JAKARTA,KORANRAKYAT.COM,- Massa aksi melakukan demonstrasi di seberang Istana Merdeka. Massa aksi membawa tuntutan berupa protes atas kenaikan PPN 12 persen.Pantauan wartawa di seberang Taman Aspirasi Monumen Nasional (Monas), Kamis (19/12/2024), massa aksi melakukan demo sejak pukul 15.00 WIB. Mereka tampak mengenakan pakaian hitam-hitam.Selain itu, mereka terlihat membawa tulisan-tulisan yang berisikan protes atas kenaikan PPN 12 persen. Salah satu ungkapan protes yang disampaikan adalah poster dengan tulisan 'Rezeki Dipatok PPN 12 persen' lengkap dengan gambar ayam jago.
Tak hanya itu, ada juga poster yang bertulisan 'Tolak Pajak 12 persen'. Mereka juga terdengar terus berteriak dengan ungkapan 'Tolak PPN 12 persen'.
Massa aksi juga sempat diminta tidak melakukan demo di dekat Istana Merdeka oleh pihak keamanan. Namun mereka tetap bersikeras meminta agar demo bisa digelar diseberang Istana Merdeka.Hingga akhirnya, beberapa perwakilan massa aksi melakukan diskusi dengan petugas keamanan. Beberapa dari mereka pun diminta masuk ke Sekretariat Negara guna menyampaikan tuntutannya didampingi petugas.
Gelombang penolakan terhadap kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen terus menggema. Sebuah petisi berjudul “Pemerintah, Segera Batalkan Kenaikan PPN!” yang diunggah di situs Change.org telah ditandatangani lebih dari 90 ribu orang. Hingga Kamis (19/12/2024) pukul 08.28 WIB, jumlah tanda tangan mencapai 94.540 orang.Petisi ini dibuat oleh akun Bareng Warga sejak 19 November 2024, dengan tujuan mendesak Presiden Prabowo Subianto agar segera membatalkan kenaikan PPN yang akan berlaku mulai 1 Januari 2025. Kenaikan PPN Dinilai Memberatkan Masyarakat Dalam petisinya, Bareng Warga menyampaikan alasan-alasan mendesak mengapa PPN 12 persen perlu dibatalkan.
Petisi Penolakan PPN 12 Persen buat Prabowo dari Massa Aksi Sudah Diterima Kemensesneg ,Salah satu poin utamanya adalah kenaikan ini dianggap semakin memperberat beban masyarakat, terutama karena harga barang kebutuhan pokok dipastikan ikut naik. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2024, angka pengangguran terbuka masih tinggi, mencapai 4,91 juta orang. Sementara itu, mayoritas pekerja Indonesia—sekitar 57,94 persen dari total 144,64 juta tenaga kerja—masih berada di sektor informal, dengan penghasilan yang tak menentu.
Pimpinan Komisi XI Anggap PPN 12 Kurang Adil untuk Masyarakat Kecil Tak hanya itu, data BPS menunjukkan rata-rata upah pekerja saat ini mendekati angka Upah Minimum Provinsi (UMP). Tren ini sempat membaik pada 2022, namun kembali menurun sejak 2023. Di Jakarta, misalnya, hidup layak memerlukan biaya sekitar Rp14 juta per bulan, jauh di atas UMP Jakarta tahun 2024 yang hanya Rp5,06 juta. Kenaikan PPN dinilai akan semakin menekan daya beli masyarakat yang terus menurun sejak Mei 2024.
“Sebelum luka masyarakat kian menganga, sebelum tunggakan pinjaman online membesar, pemerintah perlu membatalkan kenaikan ini,” tulis Bareng Warga dalam petisinya. Daftar Barang dan Jasa Terdampak PPN 12 Persen Berdasarkan kebijakan pemerintah, mulai 1 Januari 2025, PPN 12 persen akan dikenakan pada beberapa barang dan jasa, di antaranya: Layanan kesehatan VIP atau fasilitas premium di rumah sakit. Pendidikan bertaraf internasional atau layanan premium serupa.
Konsumsi listrik rumah tangga dengan daya 3.600–6.600 VA. Beras premium dan buah-buahan kategori premium. Ikan berkualitas tinggi, seperti salmon dan tuna, serta udang mewah, seperti king crab. Daging premium, seperti wagyu atau kobe, yang berharga jutaan rupiah. Kebijakan ini diperkirakan mampu menyerap hingga Rp75 triliun pendapatan negara, namun kekhawatiran akan dampaknya pada kesejahteraan masyarakat tetap tinggi.(as)
