Jakarta,koranrakyat.com- Adanya ajakan sekelompok masyarakat yang mengajak Polri dan membantu bagaaimana menalisir adanya berita Hoax dan ajakan itu.. di lakukan komunitas penggiat medsos yang berbuntut dari pertemun dan ada foto Kapolri bersama 21 orang berbuntut tudingan mendukung salah satu calon Gubenur DKI jakarta. Mengetahui hal itu dibantah tidak benar pasalnya Kapolri tidak penah melakukan kegiatan Poltik Praktis.

Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Pol Boy Rafli Amar ditemui di Mabes Polri,Sebtu (26/11)2016 mengatakan

yang pertama kami ingin menyampaikan klarifikasi dan juga disampaikan kepada masyarakat bahwa tidak mungkin Bapak Kapoliri menerima masyarakat dengan berbicara agenda politik praktis ,yang ada kita mengamankan  agenda Politik Nasional." Kepolisian itu tugasnya mengamankan segala bentuk agenda Poltik Nasional diantaranya Pilkada yang sekarang ini berjalan di 101 wilayah. Ini ingin kami sampaikan foto-foto itu pada saat terakhir mereka meminta berfoto yang tentunya itu adalah wajar Kapolri memenuhi harapan mereka untuk foto-foto bersama," ujarnya.     

 

Untuk itu, Boy menegaskan yang kita ingin menjelaskan berkaitan dengan masalah-masalah. Yang pertama dalam minggu ini pada hari rabu yang lalu pada pukl 10.15 sampai pukul 12.00 saya mendampingi  Kapolri untuk menerima misi para penggiat para media sosial peran Nitizen yang dipimpin diketahui Koordinatornya adalah Uni Lubis. "Pada saat permohonan itu disampaikan adanya keinginan kepada Kapolri untuk memberikan sebuh partisipasi sebagai Civil Socieity yang intinya ikut mengatasi hoax yang terjadi di media  sosial . Karena kita tahu hoax  di Media sosial sangat berat bahkan mengarah kepada upaya perpecahan dan kesatuan dan kesatuan masyarakat berbagai konten luar biasa," tegasnya.

Sesuai penelusuran, Boy menjeaskan pada waktu itu  hadir Jadi komunitas ini meminta Kapolri untuk audensi pada waktu itu diterima dan pada waktu itu diterima disitu ada 21 orang dan saya pegang daftar semuanya . Jadi 21 orang ini mereka ingin membantu  pihak kepolisian mengatasi Hoax yang mengarah kepada upaya memecah  belah melalu informasi-informasi yang arahnya kepada adu domba.  "Kemudian diterima lah dan pada saat itu disampaikan  kepada Kapolri kebetulan saya juga ada bahwa mereka ingin membuat lembaga masyarakat anti Hoax. Para penggiat medsos ini buat suatu komunitas masyarakat anti Hoax. kapolri sangat menyambut baik keinginan partisipasi publik akhirnya diterima dengan baik ada sedikit diskusi dengan  Kapolri meninggalkan tempat karena ada kegiatan lain," jelasnya.

Dari pendalaman,Boy merincinya pada waktu itu terjadi foto-foto  diakhir pertemuan dan foto itu diunggah di media Sosial diberitakan Kapolri bertemu dengan pertemuan salah satu pendukung dari pasangan calon Gubernur. Seolah-olah itu diisukan  bahwa  Kapolri terlibat dalam pembicaraan tentang politik. Jadi yang ingin kita klarifikasi bahwa  berita itu sangat tidak benar, yang ada hanya keinginan sejumlah penggiat media sosial untuk membentuk masyarakat anti  Hoax. " Dimana mereka akan mendeklarasi beberapa hari kedepan dan didalam pertemuan itu  tidak ada  agenda politik atau dukung mendukung begitu sama sekali tidak ada dan itu tidak mungkin dilakukan karena ini untuk  kepentingan publik kepentingan bersama oleh Kapolri diterima dengan baik .Sewaktu pertemuan dihadiri oleh saya untuk berdiskusi dengan mereka kemudian terjadi satu pemahaman bagaiman Hoax-hoax ini bisa kita eliminasi  Tidak ada  hal-hal ini  yang tidak mendidik publik tentu ini harus dikurangi kalau bisa dicegah sehingga tidak ada upaya-upaya merusak  rasa persatuan dan juga diharapkan supaya  ketentraman dan kedamaian yang ada di masyarakat dengan isu-isu yang demikian itu," rincinya. (Vk)

Monday, 21 November 2016 10:08

Tito Larang Demo 212 Di Bundaran HI

Written by

Jakarta,koranrakyat/com,-  Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengatakan  akan mengeluarkan maklumat untuk melarang aksi unjuk rasa yang akan dilakukan di Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan MH Thamrin yang berpusat di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta. Rencana aksi unjuk rasa tersebut masih terkait dengan kasus dugaan penistaan agama yang dituduhkan kepada Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Pasalnya, para peserta aksi tersebut akan menutup jalan utama Ibu Kota, tempat ribuan kendaraan melintas di sana setiap harinya."Kapolri akan mengeluarkan maklumat untuk itu, termasuk polda-polda," ujar Tito di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Senin (21/11/2016).

.Tito mengaku tidak melarang unjuk rasa, tetapi hanya menetapkan larangan bagi pengunjuk rasa untuk menggunakan lokasi yang dianggap mengganggu aktivitas warga.

Tito menegaskan, jika aksi tetap dilakukan di sekitar Bundaran HI, maka polisi akan membubarkannya.

"Kalau melawan petugas, akan kami tindak. Ada ancaman Pasal 108 KUHP, ancamannya berat kalau sampai ada petugas yang terluka," kata Tito.Menurut Pasal 108 ayat 1, barang siapa bersalah karena pemberontakan diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.

Sementara itu, untuk pimpinan pemberontakan itu akan dikenakan pidana penjara paling lama 20 tahun. Bahkan, maklumat juga akan dikeluarkan polda di luar Polda Metro Jaya terkait pengerahan massa ke aksi Bundaran HI.

"Kapolda-kapolda yang kantong massanya dikerahkan akan keluarkan maklumat itu. Maklumat untuk melarang bergabung dengan kegiatan yang melanggar undang-undang, dan akan dilakukan tindakan seandainya tetap memaksa," kata Tito.

Aksi 2 Desember itu akan diselenggarakan oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI).Panglima Lapangan GNPF MUI, yang juga Juru Bicara Front Pembela Islam (FPI), Munarman, memastikan aksi berjalan damai karena hanya menggelar shalat Jumat di kawasan tersebut. Sebelum shalat Jumat, mereka akan melakukan doa bersama sepanjang Jalan Sudirman dan Jalan MH Thamrin.

Namun, menurut Tito, masih banyak tempat lain yang bisa dijadikan tempat shalat selain jalan protokol Jakarta.

"Kalau mau shalat Jumat bisa di Istiqlal, Lapangan Banteng, Monas, ya monggo. Namun, kalau di jalan protokol, memacetkan Jakarta, tidak bisa. Itu jelas undang-undangnya," kata Tito, (vs)

 

 

Bojonegoro koranrakyat.com Sekitar Seribu Pasang Mata saksikan Festival Perahu hias Di *Bendung gerak * Desa Ringinrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro Propinsi jawa timur ,Selain warga lokal  bojonegoro juga dari luar bojonegoro seperti warga blora,Tuban ,Lamongan,Nganjuk ,Madiun juga hadir menyaksikan Festival tahunan yang digagas Pemerintah kabupaten Bojonegoro ini .

Dalam acara tersebut tampak Hadir Forminda ,Kepala SKPD ,Kapolres Bojonegoro AKBP Wahyu sri Bintoro ,Dandim 0813 Bojonegoro Letkol inf Herry Subagyo ,Sekda Bojonegoro Soehadi Moelyono Dan juga Bupati Bojonegoro Suyoto. Menurut salah satu Panitia Festival Bengawan Suyanto Mengatakan Sebelum Festival Bengawan Dimulai sebagai orang jawa tentunya kita memakai adat jawa yaitu Dengan tradisi Larung sesaji ,Larung sesaji ini Dilakukan oleh sesepuh adat yang berpengalaman dibidangnya ,Seperti sesaji yang dilarung Nanti Berupa ,

 

Nasi kebuli,Kepala kambing,Bunga ,dupa, seperti Kepala kambing sendiri yaitu dipilih kambing Bagendit yang dimaksut kambing bagendit adalah  Kambing yang sekujur tubuhnya mulai dari kepala warna putih ,Namun diperutnya ada lingkaran warna Hitam dan seterusnya hingga ekor warnanya putih.Sekilas Tujuannya larung sesaji ini adalah Memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui Panjatan Doa ,Semoga Acara Festival Bengawan ini Berjalan lancar tanpa ada halangan terang suyanto .Sedangkan menurut Bupati Bojonegoro Suyoto Mengatakan Tradisi larung sesaji adalah Merupakan Adat dari nenek moyang yang intinya menghormati leluhur ,Dan semoga warga sekitar Bengawan ,Juga warga bojonegoro Pada umumnya diberikan Berkah yang melimpah Berupa Tanaman padi yang subur karena adanya air bengawan yang mengaliri sawahnya . Dan semoga acara festival Bengawan ini diberikan kelancaran oleh Allah Swt .(Dan)

 

 

 

 

Bojonegoro koranrakyat.com Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017 Targetkan sekitar 15000 Bidang Sertifikat Untuk kalangan ekonomi Lemah yaitu Melalui Program  P3T (Program percepatan Pendaftaran Tanah)  Biasa Disebut Program Prona untuk tahun 2017 ini masih menunggu Dipa dari APBN Pusat ,Direncanakan sekitar 15.000 Bidang yang mengajukan Prona yang tersebar di 28 Kecamatan atau desa di kabupaten Bojonegoro Menurut Kordinator Prona Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Bojonegoro Suparmin Mengatakan Untuk tahun 2017 Nanti sebanyak 32 Desa yang tersebar di 15 Kecamatan Meliputi ,Kecamatan trucuk,Ngambon,Kedungadem,dander,Ngasem,

Kepohbaru,Kedewan,Padangan,Bourno,sugijwaras,Temayang,Kalitidu,Purwosari,Gayam, Ngraho Dan saat ini baru tahap Kordinasi dikarenakan Baru Pengajuan .Perlu diketahui Program P3T Atau biasa dikenal dengan prona ini Gratis Karena Dibiayai dari subsidi Permerintah yaitu menggunakan Dana dari APBN ,Namun desa tetap Menyediakan Kelengkapan Prona ini yakni ,Menyediakan Patok,materai,PPH,BPHTB semuanya ditanggung oleh Pemohon Dan harapan kedepan dengan adanya program prona masal ini kedepan tanah warga bojonegoro sudah bersertifikat semua dan Berjalan dengan lancar Tanpa ada masalah terang Parmin dikantornya(Dan)

Tuesday, 22 September 2015 23:57

Risma : Pembangunan JLLB Dimulai, Target Selesai Dua Tahun

Written by

 

Surabaya,Koranrakyat.com,- Raung sirine menandai dimulainya pembangunan jalan lingkar luar barat (JLLB) Surabaya. Jalan dengan total panjang 19,8 kilometer dan lebar 55 meter tersebut diprediksi rampung dalam dua tahun.

Peran JLLB dipandang sangat strategis dalam menunjang pengembangan Kota Pahlawan, khususnya di wilayah barat. Jalan tersebut akan menghubungkan terminal pelabuhan Teluk Lamong dengan kawasan industri dan bisnis di Surabaya selatan. Dengan demikian, geliat ekonomi di sepanjang kawasan yang dilalui JLLB akan meningkat. Selain itu, JLLB juga akan terkoneksi dengan tol Surabaya-Mojokerto (SuMo) dan tol Surabaya-Gresik.

Walikota Tri Rismaharini mengatakan, jika JLLB resmi beroperasi, kepadatan lalu lintas di tengah kota bisa terurai. “Biasanya orang kalau mau menuju Gresik atau Surabaya utara mesti lewat tengah kota. Dengan adanya JLLB, masyarakat tidak perlu melewati tengah kota,” kata Risma -sapaan Tri Rismaharini- saat peresmian pembangunan JLLB di Jl. Ngemplak Citraland, Kelurahan Made, Selasa (22/9).

Di samping itu, Risma menyatakan, keberadaan JLLB sekaligus memangkas istilah kawasan pinggiran. Sebab, infrastruktur jalan yang dibangun mendorong pemerataan pembangunan kota. “Sekarang sudah tidak ada lagi yang namanya pinggiran. Semua sama karena orientasinya adalah pemerataan pembangunan,” ujar mantan kepala Bappeko Surabaya itu.

Dikatakan walikota, pembangunan JLLB lebih mudah ketimbang proyek jalan lain. Hal ini dikarenakan 80 persen lahan yang bakal dilalui JLLB berstatus milik pengembang. Jadi, pelaksanaan proyek tidak banyak terhambat masalah pembebasan lahan. Nantinya, pengembang akan membangun jalan di wilayahnya dengan dana masing-masing. Total ada delapan pengembang yang terlibat dalam pembangunan jalan yang melewati empat kecamatan dan sepuluh kelurahan ini. Adapun kecamatan yang dilalui JLLB antara lain Benowo, Pakal, Sambikerep dan Lakarsantri. Sedangkan sepuluh kelurahan diantaranya, Sememi, Kandangan, Tambak Osowilangun, Romokalisari, Babat Jerawat, Pakal, Beringin, Made, Jeruk dan Lakarsantri.

Sementara, 20 persen lahan JLLB menjadi tanggung jawab pemkot, baik dari sisi pembebasan lahan maupun pembangunan jalannya. Menurut Risma, dari 20 persen itu tidak semua wajib dibebaskan oleh pemkot. Sebab, beberapa diantaranya merupakan lahan bekas tanah kas desa (BTKD) yang dimiliki pemkot.

Kendati pembangunan dilaksanakan sendiri-sendiri antara pemkot dan pengembang, namun kedua pihak tetap melakukan koordinasi intens agar pembangunan JLLB tidak melenceng dari perencanaan.

Secara keseluruhan, pembangunan JLLB terbagi dalam empat ruas, yakni ruas Lakarsantri-perbatasan Gresik; Lakarsantri-Raya Sememi; Raya Sememi-Simpang Susun Romokalisari; dan Raya Sememi-Tambak Osowilangun.

Risma menambahkan, dari segi ukuran, JLLB lebih besar ketimbang Middle East Ring Road (MERR). Dengan lebar mencapai 55 meter, JLLB sanggup mengakomodir 14 lajur kendaraan. Dengan rincian 7 lajur arah utara dan 7 lajur arah selatan.

Tak hanya itu, lanjut Risma, selain terkoneksi dengan tol, JLLB juga terintegrasi dengan jalur kereta api. “Nanti di daerah Pakal ke arah utara itu ada jalur kereta api yang masuk sampai ke pelabuhan,” papar alumnus ITS ini.

Associate Director PT. Ciputra Surya Tbk, Andi Sugiharjo mewakili pengembang, mengatakan pihaknya berkomitmen mendukung program pemerintah kota dalam membangun jalan baru. Pasalnya, kondisi lalu lintas di Surabaya saat ini memang sudah sangat padat. “Oleh karena itu, kita memang sedang butuh jalan baru,” tuturnya.

Ditanya apa alasan pengembang bersedia membangun jalan, Andi menyatakan bahwa geliat ekonomi akan jauh lebih berkembang kalau ada jalan baru di Surabaya barat. Dari segi bisnis, hal itu tentu sangat menguntungkan, baik bagi warga sekitar maupun para pengembang.

Dijelaskan Andi, pihaknya akan melibatkan warga sekitar dalam proses pembangunan jalan. “Kami perlu banyak tenaga untuk pekerjaan konstruksi jalan. Mengenai detail kebutuhan tenaga kerjanya berapa nanti akan dihitung lebih rinci,” terang Andi.

Kepala Bappeko Surabaya Agus Imam Sonhaji, menjelaskan, berdasar Perda No. 12 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Surabaya 2014-2034, bahwa JLLB direncanakan sebagai jalan arteri primer yang berperan strategis untuk meningkatkan aksesibilitas di kawasan Surabaya barat. “Dengan demikian pembangunan tidak hanya terfokus di pusat kota,” kata Agus.

Perencanaan JLLB telah melewati proses panjang. Sejak 2011, studi kelayakan JLLB telah dilaksanakan. Serta, detail engineering design (DED) dan amdal pada 2011 dan 2014. Sampai akhirnya, berita acara kesepakatan antara pengembang dan pemkot, penetapan lokasi dan pelaksanaan pembangunan semua dilaksanakan pada 2015.(fn/an)

 

 

Page 3 of 3

Panggung Koruptor

  •  

    JAKARTA,KORANRAKYAT.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui membuka penyidikan baru

     
  •  

     

    JAKARTA.KORANRAKYAT.COM,- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyelesaikan penggeledahan

     
  •  

    JAKARTA,KORANRAKYAT.COM - Mantan Direktur PT Multimedia Berdikari Sejahtera Windi Purnama dituntut

     
  •