DPRD Minta Kaji Ulang Rusunawa
Blitar, koranrakyat.com
DPRD Kota Blitar meminta eksekutif mengkaji ulang secara menyeluruh atas pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa).
Pembangunan ini ditolak masyarakat lingkungan Dawuhan, Kelurahan Kauman, Kecamatan Kepanjen Kidul,Kota Blitar. Menurut dewan kepala keluarga (KK) miskin calon penghuni rusunawa bukanlah macam tumbuhan yang dicangkokkan. Mereka juga bukan jenis binatang yang bisa seenaknya ditempatkan dalam sangkar.
Mereka adalah sekumpulan manusia yang secara sosial dan budaya harus benarbenar disiapkan dan jangan sampai meresahkan. ”Harus ada strategi (budaya dan sosial) yang tepat untuk menempatkan warga baru ini. Jangan sampai kehadirannya justru menimbulkan permasalahan baru bagi warga yang ada disekitarnya,”terang Wakil Ketua DPRD Kota Blitar Syaiful Maarif .
Sebelumnya, ratusan warga Dawuhan menolak program rusunawa. Dalam aksi yang kedua kalinya masyarakat perumahan itu melibatkan kalangan ulama termasuk pimpinan PCNU Kota Blitar. Aksi perlawanan dituangkan ke dalam bentuk istigasah dan berdoa bersama. Setelah itu, warga menggalang tanda tangan penolakan yang dibubuhkan ke atas kain putih serta membuat sehelai pernyataan bermaterai yang disampaikan ke Kementerian Perumahan Rakyat, Gubernur Jawa Timur dan Wali Kota Blitar Warga mengeluhkan sosialisasi pembangunan rusunawa yang tidak pernah ada.
Tibatiba muncul material dalam jumlah besar serta plakat bertuliskan sebagai calon kawasan rusunawa.Proyek pusat senilai Rp 12 miliar itu ditakutkan juga merusakkan bangunan rumah warga yang berada disekitarnya. Pemancangan paku bumi acapkali merontokkan tembok rumah termasuk meretakkan kaca-kaca permukiman. Hilangnya resapan air juga menjadi alasan tersendiri diantara sederetan dalih penolakan.
Hal itu mengingat kawasan rusunawa merupakan daerah resapan air.Tidak kalah dicemaskan adalah masuknya budaya ”urakan” seiring datangnya penghuni rusunawa. Para calon penghuni Rusunawa merupakan warga miskin yang sebelumnya berdomisili di sekitar daerah aliran sungai, stasiun, terminal maupun Pasar Besar.
Sementara warga yang bertempat tinggal di sekitar rusunawa ini berlatar belakang sosial budaya sebagai masyarakat santri. ”Semua pihak harus duduk bersama lagi. Harus dicari format bagamana budaya yang ada bisa saling berintegrasi,” papar Syaiful. Kesan yang muncul, Pemkot Blitar sepertinya lebih terfokus pada pembangunan fisik. Bagaimana anggaran bisa segera cair dan terlaksana dengan baik sesuai dengan keinginan pemerintah pusat.
Pemkot Blitar, kata Syaiful, lupa bahwa yang obyek di dalam program pembangunan ini adalah manusia. Manusia selalu terikat dengan, tradisi dan kehidupan sosialnya. Karenanya, pendekatan yang dilakukan harus benarbenar menggunakan nilai-nilai kemanusiaan. ”Tidak bisa kita seenaknya menempatkan seperti benda-benda tidak bernyawa,” tegasnya.
Kendati meminta pengkajian ulang dan mengaku DPRD tidak pernah diajak berkomunikasi dengan alasan sumber dana dari pusat, Syaiful menegaskan jika keberadaan rusunawa sangat penting. Artinya sebagai bagian program pemberantasan kemiskinan, rusunawa harus ada.
”Secara program, daerah hanya ketempatan. Dan tentunya harus memilih lokasi yang benar-benar sesuai.Tapi kalau ditanya apakah rusunawa penting, saya menegaskan ini sangat penting, terutama bagi masyarakat tidak mampu,”katanya.
Sementara Kepala Bappeda Kota Blitar Suharsono menegaskan jika pembangunan rusunawa tidak akan dibatalkan. Dalam kegiatan ini Pemkot Blitar telah melakukan langkah sesuai dengan prosedur yang berlaku.
Jika memang saat ini muncul reaksi penolakan dari masyarakat, pemerin-tah akan mengajak untuk berdialog mencari solusi yang tepat. ”Termasuk mengenai analisis dampak lingkungan (AMDAL) juga akan disiapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,”ujarnya(Fjr)
Baca Juga
Shortlink:
Socialize