MALANG,KORANRAKYAT.COM
Pengurus Pusat Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) telah melakukan peninjauan di Malang untuk meneliti sejauh mana kesiapan Malang sebagai pusat Pekan Nasional KTNA 2013. Namun sayangnya Malang terindikasi tidak siap, karena ada persoalan dana .
Hal itu terlontar dari M. Nasri Abdul Wahid Kepala Badan ketahanan pangan dan pelaksana penyuluhan (BKP3) Kabupaten Malang ketika dikonfirmasi Koranrakyat.com di ruangan kantornya pada Minggu lalu Jl. Karangduren Kab Malang, berkaitan dengan kesiapan Kabupaten Malang terkait Penas KTNA, bahwa yang menjadi masalah adalah dana, karena hingga saat ini belum ada dana. Sedangkan BKP3 saja hanya ada sekitar Rp. 600 Juta anggaran yang diberikan dari Kabupaten Malang. “ yah kita memang anggaranya terbatas, kalau memang dipaksa untuk di tunjuk ya siap- siap saja,” tandasnya
Sementara salah seorang pengurus KTNA Jawa Timur yang namanya yang keberatan dikorankan, bahwa surat yang dikirim ke KTNA pusat & Menteri Pertanian masih belum ada menunjukan lokasi pusat kegiatan Pekan Nasional KTNA 2013
Ketua KTNA Pusat Ir. Winarno Tohir kepada wartawan menyampaikan, bahwa untuk kebutuhan dana di Malang sebetulnya tidak begitu besar, karena infrastruktur di Malang sudah cukup bagus tidak banyak dilakukan perombakan. Sedangkan kedatangan petani ke tempat tujuan itu biaya sendiri, dan daerah itu hanya menyiapkan dana untuk pembukaan. Oleh, karenanya daerah harus menyiapkan dana tentunya akan koordinasi dengan Tingkat I dan Pusat. Sedangkan tim pusat saja ke daerah juga menggunakan anggaran sendiri, tanpa ada bantuan dari Pemda setempat.
Secara terpisah Bupati Lira M. Zuhdy Ahmadi mengatakan, bahwa mustinya Pemda Kab Malang harus betul-betul siap termasuk segi pendanaan bila Penas KTNA 2013 dipusatkan di Malang. Tentunya tidak mungkin bisa terlaksana bila tak ada dana, tak mungkin kita hanya punya keinginan ketempatan, namun tak mau keluar dana. Oleh, karenanya dana yang dikeluarkan harus betul transparan . Karena kegiatan ini untuk kepentingan kemajuan pertanian jangan sampai ada mark Up, karena ini untuk kemajuan petani. Kalau memang infrastruktur sudah cukup baik tidak perlu dilakukan perbaikan lagi, karena anggaran bisa dialokasikan ke yang lain. Sementara Bupati Malang Rendra Kresna belum berhasil dikonfirmasi, saat dikonfirmasi tidak ada tempat. Sedangkan Wamen Pertanian dalam waktu dekat akan melakukan kunjungan ke Malang.(hen)

Baca Juga

• Pengeboran Minyak dan Gas Bumi di Sumur Banyuurip, Blok Cepu.
• Hewan Tidak Sehat Dijual Untuk Korban
• Usai Menjalani Sidang, Tahanan Kabur
• Kombes Pol Tri Maryanto Kapolrestabes Surabaya : Tak Menutup Kemungkinan Kasus Tol Gate Dibuka Kembali
• Dua Calon Bertarung Di Bursa Ketua PWI Jatim
• Cukai Rokok Rp6,6 Miliar Hangus
• Temukan 6 Jenazah, Korban Tewas Jadi 11

SURABAYA.KORANRAKYAT.COM Kota Surabaya dan Jawa Timur merupakan kota yang memliki berbagai sekolah dan universitas ternama, sektor pendidikan di propinsi ini menghadapi tantangan yang semakin tinggi dari lingkungan ekonomi dan industri pendidikan yang semakin rumit. Oleh karena itu, IBM datang ke Surabaya dalam mempertegas komitmennya di dunia pendidikan dengan menyelenggarakan workshop IBM Smarter Solutions for Education dan menghadirkan solusi TI yang inovatif untuk membantu meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan akses TI dan mengurangi biaya operasional secara kesulurhan pada sektor pendidikan. IBM berkomitmen untuk membantu universitas, perusahaan, lembaga pemerintah dan industri di kawasan Surabaya dan Jawa Timur untuk mengembangkan kecakapan teknologi dan meningatkan produktifitas. Pada kesempatan ini IBM ingin mengundang rekan media untuk penjelaskan lebih lanjut mengenai fokus IBM dalam memberikn solusi TI untuk sektor pendidikan serta berbagai inisiatif IBM lainnya, yang akan diadakan DI Hotel Sheraton Surabaya Tienniwaty, Territory Leader Central Indonesia, IBM Indonesia, hadir untuk memberikan informasi lebih lanjut mengenai fokus IBM pada sektor pendidikan di Surabaya. Akan hadir pula perwakilan dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, salah satu universitas di Yogyakarta yang telah merasakan manfaat dari solusi IBM dalam mencapai kesuksesan sebagai universitas Islam berbasis teknologi. (ard)

Baca Juga

• 29 Daerah Rawan Bencana
• Sinar Mas Group Bantah Terlibat Kasus Perkebunan Mesuji
• Terkait Pembelian Mobil Dinas Pemkot Surabaya Siap Beberkan Bukti
• Angelina Masih Aman Dari Cekal KPK
• Si Jago Merah Ngamuk Lalap Rumah Kos
• MCW Melakukan Aksi Demo Serukan Hari Anti Korupsi
• SMKN 1 Purwosari Sebagai Salah Satu Sekolah Perakit Bus

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM —  Dana penguatan Kelurahan dan Kecamatan senilai Rp. 1,0745 trilyun yang dikucurkan Pemerintah Provindi DKI Jakarta untuk alokasi masalah keamanan, ketertiban, kesehatan dan kebersihan diduga mengalami kebocoran dan dikorup oleh oknum Kelurahan dan Kecamatan. Dana tersebut diperkirakan hanya terserap 30-40 persen dan pola penggunaannya juga tidak transparan dan tepat sasaran.

Dari hasil kajian Lira Institute atas laporan masyarakat dan legislatif, setiap Kecamatan dengan jumlah 42 serta 265 Kelurahan, masing-masing memperoleh kucuran dana masing-masing antara Rp. 3-3,5 milyar per tahun. Tetapi kenyataannya dilapangan pengalokasiannya diduga banyak disalah gunakan,” tegas Presiden LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) Drs. HM. Jusuf Rizal, SE, M.Si kepada wartawan berkaitan dengan temuan tersebut.

Untuk mendalami masalah tersebut Dewan Pimpinan Pusat (DPP) LIRA akan segera mengirimkan surat kepada Para Camat dan Lurah di DKI Jakarta, untuk mempertanyakan dan mengklarifikasi temuan-temuan tersebut, sebab belum tentu semua dana tersebut “bocor dan dikorup” oleh oknum-oknum di Kecamatan dan Kelurahan. Selain itu LIRA juga akan meminta keterangan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta yang membidangi masalah tersebut.

Hasil investigasi Biro Intelijen dan Investigasi Lira (BIIL) dilapangan menemukan indikasi pengelolaan dana penguatan tersebut selama ini tidak dilakukan transparan. Masyarakat juga tidak pernah diberikan informasi, bahkan untuk masalah keamanan, ketertiban, kesehatan dan kebersihan masyarakat kerap kali dimintain sumbangan suka rela lagi, padahal anggaran untuk itu sudah tersedia yang jumlahnya mencapai Rp. 1.074.5 trilyun.Pihak Kecamatan dan Kelurahan juga terkesan menutup-nutupi adanya anggaran penguatan senilai Rp. 3-3,5 milyar tersebut, dan diduga penggunaan anggarannya tidak memiliki laporan sebagaimana mestinya, bahkan penyalurannya juga diduga “ambu radul” dan tidak tepat sasaran. “Kami memperdiksikan penggunaannya hanya terserap antara 30-40 persen dan selebihnya mengalami kebocoran dan dikorup,” tegas Jusuf Rizal

Melihat tidak transparannya penggunaan dana tersebut disinyalir adanya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) antara pihak Kecamatan dan Kelurahan dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Inspektorat Daerah Provinsi DKI Jakarta. Jika ada penyalahgunaan wewenang tentu institusi yang mengawasi pasti akan mencium praktek KKN, jika tidak ada kemungkinan “main mata”.

BENTUK TIM INVESTIGASI

Untuk menindaklanjuti laporan masyarakat dan investigasi Biro Intelijen dan Investigasi Lira (BIIL) tersebut, DPP LIRA telah menugaskan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) LIRA Provinsi DKI Jakarta serta Dewan Pimpinan Daerah (DPD) LIRA di 5 (lima) wilayah yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu.Mengingat dana penguatan tersebut dikucurkan melalaui APBD Provinsi DKI Jakarta semestinya perlu dilakukan pengawasan ketat dalam penggunaannya. Dananya pun semestinya tidak sebesar itu, agar kelebihan pos anggaran tersebut dapat dimanfaatkan dalam rangka mengembangkan ekonomi kreatif dikalangan generasi muda di tingkat Kecamatan dan Kelurahan. “Pembinaan generasi muda di DKI Jakarta anggarannya terlalu sedikit,” tegas Jusuf Rizal

Terkait dengan temuan LIRA kemungkinan adanya penyalahgunaan dalam pemanfaatan dana penguatan Kecamatan dan Kelurahan, menurutnya jika semua telah dikumpulkan akan dilaporkan kepada penegak hukum untuk diproses lebih lanjut. LIRA juga akan menyampaikan temuan-temuan tersebut kepada Gubernur DKI Jakarta, Fawzi Bowo agar dapat ditindaklanjuti .(eas)

Berita Terkait

• 1100 Prajurit Dikerahkan KRI Yos Sudarso Terbakar
• Boikot Media Massa, Sebuah Bentuk Kegagapan PD
• Perusahaan di Pontianak Kalimantan Barat Diajukan Ke Pengadilan
• Sby Jelaskan Keluarga Presiden Tak Terlibat Kasus Century
• Ada Apa Dengan Dewan Buat Aturan Akan Halangi Pemburu Berita

BINTAN, KORANRAKYAT.Com —KRI Banda Aceh dan KRI Yos Sudarso terbakar, Minggu (19/2/2012) di Dermaga Mentingi, Bintan, Kepulauan Riau. Kebakaran itu menyusul serbuan pesawat musuh pada Minggu pagi.

Selain menyerang dua kapal perang, pesawat musuh juga menjatuhkan bom ke dermaga. Suara ledakan terdengar sampai satu kilometer dari dermaga.

Semua kejadian itu berlangsung dalam simulasi pertahanan pangkalan, Latihan Tingkat Tiga TNI AL Armada RI Kawasan Barat. Latihan berlangsung di Dermaga Metinggi, Bintan, pada hari pertama. Sementara pada hari kedua latihan digelar di Laut Natuna. ”Di sana akan latihan perang laut,” ujar perwira pelaksana latihan, Kolonel Pelaut Denih Hendrata.

Latihan itu melibatkan 14 kapal dan 1.100 prajurit. Selain itu, dilibatkan pula dua tank, satu pesawat, dan dua BTR. Tank dan BTR tersebut digunakan pada operasi pendaratan. ”Operasi pendaratan di Pulau Mantang digelar hari ketiga, 21 Februari 2012,” tuturnya.(ard)

Berita Terkait

• Dana Penguat Kelurahan & Kecamatan Rp. 1.074,5 Trilyun Diduga Dikorup
• Boikot Media Massa, Sebuah Bentuk Kegagapan PD
• Perusahaan di Pontianak Kalimantan Barat Diajukan Ke Pengadilan
• Sby Jelaskan Keluarga Presiden Tak Terlibat Kasus Century
• Ada Apa Dengan Dewan Buat Aturan Akan Halangi Pemburu Berita

- Jakarta,Koranrakyat.com

Langkah Ketua Biro Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia Partai Demokrat, Jemmy Setiawan yang menyerukan pemboikotan terhadap media tertentu dinilai malah memperburuk citra Partai Demokrat. Langkah tersebut menunjukkan kekacauan yang terjadi di tubuh partai pemenang Pemilu 2009 itu.

Hal tersebut disampaikan pengamat politik dari Charta Politika, Yunarto Wijaya saat dihubungi wartawan, Sabtu (18/2/2012). Yunarto meyakini, langkah Jemmy yang menyerukan pemboikotan media tersebut bukanlah keputusan resmi DPP Partai Demokrat.

“Saya yakin ini bukan pernyataan resmi DPP, sudah tidak aneh kalau nanti muncul bantahan,” katanya.

Jika demikian, sikap Jemmy ini, katanya, semakin menunjukkan tidak adanya koordinasi di internal partai dalam pengambilan keputusan. Masing-masing kader partai, kata Yunarto, dapat secara bebas mengeluarkan pendapatnya sendiri atas nama partai.

“Yang jelas, sikap ini menunjukkan koordinasi pengambilan keputusan di PD betul-betul liar, tidak ada pernyataan yang seirama, buntutnya, citra PD semakin negatif karena seakan-akan terus menyalahkan pihak luar,” papar Yunarto.

Dia juga mengatakan, jika benar pernyataan Jemmy ini bukanlah sikap resmi partai, hal itu juga memperlihatkan kepemimpinan Partai Demokrat yang tidak lagi punya wibawa.

“Masing-masing kader lakukan manuver sendiri. Bukan masalah sikap keras atau tidak, tapi tidak ada yang seirama, sikap dan statement tidak berdasarkan persetujuan pimpinan,” ungkapnya.

Sebelumnya, melalui siaran pers, Jemmy menyampaikan pernyataan berisi seruan agar seluruh kader Partai Demokrat, terutama elitnya, memboikot media massa yang dianggap hanya mengadu domba internal partai dan selalu mendiskriditkan nama Ketua Dewan Pembinan Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono dan Partai Demokrat, melalui pemberitaan yang mereka buat.

Seruan pemboikotan ini, kata Jemmy, setidaknya dilakukan dengan menolak wawancara ataupun dijadikan sebagai narasumber oleh media yang terindikasi punya kepentingan politik tertentu.

“Ini bentuk kegagapan sebagian besar kader, orang-orang baru yang masih hijau dalam berpolitik, lebih bersikap reaktif dibandning produktif, dalam menghadapi manuver, media dan komunikasi publik,” kata Yunarto.(eas)

Berita Terkait

• Dana Penguat Kelurahan & Kecamatan Rp. 1.074,5 Trilyun Diduga Dikorup
• 1100 Prajurit Dikerahkan KRI Yos Sudarso Terbakar
• Perusahaan di Pontianak Kalimantan Barat Diajukan Ke Pengadilan
• Sby Jelaskan Keluarga Presiden Tak Terlibat Kasus Century
• Ada Apa Dengan Dewan Buat Aturan Akan Halangi Pemburu Berita

Malang, Koranrakyat.com

Tak mendapatkan keadilan di bumi Indonesia, Indra Azwan (53), warga Kota Malang, Jawa Timur, melakukan aksi jalan kaki dari Malang-Mekkah. Aksi tersebut dilakukan, karena di Indonesia tak menemukan keadilan. Ia akan mengadu kepada Tuhan di tanah suci Mekkah.

Aksi jalan kaki itu dilakukan warga yang tinggal di Jalan Genuk Watu Barat II/95 RT 2 RW 3, Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang itu sudah yang keempat kalinya, Malang-Jakarta untuk ketemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Rute Malang-Jakarta itu ditempuh Indra dengan berjalan kaki selama 22 hari, pada 9 Juli 2010. Indra berhasil bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di istana. Dalam pertemuan tersebut, Presiden berjanji akan menegakkan supremasi hukum untuk menangani kasus yang menimpa Rifki Andika (12), anak Indra, yang menjadi korban tabrak lari di Jalan S Parman Kota Malang pada 8 Februari 1998 silam.

Rifki Andika ditabrak oleh mobil Honda Accord bernomor polisi L 512 BN yang dikemudikan oleh Lettu Joko Sumantri, anggota TNI. Mengetahui penabrak anaknya adalah anggota TNI, Indra langsung melaporkan hal tersebut ke Polisi Militer Daerah Militer (Dan POM) V Brawijaya, Detasemen Polisi Militer V/3. Dari laporan ini, keluar surat laporan Nomor /V-3/II/1993.

Lalu, pada 13 Februari 1993, Dan POM V Brawijaya melimpahkan berkas perkara kepada Kapolda Jatim, selaku Papera dan Kepada Kaotmil III-12 Surabaya. Dua minggu berselang, tersangka diperintahkan dikeluarkan dari tahanan oleh Dan POM V/3 Malang, Letkol CPM Drs. Hendro Jono. Berbagai upaya hukum telah dilakukan Indra, namun hanya menemui jalan buntu.

Tak kunjung menemukan keadilan, Indra juga pernah mengirimkan surat kepada Wakil Presiden RI pada tahun 1995, Danpuspom (1996), dan Kapolda Jawa Timur (2004). Hingga pada 25 September 2006, Pengadilan Militer III-12 Surabaya, menetapkan melalui nomor TAP/11/IX/2006, bahwa Pengadilan tidak berwenang lagi untuk mengadili perkara tersebut karena terdakwa telah menjadi perwira menengah.

Kemudian, pada 6 Februari 2008, majelis hakim pada pengadilan militer tinggi-III Surabaya, membacakan putusan, bahwa hak menuntut pidana atas diri terdakwa tidak dapat diterima. Pemeriksaan atas perkara tersebut sudah kedaluwarsa.

“Aksi jalan kaki ini saya lakukan, hanya untuk menuntut keadilan. Di Indonesia, untuk mendapatkan keadilan sudah tak ada. Kebohongan malah yang ada,” katanya, sembari berjalan kaki, tak jauh dari rumahnya, saat ditemui  wartawan , Sabtu (18/2/2012).

Indra berjalan kaki, sambil membawa bendera Merah Putih di pundaknya. Ia juga membawa pakaian di dalam tas ranselnya. Kata Indra, tanah suci Mekkah itu menjadi pilihannya terakhir untuk menyuarakan keadilan. “Saya akan mengadu kepada Tuhan di mekkah. Hanya itu yang bisa saya lakukan demi anak saya. Keadilan tidak ada di Indonesia, yang ada kebohongan,” tegasnya.

Perjalanan panjang itu, akan melintasi sejumlah kota di Indonesia. Dari Malang, terlebih dahulu, Indra akan menuju ke Surabaya. Tujuannya, untuk mengembalikan uang tunai yang diberikan Kapolda Jawa Timur, senilai Rp 2,5 juta. Setelah itu, menyusuri jalur pantai utara menuju Jakarta dan langsung menuju Istana Merdeka untuk ketemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Tujuan Indra bertemu presiden juga akan mengembalikan uang tunai senilai Rp 25 juta yang pernah diterimanya dari Kepala Rumah Tangga Istana pada 10 Agustus 2010 silam. “Kami tak butuh uang. Tapi butuh keadilan untuk anak saya yang ditabrak lari. Saya tak mau dibungkam dengan uang. Keadilan harus ditegakkan,” tegasnya.

Setelah bertemu Presiden Yudhoyono, Indra akan melanjutkan perjalannya ke tanah Sumatera. Lalu menuju Malaysia, dan Thailand. “Dari Thailand, akan dilanjutkan menuju India, Iran, dan berakhir di Mekah,” kata Indra.

Di Mekkah, lanjut Indra, dirinya akan menyampaikan unek-uneknya kepada Tuhan. Seperti apa kondisi pemimpin di Indonesia. “Saya akan terus bermunajat dan berdoa. Saya akan curahkan semua ketidakadilan yang ada di Indonesia kepada Allah,” katanya, sembari meminta doa semoga apa yang diharapkannya sampai pada tujuan.(hr)

Berita Terkait

• Kesuksesan Pemkot Malang Dalam Pelunasan Pajak
• Bank Syariah Di Warning BI
• Pohon Tumbang Menimpah Tiga Siswa

Suasana duka menyelimuti keluarga pasangan Abdul Fatah dan Dwi Asih, warga desa Bence Kecamatan Garum Kabupaten Blitar. Pasalnya putra kedua mereka yakni Briptu Dodik Setiawan, 32 tahun yang sehari-hari bertugas di Polsek Tanjung Wangi, Kabupaten Banyuwangi tewas bunuh diri beberapa hari yang lalu. Keluarga Briptu Dodik yang tewas bunuh diri, kemarin malam 09/02/2012 mengadakan tahlilan di rumah orang tuanya untuk mendo’akan arwahnya. Namun hingga kini pihak keluarga mengetahui motif atau penyebab korban nekat mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri.

Korban tewas dengan cara menembak kepalanya sendiri di Mapolsek Tanjung wangi, saat dia bertugas. Rumah duka di desa Bence Kecamatan Garum Kabupaten Blitar, ramai orang dan terus berdatangan untuk mengucapkan bela sungkawa, baik dari tetangga, kerabat maupun keluarga atas tewasnya Briptu Dodik Setiawan. Malam harinya Keluarga korban melakukan tahlil bersama warga setempat untuk mendo’akan arwah korban. Sementara adik korban, Indra 25 tahun tidak henti-hentinya menitikkan air mata, saat berdo’a. Menurut Suryono, keluarga korban bunuh diri menhgatakan, pihak keluarga mengetahui kabar kematian Briptu Dodik dari Polres Banyuwangi.

Hingga kini pihak keluarga belum mengetahui motif atau penyebab korban nekat bunuh diri. Namun sebelum melkukan aksi nekatnya, Dodik sempat menelpon ibunya dan minta maaf apabila dirinya punya kesalahan. “Kami mendengar berita kematian Dodik dari polres Banyuwangi, dan sampai saat ini tidak mengetahui apa motif yang membuat dia nekat bunuh diri,” jelas Suryono. Menurut rencana, jasad Briptu Dodik akan dimakamkan di Banyuwangi sesuai permintaan istri korban, Retno. Seperti diketahui Briptu Dodik tewas dengan cara yang tragis dengan menembak kepalanya sendiri. Aksi nekat korban ini dilakukan saat tugas di Mapolsek Tanjung Wangi Kabupaten banyuwangi. (FJR)

Baca Juga

• Walikota Blitar Disoroti Anggota Dewan
• Gunakan Uang Rakyat Anggota Dewan Rame-Rame Pakai Mobdin Baru
• Semakin Runyam Kondisi PSSI Club Rame Rame Lapor CAS Dan KPSI
• Chelsea Tahan Manchester United
• Belum Maksimal Puskesmas Di Lampung
• Hari Kesehatan Nasional Ke-47
• DPRD Minta Kaji Ulang Rusunawa

Kasus pembangunan Taman Lampion Rumah Dinas Walikota Blitar yang terletak di jalan Sudanco Supriadi, kini Kejaksaan Negeri Blitar telah menetapkan tersangka. Penetapan HS sebagai tersangka setelah pihak Kejaksaan Negeri melakukan beberpa kali pemeriksaan baik terhadap HS salah satu pejabat Pemkot Blitar maupun saksi-saksi dari rekanan pelaksana proyek dan panitia pembangunan. Hal ini seperti yang disampaikan Kasi Intel, Ansori, SH.

Kepala Kejaksaan Negeri Blitar melalui Kasi Intel, Ansori, SH mengatakan kasus ini berawal dari laporan LSM Forum Masyarakat Anti Korupsi (FORMAK ) bulan November 2011. Yang mana Taman Lampion itu telah selesai sejak November 2010 lalu, namun pada tahun 2011 dianggarkan lagi pada APBD untuk proyek yang sama. Menurut koordinator FORMAK, Totok anggaran tersebut terlihat pada Rencana Anggaran Biaya (RAB), Rencana Kerja dan Syarat (RKS) Tahun Anggaran 2011 yang dianggarkan RP. 180 juta.

Temuan tersebut diindikasikan bahwa anggran untuk Taman Lampion tersebut fiktif. “Dari hasil penemuan kami ditemukaan adanya pekerjaan yang terindikasi fiktif. Taman Lampion tersebut sudah selesai pada November 2010, namun pada tahun 2011 dianggarkan kembali. Ini kan tidak benar,”jelas Totok. Laporan tersebut oleh pihak Kejaksaan Negeri Blitar langsung ditindak lanjuti dan dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka HS dan beberapa saksi yang terkait kasus pembangunan Taman Lampion rumah dinas Walikota Blitar.

“Memang benar, Kejaksaan Negeri Blitar telah menetapkan HS sebagai tersangka, terkait kasus pembangunan taman lampion di rumah dinas Walikota Blitar,” jelas Ansori. Ditanya kapan akan dilakukan penahanan, pihak Kejaksaan Negeri Blitar masih menunggu perkembangan terlebih dahulu. Meskipun telah ditetapkan sebagai tersangka, namun yang bersangkutan belum ditahan, karena dinila HS masih cukup kooperatif. Sampai saat ini masih satu tersangka yang telah ditetapkan dan pihak Kejaksaan rencananya akan mengembangkan kasus ini. Diharapkan dari pengembangan tersebut tidak menutup kemungkinan diketemukan adanya tersangka baru.

“Soal penahanan tersangka masih belum, sebab dia cukup kooperatif, silahkan tunggu perkembangannya, kami akan mengembangkan kasus ini. Mungkin dari pengembangan akan ditemukan adanya tersanka lain,” imbuh Kasi Intel. Sementara pemerintah Kota Blitar melalui Kepala Inspektorat Daerah Kota Blitar, Dra. Rusmiatun, mengunkapkan akan segera menonaktifkan salah satu pejabat Pemkot Blitar yang juga Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah ditetapkan sebagai tersangka, guna mempermudah pemeriksaan.

Namun diakuinya sampai saat ini Pemkot Blitar belum menerima Surat Pemberitahuan dan tembusan secara resmi dari Kejaksaan Negeri Blitar terkait penetapan status tersanka kepada salah satu Pejabat dilingkungan Pemkot Blitar. “Sesuai dengan aturan yang ada, maka kami akan menonaktifkan guna mempermudah proses penyidikan. Kami menunggu Surat tembusan atau pemberitahuan secara resmi dari Kejaksaan Negeri Blitar,” kata Rusmiatun. Lebih jauh Kapala Inspektorat Daerah Kota Blitar, menegaskan pihaknya akan menyerahkan proses hukum sepenuhnya kepada pihak Kejaksaan Negeri Blitar, terkait kasus indikasi Korupsi proyek Taman Lampion di Rumah Dinas Walikota Blitar.

Pihaknya akan melakukan tindakan penonaktifkan pejabat tersebut, setelah menerima kepastian dari Kejaksaan Negeri Blitar. “Kami belum melakukan tindakan penonaktifkan, kita tunggu dulu kepastian dari Kejaksaan, dan proses hukum sepenuhnya kami serahkan kepada Kejaksaan terkait kasus Taman Lampion ini,” tegas nya. Dengan adanya kasus yang melibatkan tersangka HS, Rusmiatun menambahkan, yang bersangkutan selain mendapat sangsi dari hokum juga terancam sangsi kedisiplinan sebagai PNS yang sesuai dengan PP nomor 52 tahun 2010, tentang Kedisiplinan PNS, bahkan jika acamannya melebihi 5 tahun, maka yang bersangkutan akan dipecat dari pegawai negeri Sipil. (FJR)

Baca Juga

• Perbaikan Jembatan Butuh Rp100 Miliar
• Johar Sepakat Menghadapi CAS Ketimbang KLB
• Beckham Tiba dengan Pesawat Komersial
• LIRA Sinyalir Ada Korupsi di Penyelenggaraan Haji
• Di SEA Games XXVI 1-0 Tim Nas Indonesia Gagal Ganyang Malaysia
• Gunakan Uang Rakyat Anggota Dewan Rame-Rame Pakai Mobdin Baru
• Disinyalir Markus bermain, Saksi Korban Tidak Dipanggil JPU

Nganjuk

Kasus pembiusan dan pembunuhan yang dilakukan seorang bernama Mujianto alias Menthok alias Genthong (24) warga Desa Jatikapur Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri, ternyata telah merenggut 15 nyawa.

Tujuh orang yang menjadi korban perbuatan pria yang diketahui sebagai penyuka sesama jenis (homoseks) ini, empat di antaranya tewas  antara Januari 2011 – Februari 2012. Sedangkan sebelum 2011, ternyata Mujianto juga telah melakukan hal yang sama terhadap delapan orang.

Kepala Polres Nganjuk AKBP Anggoro Sukartono mengatakan, banyaknya jumlah korban tersebut berdasar pengakuan tersangka kepada penyidik. Kebanyakan para korban berasal dari luar Nganjuk, dan sangat tertutup karena mereka diduga bagian dari komunitas penyuka sejenis.

“Ketertutupan korban, karena sebelum dibius mereka terlebih dahulu melakukan hubungan badan. Baik itu di kamar mandi SPBU, pematang sawah dan lainnya. Saat berhubungan badan, korban berperan sebagai perempuan,” kata Anggoro Sukartono di Mapolres Nganjuk, Selasa (14/2/2012)
Modus pembiusan dengan mencampur obat bius ke dalam minuman teh ataupun kopi yang disuguhkan kepada korban. Setelah korban tidak sadar, hartanya diambil, sedangkan korban ditinggal begitu saja di rumah warga terdekat.

Penyidik Markas Polres Nganjuk, akan mendatangkan psikolog dari Polda Jawa Timur untuk memeriksa kejiwaan dan psikologis pelaku. “Hal itu untuk mengetahui perilaku sesungguhnya dari pelaku, hingga nekat melakukan pembiusan terhadap para korban yang sebagai pelampiasan cemburu dan dendam terhadap para pacar gelap kekasihnya Mr JS,” kata Anggoro.(ard)

Baca Juga

• Desak Muhaimin dan Andi Mundur PMII Gelar Aksi di Depan Gedung DPRD
• Munir Ketua PWI Jatim
• Sarah Sechan Gugat Suami
• Masih Ada Tender Tidak Bersih di BUMN
• Hura Hura Di Acara Penutupan SEA Games Lebih Mewah Dari Pembukaan
• Gabungan Senior Yunior Uji Coba Hadapi Beckham
• Pembangunan 50 Rumah Ditengarai Tabrak Permendagri

Seekor kelelawar sepanjang 1 meter dengan berat hampir 2 kg berhasil ditangkap warga. Kelelawar tersebut ditangkap Nasum (32) di sebuah warung kecil miliknya yang berada di tepi pantai Dusun Sumurlicin Desa Kedawang Kecamatan Lekok.

“Seperti biasa istri saya membuka warung untuk berjuakan makanan untuk para nelayan sehabis melaut. Namun saat akan membuka kotak uang, ada kelelawar besar, istri saya meminta tolong,” kata Nasum di rumahnya, Rabu (15/2/2012).

Berbagai keanehan dirasakan warga seiring ditangkapnya kelelawar, Selasa (14/2/2012) Selain ukurannya besar, hewan yang biasa bertengger di tempat tinggi itu ditemukan di dekat kotak uang. Selain itu di kaki kelelawar terdapat sebuah cincin perak yang menandakan hewan peliharaan.

“Kalau kelelawar biasa makanya pepaya pisang atau jambu, kelelawar ini suka sama roti dan susu,” jelas Nasum.

Saat ini kelelawar tersebut oleh Nasum dicincang lehernya dan ikat di atas kayu. Warga menyakini hewan tersebut adalah Pok-Kopok atau hewan jadi-jadian yang selama ini mengambil uang milik warga.

“Beberapa bulan ini, warga sering kehilangan,” kata Rohman, salah seorang warga yang mengaku sering kehilangan uang secara misterius.

Warga pun bersepakat akan terus mengurung kelelawar sampai pemiliknya mau datang menebus.(yen)

Baca Juga

• Anggaran 200 Miliar Untuk Pembangunan Reel Ganda( DOUBLE TRACK )
• Si Jago Merah Ngamuk Lalap Rumah Kos
• Foto Mesra Nikita Willy – Diego Michiels Beredar!
• BOROBUDUR INTERHASH 2012 MENDORONG SUKSES VISIT JATENG 2013
• Napi Medaeng Kerja Bhakti Di Sekitar Rutan
• 46 PPTKIS Tidak Layak Beroperasi
• Hanya 2 Prosen Kenaikan Pertumbuhan Ekonomi Jatim 2012