JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) MH Said Abdullah menerangkan, keputusan Megawati Soekarnoputri mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024 tidak diambil secara tiba-tiba. Menurutnya, Ketua Umum PDIP itu melakukan laku spiritual sebelum akhirnya memutuskan nama Ganjar.
    "Keputusan ini terlebih dulu dilalui oleh Ibu Mega melalui laku spiritual yang panjang dan digenapi dengan puasa 30 hari," ujar Said dalam keterangannya, Jumat, 21 April 2023. Lebih lanjut, Said mengatakan Megawati telah mempertimbangkan berbagai aspek, ideologi, loyalitas, dedikasi, integritas, kepemimpinan, jiwa pengabdian, kepuasan rakyat, dan elektabilitas Ganjar Pranowo. Megawati, kata dia, juga melihat rekam jejak Ganjar sebagai pejabat publik mulai dari DPR hingga Gubernur Jawa Tengah dua periode.
    Mengenai pemilihan waktu pengumuman capres sehari sebelum Lebaran, Said mengatakan Megawati memiliki alasan khusus. "Saya kira ini bukan kebetulan, ini lah jalan terang, karena bertepatan dengan penghujung Ramadan untuk menyambutkan kemenangan fitri," kata Said. Jadi Capres 2024, Ganjar Pranowo Sebut akan Segera Konsolidasi di Internal PDIP
    Sebelumnya Megawati mengumumkan pencalonan Ganjar Pranowo sebagai kandidat presiden dari PDIP di Istana Batutulis, Bogor, Jawa Barat pada Jumat, 21 April 2023. Dalam pidatonya, Megawati mengatakan pengumuman nama Ganjar dilakukan setelah pihaknya melakukan diskusi panjang dengan berbagai pihak. Ia juga mengaku berkontemplasi sebelum sampai pada kesimpulan untuk mengumumkan Ganjar.
    "Pada jam 13.45, dengan mengucapkan bismillahirohmanirohim menetapkan saudara Ganjar Pranowo, sekarang adalah Gubernur Jawa Tengah sebagai kader dan petugas partai untuk ditingkatkan penugasannya sebagai calon presiden Republik Indonesia dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan," ujar Megawati.
    Selain itu, Megawati juga menugaskan Prananda Prabowo selaku Kepala Situation Room di PDIP untuk melakukan monitoring terhadap kondisi politik nasional. Megawati juga menugaskan Prananda melakukan konsolidasi partai dan pemenangan untuk Pemilu 2024.
    Selain itu, Megawati juga memberi tugas baru untuk Puan Maharani dalam Pemilu 2024. "Saya memberi mandat kepada Puan untuk membentuk tim untuk pemenangan Presiden dan legislatif Pemilu 2024," kata Megawati. (as)

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menolak kenaikan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang diusulkan oleh Kementerian Agama senilai Rp 69 juta. Anggota Komisi VIII DPR RI FPKB, KH Maman Imanulhaq menilai kenaikan biaya yang perlu ditanggung oleh calon jemaah haji itu kelewat mahal ketimbang tahun sebelumnya.

Pengasuh Ponpes Al Mizan Jatiwangi ini bahkan menyebut ada dana dari nilai manfaat yang dikelola oleh BPKH mencapai Rp 22 triliun pada tahun 2023 ini. Dana ini diambil dari nilai manfaat yang tak terpakai di kala covid-19 pada medio tahun 2020-2021 sekira Rp 12 triliun, ditambah dengan nilai manfaat pada 2023 ini sebanyak Rp 10 triliun.

Kiai Maman berharap, Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) per jemaahnya bisa ditutup sebagiannya dari total nilai manfaat itu, sehingga presentase usulan Kemenag sebesar 70 persen yang ditanggung jemaah bisa diturunkan menjadi 51 persen.

"Kami menilai bahwa kenaikan Bpih yang hampir 2 kali lipat ketimbang tahun lalu akan sangat memberatkan calon jemaah. Oleh sebabnya kami Fraksi PKB DPR RI mendorong agar kenaikan bisa dirasionalisasi serta dilakukan secara bertahap per tahunnya," kata Kiai Maman kepada wartawan di Jakarta, Selasa (24/1).

Memang, kata Kiai Maman, kenaikan ongkos haji tak bisa terelakan, namun perlu adanya sosialisasi yang masif sebelum diberlakukannya penyesuaian biaya yang ditarik dari calon jemaah, apalagi sampai mencapai hampir Rp 30 juta. Oleh sebabnya, Wakil Sekretaris Dewan Syuro DPP PKB menyebut kenaikan porsi Bpih sesuai usulan Kemenag paling relevan bisa diterapkan pada tahun depan.

Pada kesempatan itu pula, Kiai Maman menegaskan bahwa kenaikan Bpih tak perlu lagi dibebankan kepada jemaah lunas tunda. Hal ini, kata dia, sesuai dengan prinsip keadilan yang berarti jemaah yang sudah lunas maka sudah selesai dengan urusan bayar membayar lagi.

"Ini beberapa catatan dari Fraksi PKB di DPR RI yang menjadi concern kami di Panja Haji agar penyelenggaraan haji pada tahun ini berjalan sesuai dengan asas keadilan, profesionalitas, dan akuntabilitas dengan prinsip nirlaba," kata Kiai Maman menutup.(an)

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM, – Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan masih menunggu kabar kepastian dirinya akan berduet dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai calon wakil presiden (cawapres).

“Ya, kita tunggu saja,” kata Muhaimin di sela acara Penandatanganan Petisi Perlindungan Anak yang digelar di depan Gedung Sarinah, Jakarta Pusat, Minggu, (8/1).

Hal tersebut, kata Muhaimin, karena dirinya masih menunggu perkembangan dari koalisi partai politik (parpol) lain dalam mengumumkan pasangan calon presiden (capres) dan cawapres yang akan diusungnya.

“Nanti kita juga melihat perkembangan, koalisi lain juga belum ada yang umumkan. Nanti kita lihat koalisi-koalisi yang lain juga,” imbuh Muhaimin.

Untuk itu, lanjut Muhaimin, pengumuman capres dan cawapres yang akan diusung koalisi PKB dengan Gerindra pada Pilpres 2024 mendatang bergantung pada dinamika koalisi parpol yang lain pula.“Enggak (takut kedahuluan dengan parpol lain),” imbuhnya.

Ia pun menepis kabar kedekatan partainya untuk berkoalisi dengan Partai NasDem yang telah mendeklarasikan dukungan terhadap Anies Baswedan sebagai capres.

“Oh tidak benar, tidak benar,” ujar Muhaimin.

Muhaimin menegaskan, PKB masih setia berkoalisi dengan Partai Gerindra. Ia bahkan membantah pula adanya pembicaraan terkait tawaran untuk dirinya menjadi cawapres bagi Anies Baswedan.“Tidak ada pembicaraan sama sekali,” kata Muhaimin.Sebelumnya pada 13 Agustus 2022, Partai Gerindra dan PKB resmi menandatangani Deklarasi Koalisi Pemilu 2024 saat Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Gerindra di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat.(as)

BALI,KORANRAKYAT.COM,- Kepemimpinan Indonesia pada G20 telah berhasil menghasilkan Deklarasi Pemimpin G20 Bali meski pada awalnya diragukan banyak pihak. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa dalam penyusunan deklarasi berjumlah 52 paragraf tersebut, penyikapan perang di Ukraina merupakan hal yang paling alot dan sangat diperdebatkan."Diskusi mengenai hal ini berlangsung sangat-sangat alot sekali dan akhirnya para pemimpin G20 menyepakati isi deklarasi yaitu condemnation perang di Ukraina karena telah melanggar batas wilayah, melanggar integritas wilayah," ujar Presiden dalam pernyataan pers di media center di Bali International Convention Center, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Rabu, 16 November 2022.

            Presiden Tutup KTT G20 Bali, Presiden Jokowi Bersyukur Deklarasi G20 Bali Diadopsi dan Disahkan Presiden Joko Widodo secara resmi menutup Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 Tahun 2022 yang digelar di Bali selama dua hari pada 15-16 November 2022. Dalam sesi penutup KTT G20 yang digelar di Hotel Apurva Kempinski, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, pada Rabu, 16 November 2022, Presiden merasa terhormat telah memimpin G20 selama setahun terakhir.

"Merupakan suatu kehormatan bagi Indonesia untuk memimpin G20 selama satu tahun terakhir ini. Presidensi kami dimulai dengan harapan untuk menyatukan niat bersama dalam mewujudkan pemulihan dunia yang inklusif dari pandemi," ujar Presiden mengawali sambutannya.

Sebagai presidensi G20, Indonesia telah mengupayakan berbagai solusi terbaik selama satu tahun kepemimpinan di tengah berbagai tantangan baru yang muncul. Presiden bersyukur bahwa G20 Indonesia telah menghasilkan sebuah dokumen berupa Deklarasi Para Pemimpin G20 Bali.

"Alhamdulillah hari ini kita dapat mengadopsi dan mengesahkan G20 Bali Leaders Declaration. Ini adalah deklarasi pertama yang dapat diwujudkan sejak Februari 2022. Saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua yang hadir yang telah memberikan fleksibilitasnya sehingga deklarasi dapat disepakati dan disahkan," ucapnya.

"Saya juga ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh working groups dan engagement groups atas dedikasi, sumbangan pemikiran, dan kontribusinya bagi presidensi G20 Indonesia," tambahnya.

Selain deklarasi, presidensi Indonesia juga menghasilkan concrete deliverables yang berisi daftar proyek kerja sama negara anggota G20 dan undangan. Menurut Presiden Jokowi, proyek kerja sama inilah yang akan membantu membumikan kerja G20 lebih dekat dengan rakyat.

"Memastikan G20 bermanfaat tidak saja untuk anggotanya, namun juga bagi dunia, dan utamanya negara-negara berkembang. Let us recover together, recover stronger," ucapnya.

Turut mendampingi Presiden pada sesi penutup KTT G20 yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo (as)

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM, Presiden Joko Widodo menerima jajaran Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 31 Oktober 2022. Dalam pertemuan tersebut, delegasi PKB yang dipimpin oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyampaikan sejumlah rekomendasi dan masukan kepada Presiden Joko Widodo.

"Maksud audiensi ini melaporkan pertemuan seluruh kader utama PKB yang tiga hari di Jakarta kemarin, 5.000 kader utama yang merupakan pengurus dan anggota legislatif maupun eksekutif berkumpul di Jakarta dan menyampaikan beberapa hasil dari pertemuan itu. Salah satunya menyangkut rekomendasi-rekomendasi yang mohon dititipkan kepada Presiden untuk dijadikan pertimbangan untuk melaksanakan," ujar Muhaimin dalam keterangannya kepada awak media selepas pertemuan.

Rekomendasi yang pertama, kata Muhaimin, DPP PKB mengusulkan agar Presiden Jokowi mempertimbangkan subsidi bahan bakar minyak (BBM) untuk sepeda motor dan angkutan umum. Muhaimin dkk mengusulkan agar harga BBM untuk kedua golongan tersebut diturunkan. 

"Tapi tadi masih dihitung lagi karena ternyata pemilik sepeda motor itu jumlahnya 70 juta," ungkapnya.

Kedua, DPP PKB menyuarakan kegelisahan terkait pasokan pupuk di daerah yang saat ini sulit dipenuhi. Produksi pupuk di seluruh dunia sendiri memang tengah menurun sebagai akibat perang Rusia-Ukraina dan krisis yang menyertainya. Untuk itu, Muhaimin mengatakan, pihaknya mengusulkan agar subsidi pupuk diprioritaskan untuk petani yang lahannya hanya setengah hektare.

"Subsidinya difokuskan kepada petani dengan pemilik tanah setengah hektare. Tapi tadi akan dikaji dan dilihat karena produksi global pupuk ini memang ada kendala perang, kendala krisis, dan pasokan gas dari Rusia maupun Ukraina," tutur Muhaimin.

Hal ketiga yang disampaikan yaitu terkait bonus demografi yang dimiliki Indonesia hingga tahun 2030. DPP PKB pun meminta Presiden memperhatikan tiga hal agar bonus demografi bisa dimanfaatkan dengan baik dengan menggenjot kaum muda. 

Adapun tiga hal tersebut yaitu 1) agar pengusaha muda diberikan kemudahan akses kredit tanpa agunan dan tanpa bunga; 2) agar kaum muda diberikan akses teknologi; dan 3) agar kaum muda diberikan beasiswa sebanyak-banyaknya, baik ke luar negeri maupun ke lembaga-lembaga strategis.

"Berikutnya menyangkut listrik. Subsidi listrik diprioritaskan dan diarahkan kepada pengguna listrik miskin yaitu 450 watt (VA), ini subsidi total semaksimal mungkin," ucapnya.

Turut hadir mendampingi Presiden dalam pertemuan tersebut yaitu Menteri Sekretaris Negara Pratikno.(eas)