Dukung Percepatan P2DD, Bank Jatim Sukses Menjadi BPD Terbaik Tahun 2025
Written by Redaksi
JAKARTA, KORANRAKYAT.COM,-1 Desember 2025. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) tak henti – hentinya mengukir prestasi. Setelah beberapa lalu Bank Jatim sukses meraih platinum rank dalam ajang Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) 2025, kini Bank Jatim kembali mendapat penghargaan sebagai Bank Pembangunan Daerah (BPD) Terbaik tahun 2025 secara nasional dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Bertempat di Ballroom Hotel Kempinski, penghargaan diterima langsung oleh Direktur Utama Bank Jatim Winardi Legowo dalam acara Rapat Koordinasi Pusat – Daerah (Rakorpusda) Percepatan dan Perluasan Digital Daerah (P2DD) pada hari Senin (1/12). Penghargaan ini diberikan karena Bank Jatim dinilai sangat mendukung kebijakan P2DD. Turut hadir juga Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara Kemenko Bidang Perekonomian Ferry Irawan.
Winardi menjelaskan, tidak dipungkiri, saat ini perkembangan teknologi sudah sangat pesat dan terus berkembang cepat. Melihat hal tersebut, Bank Jatim dituntut mau tidak mau harus dapat mengikuti kemajuan teknologi di bidang perbankan guna memenuhi kebutuhan pelayanan bagi masyarakat, desa, hingga pemerintah kabupaten. Sebagai bank daerah yang memiliki peran sentral dalam perekonomian Jawa Timur, Bank Jatim menyadari betul pentingnya adaptasi terhadap perkembangan teknologi untuk meningkatkan kualitas layanan kepada pemerintah daerah dan masyarakat.
”Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh nasabah, share holder, hingga stake holder. Karena atas kepercayaannya Bank Jatim dapat meraih penghargaan ini. Kami berkomitmen akan terus melakukan berbagai langkah nyata untuk percepatan implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah demi mendukung tata kelola dan pengintegrasian sistem pengelolaan keuangan daerah, mendukung pengembangan transaksi pembayaran digital di masyarakat, serta mewujudkan keuangan inklusif serta meningkatkan integrasi ekonomi dan keuangan digital nasional,” tegasnya.
Menurut Winardi, prestasi sebagai BPD terbaik merupakan tonggak penting dalam perjalanan transformasi digitalisasi Bank Jatim dan tentunya menjadi esensi atas dedikasi dan kerja keras dalam mendukung digitalisasi di daerah, khususnya Jawa Timur. Maka dari itu, lanjut Winardi, Bank Jatim akan terus konsisten untuk berinovasi menjadi mitra yang handal dalam mendukung digitalisasi daerah, salah satunya dengan menyediakan solusi perbankan digital yang inovatif dan memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan.
Adapun dukungan Bank Jatim terhadap Pemprov Jawa Timur diantaranya elektronifikasi pengelolaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprov Jawa Timur, melalui layanan Cash Management System (CMS), sehingga SKPD dapat memantau aktivitas transaksi penerimaan dan pengeluaran anggaran pada rekening secara mudah, real time dan lebih akurat. Tidak hanya itu saja. Bank Jatim juga kini terus mengembangkan JConnect Mobile dengan beragam fitur. Mulai dari transfer, pembayaran berbagai tagihan termasuk pajak dan retribusi, hingga scan QRIS. ”Kami akan terus bekerja keras memperluas jangkauan layanan digital dan terus berinvestasi dalam teknologi terkini untuk memberikan nilai tambah kepada masyarakat daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Ferry Irawan juga menjelaskan, dukungan kebijakan P2DD mendorong perkembangan ekosistem digital secara signifikan, dimana hingga Semester-I 2025 terdapat 501 Pemerintah Daerah atau 91,8% telah memiliki ekosistem yang memadai, baik regulasi, kanal, kesiapan dan ketersediaan sistem, serta dukungan Bank Pembangunan Daerah. Sebagaimana Arahan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Satgas P2DD memetakan beberapa rencana strategis kedepan. ”Elektronifikasi terutama di sektor infrastruktur IT perbankan menjadi peluang peningkatan pelayananan masyarakat,” ungkapnya.
Rakorpusda dilaksanakan dengan mengelaborasi arahan Rakornas P2DD 2025 diantaranya peningkatan local tax ratio melalui berbagai upaya optimalisasi pendapatan seperti peningkatan literasi, insentif dan kualitas layanan publik serta perbaikan basis data tanpa meningkatkan beban masyarakat, percepatan realisasi dan peningkatan ketepatan belanja APBD, penguatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), pengarusutamaan kebijakan Elektronifikasi Transaksi Pemda (ETPD), serta penguatan peran Bank Pembangunan Daerah (BPD).
Elaborasi juga dilakukan melalui best practice kebijakan P2DD berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Satgas P2DD termasuk dari hasil championships P2DD 2025, serta inovasi yang dapat diaplikasi Pemda dalam memperkuat ekosistem digital dan mengefektifkan kebijakan P2DD.
Dalam agenda tersebut juga diumumkan Championship TP2DD 2025 Terbaik, Program Unggulan Terbaik kategori umum dan masing-masing tematik (Ketersediaan Layanan Sinyal/Jaringan, Peningkatan Layanan Pajak Kendaraan Bermotor, Layanan Sistem Informasi Pemerintah Daerah, Layanan Sistem Pembayaran), BPD Terbaik dalam mendukung kebijakan P2DD, dan rookie of the year. Adapun selain Bank Jatim, Provinsi Jawa Timur juga meraih penghargaan TP2DD terbaik tingkat provinsi (Jawa – Bali) dan program unggulan terbaik kategori peningkatan layanan pajak kendaraan bermotor.(an)
Tingkatkan Layanan Pengelolaan Keuangan Haji, Bank Jatim Tandatangani MoU dengan Kementerian Haji dan Umrah RI
Written by Redaksi
JAKARTA, KORANRAKYAT.COM ,-20 November 2025. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) terus memperkuat komitmennya dalam memberikan pelayanan optimal kepada calon jemaah haji. Komitmen tersebut seiring dengan telah dilakukannya penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia dengan Bank Jatim Unit Usaha Syariah (UUS) tentang penyediaan dan pemanfaatan produk dan layanan jasa perbankan syariah dalam penyelenggaraan ibadah haji. Bertempat di Ruang Rapat Kementerian Haji dan Umrah RI, kegiatan penandatanganan tersebut dihadiri oleh Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia Irfan Yusuf, Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah Jaenal Effendi, Direktur Bisnis Mikro, Ritel, dan Usaha Syariah Bank Jatim Tonny Prasetyo, dan pejabat eksekutif lainnya pada hari Kamis (20/11).
Tonny menjelaskan, ruang lingkup dari MoU yang ditandatangani itu mencakup beberapa hal. Yaitu pembukaan rekening untuk setoran biaya haji dan umrah, pengelolaan data informasi terkait pendaftaran, pembatalan, dan pelunasan Jemaah, serta penyaluran dana biaya penyelenggaraan ibadah haji. Dikatakan Tonny, penandatanganan nota kesepahaman ini merupakan pembaruan kerjasama. Karena sebelumnya urusan haji dan umrah berada dibawah Kementerian Agama, namun sekarang sudah berdiri sendiri di bawah Kementerian Haji dan Umrah.
Menurutnya, penunjukan UUS Bank Jatim sebagai Bank Penerima Setoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPS BPIH) merupakan kehormatan besar dan tanggung jawab yang akan dilaksanakan dengan penuh komitmen dan integritas oleh perseroan. Hal ini juga merupakan kesempatan bagi Bank Jatim untuk turut serta memberikan kontribusi yang lebih besar dalam mendukung pelaksanaan ibadah haji bagi masyarakat Indonesia.
”Melalui kerjasama ini kami berharap dapat memberikan nilai tambah bagi para calon jamaah haji dan mendukung suksesnya pelaksanaan ibadah haji setiap tahunnya. Bank Jatim siap mendukung penuh Kementerian Haji dan Umrah dalam mewujudkan pengelolaan dana haji yang aman, transparan, dan profesional,” jelasnya.
Sementara itu, Irfan Yusuf juga mengatakan, puluhan BPS BPIH tersebut bertugas menerima setoran awal dan setoran lunas biaya dari calon jamaah haji untuk penyelenggaraan ibadah haji dan sekaligus mengelola rekening tabungan yang dibuka calon jamaah haji untuk tujuan pembayaran setoran awal BPIH reguler atau BPIH Khusus. ”Kami ingin memberikan pelayanan yang terbaik bagi seluruh Masyarakat Indonesia yang berencana ke rumah Allah Swt. Semua berawal dari pengelolaan keuangan lewat perbankan. Nah, kegiatan usaha BPS BPIH harus berdasar prinsip syariah untuk memastikan semua transaksi dan pengelolaan dana sesuai dengan ketentuan hukum Islam,” tegasnya.
Pihaknya berharap dengan adanya kerja sama ini dapat memberikan layanan terbaik bagi jamaah haji dan memastikan pengelolaan dana yang lebih amanah sesuai prinsip syariah. Kami percaya bahwa seluruh BPS BPIH akan menjalankan tugas sebagai garda terdepan dalam menjaga, menghimpun, dan mengoptimalisasi dana haji dengan sebaik-baiknya.
Untuk mempermudah Masyarakat, khususnya generasi milenial mempersiapkan diri berangkat haji, UUS Bank Jatim memiliki produk Tabungan Haji iB Amanah yang dapat dimanfaatkan oleh kalangan anak muda. Tabungan Haji iB Amanah merupakan simpanan dalam mata uang IDR yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dan dipergunakan sebagai sarana untuk mendapatkan kepastian porsi haji (regular) dengan sistem setoran bebas atau bulanan. Akad yang digunakan adalah Mudharabah Mutiaqah. Keunggulannya banyak. Salah satunya yaitu proses mendapatkan nomor porsi haji lebih mudah karena UUS Bank Jatim terkoneksi secara online dengan Siskohat (Sistem Informasi Komputerisasi Haji Terpadu).(an)
Konsisten Lakukan Pengembangan UMKM, Bank Jatim Sabet Penghargaan Prestisius dari Tv One
Written by Redaksi
JAKARTA, KORANRAKYATCOM,-7 November 2025. Komitmen PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) dalam menghadirkan transformasi dan inovasi produk perbankan kembali mendapat apresiasi. Bank Jatim telah sukses menyabet penghargaan dari Tv One untuk kategori Innovation for Product Transformation: “Inovasi Pengembangan UMKM dan Akses Pembiayaan” dalam ajang Inovasi Membangun Negeri 2025. Bertempat di Rasuna Epicentrum Studio Jakarta, penghargaan tersebut diserahkan oleh Direktur Business Marketing & Programming TVOne Maria Goretti Limi dan diterima langsung oleh Direktur Utama Bank Jatim Winardi Legowo pada Jumat malam (7/11).
Winardi menuturkan, pencapaian ini menjadi bukti nyata komitmen Bank Jatim dalam memperkuat peranannya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah melalui inovasi digital yang mempermudah akses keuangan bagi pelaku UMKM. Bank Jatim secara konsisten terus mengembangkan berbagai produk dan layanan digital demi memperluas inklusi keuangan di Jawa Timur. Hal tersebut tentu sejalan dengan visi BJTM untuk menjadi bank regional yang berdaya saing tinggi dan berkontribusi nyata terhadap kemajuan ekonomi masyarakat.
“Kami sangat berterima kasih kepada Tv One atas penghargaan ini. Semua ini kami dedikasikan untuk seluruh nasabah dan masyarakat Jawa Timur yang terus memberikan kepercayaan kepada Bank Jatim. Kami akan terus berinovasi agar layanan kami semakin relevan dengan kebutuhan zaman, terutama dalam mendukung UMKM agar naik kelas melalui kemudahan akses pembiayaan dan pembayaran digital,” ujarnya.
Menurut Winardi, Bank Jatim tidak hanya berhenti pada pemberian pembiayaan, tetapi juga memberikan dukungan berupa akses pasar melalui kemitraan dengan berbagai pihak, baik di tingkat lokal maupun internasional. Kemitraan ini diharapkan dapat membantu pelaku UMKM memperluas pasar mereka dan meningkatkan daya saing produk-produk lokal. “Ke depan, kami akan terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan komunitas bisnis untuk menciptakan ekosistem yang kondusif bagi perkembangan UMKM. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional sekaligus membuka peluang baru bagi pelaku usaha kecil di seluruh Indonesia,” terangnya.
Selain Bank Jatim, Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga turut memperoleh penghargaan untuk kategori Innovation Public Services: “Inovasi Transportasi Publik Keberlanjutan” yang diterima oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Kedua penghargaan tersebut mencerminkan kolaborasi kuat antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Bank Jatim dalam menghadirkan berbagai program inovatif yang mendukung kemajuan daerah, terutama di bidang pelayanan publik dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Direktur Utama tvOne Taufan E.N Rotorasiko juga menegaskan, ajang Inovasi Membangun Negeri 2025 ini merupakan bentuk apresiasi terhadap lembaga, institusi, dan pemerintah daerah yang berhasil menghadirkan inovasi di berbagai sektor untuk mendukung kemajuan bangsa. Melalui riset dan verifikasi yang telah dilakukan bersama tim Ahli Universitas Bakrie, dewan juri menyeleksi inovasi-inovasi terbaik. Yang telah terbukti memberikan kontribusi yang nyata dalam pembangunan bangsa.
“Setiap penghargaan yang diberikan merupakan bentuk komitmen Tv One untuk bisa mendorong inovasi-inovasi baru agar terus lahir dan berkembang menjadi inovasi yang relevan, berdampak, dan menginspirasi. Bagi kami di Tv One, inovasi bukan hanya soal ide baru, tapi tentang keberanian untuk berbuat berbeda demi perubahan yang lebih baik. Setiap penghargaan yang diberikan benar-benar lahir dari kontribusi nyata bagi masyarakat," tutupnya.(an)
Konsisten Dukung Literasi & Inklusi Keuangan di Jawa Timur, Bank Jatim Sabet Penghargaan dari CNN Indonesia
Written by Redaksi
JAKARTA,KORANRAKYAT.COM 31 Oktober 2025. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) sukses meraih penghargaan prestisius dari CNN Indonesia untuk kategori Regional Financial Inclusion Accelerator. Bertempat di Ritz Carlton Jakarta, penghargaan diserahkan oleh Direktur Utama CNN Indonesia Titin Rosmasari dan diterima oleh Direktur IT, Digital & Operasional Bank Jatim Wiweko Probojakti pada Jumat malam (31/10). Turut hadir juga dalam acara tersebut Chairman sekaligus Pendiri CT Corp Chairul Tanjung, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga) Wihaji, serta pejabat lainnya.
Wiweko mengucapkan terima kasih yang sebesar - besarnya kepada CNN Indonesia atas penghargaan yang telah diberikan kepada Bank Jatim. “Semua capaian yang diperoleh ini tak lepas dari kerja keras seluruh Jatimers yang senantiasa menjaga bisnis perbankan tetap berjalan di tengah persaingan yang ketat. Di sisi lain, kepercayaan masyarakat kepada Bank Jatim juga menjadi bagian dari suksesnya perseroan dalam mendapatkan penghargaan dari CNN Indonesia,” paparnya.
Menurut Wiweko, pengakuan dari CNN Indonesia merupakan bukti bahwa produk dan layanan Bank Jatim berhasil mendapat sambutan positif dan bisa menjadi solusi atas beragam kebutuhan masyarakat. Bank Jatim dinilai menonjol lewat perannya sebagai penggerak literasi dan inklusi keuangan di Jawa Timur. Hal itu dikarenakan Bank Jatim memiliki layanan keuangan digital yang langsung terkoneksi dengan sistem pemda, UMKM, hingga masyarakat di pelosok daerah.
Wiweko menegaskan, integrasi host to host pajak daerah, layanan remitansi internasional, hingga ekspansi jaringan atm menunjukkan bahwa Bank Jatim bukan hanya melayani transaksi saja. Namun juga memperkuat ekosistem fiskal daerah secara menyeluruh. “Apresiasi ini akan semakin memotivasi kami untuk terus berinovasi dan meningkatkan produk-produk perbankan Bank Jatim,” terangnya.
Atas beberapa tantangan yang telah dihadapi baik yang bersifat eksternal maupun internal, Bank Jatim nyatanya mampu mencatatkan performa positif per September tahun 2025. Kinerja keuangan ini merupakan konsolidasi yang juga mencakup kinerja anggota KUB. Secara konsolidasi, kinerja Bank Jatim di bulan September 2025 cukup baik. Untuk nilai asset berada di Rp 125,1 triliun atau tumbuh 17,3 persen dari tahun sebelumnya. Peningkatan asset mayoritas berasal dari kontribusi asset produktif seperti peningkatan penyaluran kredit sebesar Rp 80,2 triliun atau meningkat 29% YoY dan pengelolaan dana pihak ketiga sebesar Rp 99,3 Triliun atau naik 13,5 %YoY. Nah, atas pengelolaan asset tersebut, Bank Jatim mampu membukukan pendapatan bersih sebesar Rp 5,10 triliun atau meningkat 29,25% YoY.
Adapun salah satu kekuatan Bank Jatim untuk mendukung kinerja adalah jumlah jaringan konvensional yang tersebar diseluruh pelosok wilayah regional dan dididukung dengan jaringan digital online untuk mempermudah konektifitas transaksi keuangan masyarakat. JConnect sebagai brand digital Bank Jatim sukses mengalami peningkatan baik dari sisi pengguna maupun utilitas transaksinya.
Titin Rosmasari juga menyampaikan bahwa ajang penghargaan ini bukan sekadar selebrasi prestasi, melainkan perayaan atas semangat kolaborasi, inovasi, dan pengabdian yang menggerakkan bangsa. "Kita hadir untuk merayakan kolaborasi dan harmoni, serta meneguhkan semangat Asta Cita kita, semangat untuk masa depan bangsa. Sejak pertama kali digelar, CNN Indonesia Awards telah menjadi ruang apresiasi bagi para tokoh, lembaga, dan daerah yang menginspirasi melalui karya dan kepemimpinan dari pusat hingga pelosok negeri,” tutupnya.
Sementara itu, pada hari Selasa (28/10), Bank Jatim juga mendapat penghargaan dalam ajang The Finance Top 20 Financial Institution Award & Best CFO. Bank Jatim dinobatkan sebagai Top 20 Financial Institution 2025 kategori bank breast Rp 100 triliun s.d <Rp 500 triliun berpredikat sangat bagus. Penghargaan diterima oleh Vice President Treasury Bank Jatim R. Wahyu Tedjakusuma. Penghargaan yang diberikan The Finance tersebut sebagai bentuk apresiasi kinerja perusahaan dan performa pelaku industri jasa keuangan dalam periode tiga tahun terakhir, yakni Juli 2023 hingga Juni 2025. (an)
Biaya Haji 2026 Turun Komisi VIII DPR Ingatkan Jangan Sampai Korbankan Kualitas Pelayanan
Written by Redaksi
JAKARTA,KORANRAKYAT.COM,-- Komisi VIII DPR RI memastikan penurunan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi tidak akan mengorbankan kualitas pelayanan bagi jemaah. DPR bersama pemerintah menyepakati rata-rata BPIH sebesar Rp 87,4 juta per jamaah, dengan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) yang ditanggung langsung oleh jamaah sebesar Rp 54,19 juta.
“Biaya perjalanan ibadah haji yang ditanggung langsung rata-rata per jemaah Rp 54,19 juta atau 62 persen dari keseluruhan BPIH. Biaya ini dialokasikan untuk penerbangan, sebagian akomodasi di Mekkah dan Madinah, serta biaya hidup,” kata Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/10).
Marwan menegaskan, penurunan biaya tersebut tidak berarti pengurangan kualitas layanan. Masa tinggal jamaah di Arab Saudi rata-rata 41 hari. Selama di Tanah Suci, jamaah akan mendapatkan 27 kali makan di Madinah, 84 kali di Mekkah, serta 15 kali di Arafah, Muzdalifah, dan Mina.
Sementara untuk akomodasi, jarak pemondokan di Mekkah ditetapkan paling jauh 4,5 kilometer dari Masjidil Haram, sedangkan di Madinah maksimal 1 kilometer dari Masjid Nabawi. Pesawat yang digunakan pun wajib berusia maksimal 15 tahun dan memenuhi standar keamanan internasional.
Marwan juga menegaskan, layanan tenda di Mina harus nyaman dan profesional, tanpa adanya penempatan jamaah di kawasan Mina Jadid. Ia pun menekankan, setiap jamaah akan menerima biaya hidup sebesar 750 riyal Arab Saudi atau sekitar Rp 3,3 juta.
“Kami bersepakat dan berkomitmen dengan pemerintah bahwa pelayanan tetap terbaik bagi jemaah. Baik pemondokan, konsumsi, maupun transportasi, semua dikunci dengan kualitas terbaik,” ujar Marwan.
Selain menetapkan biaya, rapat Komisi VIII DPR bersama Kementerian Haji dan Umrah juga menyepakati kuota haji Indonesia tahun 2026 sebanyak 221.000 jamaah, sesuai data Nusuk Mashar Kementerian Haji Arab Saudi.
Dari jumlah itu, 203.320 jamaah (92 persen) dialokasikan untuk haji reguler dan 17.680 jemaah (8 persen) untuk haji khusus. Kuota reguler mencakup 685 pembimbing KBIHU, 1.050 petugas haji daerah (PHD), serta 201.585 jemaah reguler murni.
“Komposisi ini menjadikan jemaah haji Indonesia daftar tunggunya seluruhnya sama menjadi 26 tahun,” jelas Marwan.
Hal ini turut mendapatkan respons positif dari pengusaha travel haji dan umrah. Ketua DPP BERSATHU, Farid Al Jawi, menilai keputusan DPR RI bersama Pemerintah untuk menurunkan biaya haji 2026 patut diapresiasi, karena menunjukkan keberpihakan nyata kepada umat.
“Kami mengapresiasi langkah DPR, khususnya Komisi VIII, yang berhasil memperjuangkan agar biaya haji tahun 2026 bisa turun. Ini bentuk kepedulian terhadap rakyat di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih,” tutur Farid.
Menurutnya, penetapan biaya per jamaah sebesar Rp 54,19 juta dinilai menunjukkan bahwa proses pembahasan BPIH dilakukan secara serius dan berpihak kepada masyarakat. Ia menekankan pentingnya transparansi dan efisiensi dalam setiap komponen biaya, agar penurunan tersebut berdampak nyata bagi calon jemaah.
“Komponen biaya harus terus didetailkan mulai dari penerbangan, pemondokan, hingga masa’ir seperti Arafah, Mina, dan Musdalifah. Efisiensi di sektor-sektor itu bisa memberi ruang lebih besar untuk penurunan biaya,” jelasnya.(dil)
Kabupaten Grobogan Masih Dilanda Banjir, 2095 Rumah Terendam
Written by Redaksi
Babe Haikal: Produk Bersertifikat Halal Tembus 9,8 Juta
Written by Redaksi
Peringatan Hari Santri Nasional 2025 , MUI Ajak Untuk Kukuhkan Peran Santri Sebagai Agen Perubahan
Written by Redaksi
JAKARTA,KORANRAKYAT.COM-, 22 Oktober 2025 - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengajak untuk melakukan refleksi dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional 2025. Peringatan Hari Santri setiap tanggal 22 Oktober."Ini harus menjadi momentum untuk tidak hanya mengenang jasa para pendahulu, tetapi juga mengukuhkan peran santri sebagai agen perubahan dan pilar moderasi beragama di tengah kompleksitas tantangan kebangsaan dan global," kata Zainut Tauhid Sa'adi Wakil Ketua Dewan Pertimbangan (Wantim) MUI di Jakarta, Rabu (22/10/2025).
MUI memberikan pesan moral sebagai berikut :
1. MUI mengajak seluruh komponen bangsa untuk melakukan refleksi kritis terhadap perjalanan santri. Sejarah mencatat, santri dan ulama adalah garda terdepan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan, hal ini membuktikan bahwa identitas keislaman sejalan dan tak terpisahkan dari semangat keindonesiaan.
2. Di era disrupsi informasi dan ideologi, pondok pesantren dan santri harus menjaga oriensialitas (keaslian) dalam pengajaran agama yang moderat (tawasuth), seimbang (tawazun), dan toleran (tasamuh), sembari menghindari jebakan pemahaman keagamaan yang ekstrem dan tertutup. Pendidikan pesantren tak boleh hanya menjadi menara gading yang eksklusif, namun harus menjadi laboratorium kearifan lokal dan global yang mencetak generasi berilmu tinggi, berakhlak mulia, dan berwawasan luas.
3. Peringatan Hari Santri kali ini diiringi duka mendalam dan keprihatinan atas serangkaian peristiwa yang menguji marwah pesantren. Musibah seperti ambruknya mushola Ponpes Al Khoziny yang merenggut korban jiwa, serta kasus-kasus internal yang melukai rasa kemanusiaan seperti aksi bullying dan pelecehan seksual dan beberapa narasi negatif lainnya.Peristiwa ini menjadi alarm kepada semua pondok pesantren untuk melakukan muhasabah serius pada tata kelola internal. Pesantren ditantang untuk membuktikan bahwa mereka bukan hanya mengajarkan moralitas, tetapi juga mampu menjamin keselamatan dan perlindungan bagi setiap santri.
MUI mengapresiasi langkah Presiden Prabowo yang memberikan respon cepat dengan memerintahkan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar untuk memeriksa struktur dan kekuatan bangunan di pondok-pondok pesantren. Instruksi tersebut diberikan setelah insiden ambruknya bangunan di Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny, Sidoarjo, Jawa Timur. Hal ini membuktikan Pemerintah memberikan perhatian serius kepada dunia pesantren
4. MUI memberikan perhatian serius terhadap terpaan isu pelecehan seksual di berbagai pesantren, hal ini menjadi ancaman terhadap marwah institusi yang selama ini dianggap benteng moral. Kasus-kasus kekerasan dan pelecehan seksual secara langsung merusak kepercayaan publik terhadap pesantren sebagai lembaga yang menjunjung tinggi akhlak dan moralitas.
Sangat penting untuk diketahui bahwa kasus-kasus kekerasan seksual ini tidak mewakili seluruh institusi pesantren di Indonesia. Mayoritas pondok pesantren tetap menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan Islam yang berintegritas, mengajarkan akhlak mulia, dan berkomitmen pada keamanan serta kesejahteraan santri.
Oleh karena itu, generalisasi dengan menyamaratakan semua pesantren sebagai tempat yang tidak aman adalah tindakan yang keliru dan tidak adil. Generalisasi hanya akan mendiskreditkan ribuan pesantren yang berdedikasi dan memiliki reputasi baik. Kita harus memisahkan antara tindakan kriminal oknum dengan lembaga pendidikan secara keseluruhan.
5. MUI mendesak Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk memastikan prinsip keadilan anggaran bagi seluruh satuan pendidikan nasional, termasuk pesantren. Pengakuan kesetaraan pendanaan proporsional berdasarkan amanat konstitusi dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, lembaga ini diakui sebagai bagian integral dari Sistem Pendidikan Nasional. Oleh karena itu, pesantren harus mendapatkan hak pendanaan yang setara dengan lembaga pendidikan formal lainnya.
Negara tidak hanya wajib mengakui peran pesantren secara moral, tetapi juga harus menegaskannya secara fiskal. Ini adalah langkah nyata menuju keadilan pendidikan bagi semua anak bangsa, tanpa terkecuali mereka yang memilih mendalami ilmu di lingkungan pesantren.
6. Kami meminta Pemerintah (Kementerian Agama) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mengafirmasi pelaksanaan UU Pesantren secara menyeluruh. Pelaksanaan UU Pesantren tidak boleh hanya berhenti di tataran simbolis. MUI menuntut adanya percepatan implementasi yang fokus pada:
7. MUI meminta Pemerintah untuk mempercepat pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren (Ditjen Pesantren). Pembentukan Ditjen Pesantren adalah kebutuhan mendesak, bukan lagi pilihan. Mengingat besarnya jumlah pesantren dan amanat undang-undang yang diemban, Ditjen setingkat Eselon II di bawah Ditjen Pendidikan Islam saat ini tidak lagi memadai. Kelembagaan yang Kuat: Peningkatan status menjadi Ditjen Pesantren akan menjamin adanya kelembagaan yang kuat, mandiri, dan fokus dalam mengurus seluruh aspek pesantren (pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan) secara holistik. (aj)
BMKG Prediksi Cuaca Jabodetabek, Senin 20 Oktober 2025, Jakarta Berpotensi Hujan
Written by Redaksi
Bamsoet Apresiasi Peluncuran Buku “Autobiografi Eros Djarot dan Apa Kata Sahabat"
Written by Redaksi
Jadi Ketua AMMDM 2026, Kepala BNPB Tegaskan Terus Membangun Semangat Solidaritas Penanggulangan Bencana
Written by Redaksi
Gempa Bumi Magnitudo 6.6 Guncang Kabupaten Sarmi Papua , Puluhan Rumah Rusak
Written by Redaksi
Zainut Tauhid Sa'adi: MUI Kecam Tayangan Salah Satu TV Nasional Diduga Mendiskreditkan Pesantren :
Written by Redaksi
Zainut Tauhid Sa'adi
JAKARTA,KORANRAKYAT.COM, 16 Oktober 2025, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan keprihatinan mendalamù sekaligus kecaman keras terhadap penayangan konten dalam program "Xpose Uncensored" di salah satu media TV yang ditayangkan pada tanggal 13 Oktober 2025. Demikian disampaikan Zainut Tauhid Sa'adi, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan (Wantim) MUI di Jakarta, Rabu (16/10/2025).
Zainut Tauhid Sa'adi menilai tayangan tersebut, khususnya yang memuat narasi dan visualisasi terkait Pondok Pesantren Lirboyo dan lingkungan pesantren secara umum, dinilai telah mencederai martabat kiai, santri, dan institusi pesantren sebagai pilar pendidikan dan dakwah Islam di Indonesia. Sebelumnya, Ketua Umum MUI, KH Anwar Iskandar, menegaskan bahwa konten yang disiarkan, terutama dengan judul dan narasi yang bernuansa provokatif dan cenderung menghakimi, telah melanggar prinsip-prinsip etika jurnalistik, akurasi, dan tanggung jawab sosial lembaga penyiaran.Zainut Tauhid Sa'adi menegaskan MUI menilai tayangan tersebut tidak hanya tidak akurat dalam menggambarkan realitas kehidupan pesantren yang beragam, tetapi juga menunjukkan keteledoran fatal dalam riset dan verifikasi data, yang berujung pada penyebaran disinformasi dan stigma negatif. Pesantren adalah lembaga pendidikan yang telah teruji dalam sejarah perjuangan bangsa dan memiliki kontribusi besar dalam membentuk karakter moral dan spiritual umat.
"Kami menghargai permohonan maaf yang telah disampaikan oleh pihak Trans 7, namun kami memandang bahwa permintaan maaf saja tidaklah cukup. Kami menuntut Trans 7 untuk," kata Zainut Tauhid Sa'adi. Ia mengungkapkan pernyataan maaf terbuka secara masif melalui berbagai platform siaran mereka, bukan hanya kepada Pesantren Lirboyo secara spesifik, tetapi kepada seluruh keluarga besar pesantren di Indonesia yang merasa dirugikan."Mengambil tindakan tegas dan terukur terhadap oknum-oknum yang bertanggung jawab atas produksi dan penayangan konten bermasalah tersebut," tuturnya.
Zainut Tauhid Sa'adi mendesak Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Dewan Pers untuk segera melakukan investigasi men yeluruh dan memberikan sanksi administratif yang tegas sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku terhadap Trans 7. Sanksi ini penting sebagai upaya menjaga kualitas dan moralitas siaran publik."Mengawasi dan memastikan pembinaan etika jurnalisme dan penyiaran agar peristiwa serupa tidak terulang. Narasi yang berpotensi memecah belah dan merugikan kelompok masyarakat, apalagi lembaga keagamaan, harus dihentikan," tambahnya.Selain itu, lanjutnya, MUI mengimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya keluarga besar pesantren, santri, alumni, dan simpatisan, untuk :
-"Tetap menjaga kondusifitas dan ketenangan di tengah gelombang kekecewaan. Memberikan kepercayaan penuh kepada lembaga-lembaga pengawas seperti KPI dan Dewan Pers untuk menyelesaikan persoalan ini sesuai koridor hukum dan etika yang berlaku. Menghindari tindakan anarkis atau upaya main hakim sendiri adalah sikap yang bijak dan mencerminkan akhlak santri,^ kstanya..
MUI mendorong seluruh lembaga penyiaran di Indonesia untuk lebih banyak memproduksi dan menayangkan konten yang bersifat edukatif, inspiratif, dan faktual mengenai kehidupan dan kontribusi pesantren. Media seyogyanya menjadi mitra dalam memperkuat nilai-nilai kebangsaan dan keagamaan, bukan sebaliknya.(aj)
Bank Jatim dan Bank Banten Perkuat Sinergitas Bisnis Lewat Penyediaan Layanan Digital Non API
Written by Redaksi
BANTEN,KORANRAKYAT.COM,- 29 Juli 2025. Sebagai tindak lanjut dari proses pembentukan Kelompok Usaha Bank (KUB), PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) bersama dengan PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk (Bank Banten) secara resmi telah melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama tentang Penyediaan Layanan Digital Non Aplication Programming Interface (Non API) pada hari Selasa (29/7). Bertempat di Kantor Pusat Bank Banten, perjanjian tersebut ditandatangani oleh Yetty Fitria Suprapto - Senior Vice President Fund and Services Division dan Kepala Divisi Dana dan Jasa Bank Banten I Gusti Ayu Nyoman Rai.
Plt. Direktur Utama Bank Jatim Arif Suhirman menjelaskan, ruang lingkup perjanjian ini adalah untuk menyediakan Layanan Digital Non API yang diperuntukkan bagi Bank Banten. Dalam pelaksanaan kerjasama berdasarkan Perjanjian ini, Bank Banten akan bertindak sebagai pengguna Layanan Digital yang bertanggung jawab untuk senantiasa dan melakukan sosialisasi serta edukasi kepada nasabahnya dan Bank Jatim sebagai pengelola Layanan Digital yang bertanggung jawab dalam pengelolaan operasional sistem sehingga dapat berfungsi dengan baik. ”Dalam hal ini Bank Jatim akan menerima sharing fee atas setiap transaksi yang terjadi melalui Channel Bank Banten. Kemudian Bank Jatim yang akan menyiapkan layanan digital Non API kepada Bank Banten agar nasabah Bank Banten dapat melakukan transaksi,” paparnya.
Selanjutnya dari sisi Bank Banten yang akan menyiapkan jaringan koneksi dari Bank Banten ke Bank Jatim untuk kegiatan proses transaksi dan sekaligus menyediakan seluruh perangkat (hardware dan software) yang diperlukan untuk pelaksanaan operasional di Bank Banten. "Kami siap untuk memberikan pengalaman dan pengetahuan dalam melakukan langkah-langkah strategis, termasuk di bidang IT & Digital. Sebab sejatinya pelaksanaan KUB dengan sesama BPD di Indonesia ini merupakan salah satu upaya untuk memperkuat eksistensi BPD dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia,’’ tegas Arif.
Pihaknya yakin dengan berbagai histori yang baik dan pengalaman yang dimiliki Bank Jatim, pihaknya optimis sinergitas bisnis dengan Bank Banten nantinya akan membawa dampak positif bagi kedua belah pihak. ”Semoga rencana-rencana kerja sama yang telah disusun dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Kami juga optimis kolaborasi ini akan menciptakan sinergi yang saling menguntungkan, meningkatkan inovasi dalam industri keuangan, serta memberikan nilai tambah bagi semua pihak terkait,” terang Arif.
Di samping itu, Direktur Utama Bank Banten Muhammad Busthami juga menyampaikan bahwa pihaknya sangat berterima kasih atas dukungan dari Bank Jatim selama ini. Sehingga keberlangsungan proses kerja sama dapat terus berjalan sesuai yang dijadwalkan. ”Kami berharap semoga proses ini akan membuahkan hasil yang saling memberi dampak positif serta mengoptimalkan sinergi bisnis yang telah dijalankan. Kami juga berkomitmen akan menjadikan Bank Banten sebagai mitra terpercaya dan sejahtera utama bagi seluruh masyarakat,” tutupnya.(an)