Jakarta, Koranrakyat.com,- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengkritisi politik anggaran yang selama ini dianut oleh para pengelola keuangan di instansi-instansi pemerintah. Ia menyebutkan, meskipun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sudah meloncat 4 kali, tetapi tidak bisa memperbesar kapasitas makro produksi negara.
Padahal, lanjut Presiden Jokowi dalam rapat kerja pemerintah yang dihadiri para gubernur, bupati, dan walikota dari seluruh tanah air, di Istana Negara, Jakarta, Jumat (8/4) pagi, dengan uang itu pola anggaran benar mestinya produksi kapasitas makronya lebih kelihatan, kapasitas modal itu juga bisa kelihatan lebih besar,” kata Presiden.
Menurut Presiden, hal itu terjadi karena banyak anggaran kita boros habis di belanja operasional, banyak habis dibelanja rutin dan belanja barang. Hanya bisa di situ, habis belanja-belanja modal yang tidak produktif.
“Saya berikan contoh belanja operasional yang terlalu banyak apa? Perjalanan dinas, rapat-rapat, seminar-seminar kebanyakan. Saya lihat di kementerian-kementerian bermiliar-miliar hanya untuk itu. Hati-hati di daerah juga,” tegas Presiden.
Untuk itu Presiden Jokowi meminta setiap kepala kementerian dan lembaga serta kepala daerah untuk memperhatikan masalah anggaran tidak dikeluarkan untuk perjalanan dinas, rapat dan seminar. Kemudian juga belanja barang yang tidak prioritas, misalnya membeli mebel harus dari luar negeri karena mengejar brand padahal yang di dalam negeri melimpah ruah.
Terkait politik anggaran itu, Presiden menekankan, kepala daerah harus membuat prioritas dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) seperti apa, berapa persen belanja rutin, berapa persen belanja pembangunannya, dan berapa persen belanja operasionalnya.
Menurut Presiden, hal itu harus diperhatikan secara detil, dan jangan diserahkan kepada kepala dinas. Presiden meyakini jika anggaran masih diputuskan oleh kepala dinas yang terjadi adalah rutinitas dan monoton.
“Politik anggaran Bapak yang pegang, jangan lagi anggaran itu dibagi rata. Jangan, jangan lagi angaran itu money follow function,” tegas Presiden Jokowi.
Ia memberi contoh, misalnya punya APBD Rp 200 miliar untuk pembangunan, maka konsentrasikan pada satu atau maksimal tiga program prioritas. Dari Rp 200 miliar tersebut, kata presiden, misalnya dianggarkan Rp 150 miliar pada 1 program prioritas dan itu harus nyata, terlihat, selesai dan disarakan oleh masyarakat.
“Yang terjadi adalah dari pengalaman saya, ada dibagi-bagi menurut organisasinya, Misalnya, ya misalnya di Dinas PU ada kepala bidang, di bawah lagi ada kepala bagian/seksi itu kan banyak langsung bagi aja 20, 20 ya adalah yang 25. Baunya aja nggak akan kelihatan,” ujar Presiden Jokowi.
Diakui Presiden Jokowi, tidak menutup kemungkinan juga terjadi di lembaga lain misalnya di Dinas Pendidikan maupun Dinas Perhubungan. Ia menyebutkan, perencanaan anggaran hanya dibagi-bagi berdasarkan bagian atau seksinya bukan programnya.
Menurut Presiden, ada pertanyaan bagaimana jika saat anggaran dibagi berdasarkan program maka instansi yang tidak menjadi pelaksana program prioritas akan tidak ada pekerjaan. “Saya bilang, lho..lho..lho, Bapak ibu kan sudah digaji, ya sudah pelayanan. Suatu saat kalau prioritasnya menuju ke Perhubungan ya nanti gantian ke Perhubungan, ini PU dulu, misalnya.”
Presiden meyakini, bila APBN/APBD itu dianggarkan dengan benar maka rakyat akan melihat menjadi barang anggaran itu. Kalau mau pendidikan, lanjut Presiden, maka prioritaskan saja, jangan semua diecer-ecerkan anggaran itu. Jika tidak demikian, Presiden meyakini, 5 tahun kepemimpinan maka tidak akan ada hasil yang terlihat karena tidak ada prioritas.
“Konsentrasi saja, mau dimana? Perdagangan? Perbaiki pasar misalnya, tahun pertama fisiknya, tahun kedua perbaiki bukunya, misalnya. Akan kelihatan, tapi kalau diecer-ecer, money follow function, percaya saya. Sekarang money follow programme yang politik anggarannya dipegang oleh pimpinan-pimpinan kepala daerah,” tegas Presiden.
Selain dihadiri oleh para gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota, acara tersebut dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Kemaritiman Rizal Ramli, Mendagri Tjahjo Kumolo, Mensesneg Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Staf Presiden Teten Masduki, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil.\(as)
