JAKARTA,KORANRAKYAT.COM,-- Komisi VIII DPR RI memastikan penurunan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi tidak akan mengorbankan kualitas pelayanan bagi jemaah. DPR bersama pemerintah menyepakati rata-rata BPIH sebesar Rp 87,4 juta per jamaah, dengan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) yang ditanggung langsung oleh jamaah sebesar Rp 54,19 juta.

“Biaya perjalanan ibadah haji yang ditanggung langsung rata-rata per jemaah Rp 54,19 juta atau 62 persen dari keseluruhan BPIH. Biaya ini dialokasikan untuk penerbangan, sebagian akomodasi di Mekkah dan Madinah, serta biaya hidup,” kata Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/10).

Marwan menegaskan, penurunan biaya tersebut tidak berarti pengurangan kualitas layanan. Masa tinggal jamaah di Arab Saudi rata-rata 41 hari. Selama di Tanah Suci, jamaah akan mendapatkan 27 kali makan di Madinah, 84 kali di Mekkah, serta 15 kali di Arafah, Muzdalifah, dan Mina.

Sementara untuk akomodasi, jarak pemondokan di Mekkah ditetapkan paling jauh 4,5 kilometer dari Masjidil Haram, sedangkan di Madinah maksimal 1 kilometer dari Masjid Nabawi. Pesawat yang digunakan pun wajib berusia maksimal 15 tahun dan memenuhi standar keamanan internasional.

Marwan juga menegaskan, layanan tenda di Mina harus nyaman dan profesional, tanpa adanya penempatan jamaah di kawasan Mina Jadid. Ia pun menekankan, setiap jamaah akan menerima biaya hidup sebesar 750 riyal Arab Saudi atau sekitar Rp 3,3 juta.

“Kami bersepakat dan berkomitmen dengan pemerintah bahwa pelayanan tetap terbaik bagi jemaah. Baik pemondokan, konsumsi, maupun transportasi, semua dikunci dengan kualitas terbaik,” ujar Marwan.

Selain menetapkan biaya, rapat Komisi VIII DPR bersama Kementerian Haji dan Umrah juga menyepakati kuota haji Indonesia tahun 2026 sebanyak 221.000 jamaah, sesuai data Nusuk Mashar Kementerian Haji Arab Saudi.

Dari jumlah itu, 203.320 jamaah (92 persen) dialokasikan untuk haji reguler dan 17.680 jemaah (8 persen) untuk haji khusus. Kuota reguler mencakup 685 pembimbing KBIHU, 1.050 petugas haji daerah (PHD), serta 201.585 jemaah reguler murni.

“Komposisi ini menjadikan jemaah haji Indonesia daftar tunggunya seluruhnya sama menjadi 26 tahun,” jelas Marwan.

Hal ini turut mendapatkan respons positif dari pengusaha travel haji dan umrah. Ketua DPP BERSATHU, Farid Al Jawi, menilai keputusan DPR RI bersama Pemerintah untuk menurunkan biaya haji 2026 patut diapresiasi, karena menunjukkan keberpihakan nyata kepada umat.

“Kami mengapresiasi langkah DPR, khususnya Komisi VIII, yang berhasil memperjuangkan agar biaya haji tahun 2026 bisa turun. Ini bentuk kepedulian terhadap rakyat di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih,” tutur Farid.

Menurutnya, penetapan biaya per jamaah sebesar Rp 54,19 juta dinilai menunjukkan bahwa proses pembahasan BPIH dilakukan secara serius dan berpihak kepada masyarakat. Ia menekankan pentingnya transparansi dan efisiensi dalam setiap komponen biaya, agar penurunan tersebut berdampak nyata bagi calon jemaah.

“Komponen biaya harus terus didetailkan mulai dari penerbangan, pemondokan, hingga masa’ir seperti Arafah, Mina, dan Musdalifah. Efisiensi di sektor-sektor itu bisa memberi ruang lebih besar untuk penurunan biaya,” jelasnya.(dil)

SURABAYA, KORANRAKYAT.COM,30 Oktober 2025. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) terus berkomitmen untuk menjadi Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan sekaligus menjadi BPD yang memiliki keunggulan kompetitif. Sesuai dengan visinya untuk menjadi BPD No. 1 di Indonesia, pada tahun 2025 ini Bank Jatim berfokus pada 3 sasaran utama. Yaitu peningkatan kualitas aset dan liabilitas, pendalaman ekosistem digital, dan peningkatan skala bisnis.

Direktur Utama Bank Jatim Winardi Legowo menjelaskan, dalam poin peningkatan kualitas aset dan liabilitas, Bank Jatim menekankan pada pertumbuhan bisnis yang berfokus pada kualitas aset yang baik dan pertumbuhan dana yang berkelanjutan. Kemudian, penyaluran kredit disalurkan secara prudent dan selektif, memiliki profil resiko yang terukur serta prospek yang baik dan peningkatan dana pihak ketiga yang berkelanjutan. “Peningkatan kapasitas bisnis Bank Jatim dilakukan melalui pendalaman ekosistem digital dengan cara mengintegrasikan semua lini bisnis dari pasar yang menjadi pangsa pasar terbesar Bank Jatim baik dari sektor keuangan pemerintah daerah, UMKM, maupun masyarakat ke dalam ekosistem layanan digital yang mudah, cepat, dan aman,” paparnya.

Selanjutnya, sebagai upaya untuk meningkatkan skala bisnis, selain melalui pertumbuhan secara organik, Bank Jatim memiliki keyakinan bahwa pertumbuhan bisnis juga dapat dipercepat melalui aksi korporasi. Sejak akhir tahun 2024, Bank Jatim telah melakukan aksi korporasi berupa penyertaan modal kepada BPD melalui pola Kelompok Usaha Bank (KUB) dan penerbitan obligasi. 

Winardi menerangkan, setelah mendapatkan restu dari OJK untuk berKUB dengan Bank NTB Syariah, di tahun ini Bank Jatim akan melanjutkan proses KUB dengan 4 BPD yang sudah menandatangani Share Holder Agreement (SHA). “Seperti halnya aksi korporasi suatu bisnis pada umumnya, KUB membutuhkan langkah dan perhitungan bisnis yang akurat termasuk dukungan dari masing – masing Pemegang Saham Pengendali dan OJK tentunya. Dapat kami sampaikan juga bahwa pada tanggal 30 September 2025, Bank Jatim telah melakukan penyertaan modal sebesar Rp100 miliar kepada Bank NTT sebagai proses pembentukan KUB. Diharapkan dalam waktu dekat, OJK akan memberikan izin efektif untuk pelaksanaan konsolidasi antara Bank Jatim dengan Bank NTT,” tegasnya.

Sementara itu, atas beberapa tantangan yang telah dihadapi baik yang bersifat eksternal maupun internal, Bank Jatim nyatanya mampu mencatatkan performa positif per September tahun 2025. Kinerja keuangan ini merupakan konsolidasi yang juga mencakup kinerja anggota KUB. Secara konsolidasi, kinerja Bank Jatim di bulan September 2025 cukup baik. Untuk nilai asset berada di Rp 125,1 triliun atau tumbuh 17,3 persen dari tahun sebelumnya. Peningkatan asset mayoritas berasal dari kontribusi asset produktif seperti peningkatan penyaluran kredit sebesar Rp 80,2 triliun atau meningkat 29% YoY dan pengelolaan dana pihak ketiga sebesar Rp 99,3 Triliun atau naik 13,5 %YoY. Nah, atas pengelolaan asset tersebut, Bank Jatim mampu membukukan pendapatan bersih sebesar Rp 5,10 triliun atau meningkat 29,25% YoY.

“Di tengah tantangan ekonomi dan dinamika dunia usaha, Bank Jatim melihat bahwa pertumbuhan ekonomi mampu tumbuh seiring masih terdapat permintaan kredit. Namun, dengan mencermati kondisi yang ada, Bank Jatim kini memang lebih fokus pada kualitas penyaluran kredit dan keberlanjutan dari perseroan,” ungkap Winardi.

Kemudian untuk laba bersih di triwulan III ini secara konsolidasi mencatatkan angka sebesar Rp 1,14 Triliun atau tumbuh 23,5% YoY. Di sisi pengelolaan asset sendiri, Bank Jatim berhasil menghasilkan pendapatan bunga sebesar Rp7,42 Triliun dengan nilai pendapatan bunga bersih sebesar Rp5,10 Triliun atau tumbuh sebesar 29,2 % YoY.

Adapun salah satu kekuatan Bank Jatim untuk mendukung kinerja adalah jumlah jaringan konvensional yang tersebar diseluruh pelosok wilayah regional dan dididukung dengan jaringan digital online untuk mempermudah konektifitas transaksi keuangan masyarakat. JCONNECT sebagai brand digital Bank Jatim sukses mengalami peningkatan baik dari sisi pengguna maupun utilitas transaksinya. ”Untuk mengantisipasi dinamika serta dalam upaya mendukung ekspansi bisnis dan memperkuat struktur pendanaan serta likuiditas, Bank Jatim di awal September 2025 juga telah menerbitkan Obligasi Berkelanjutan Tahap 1 sebesar Rp 2 Triliun yang terbagi dalam 2 tenor yaitu tenor 3 tahun dengan Coupoun Yield 6,4% dan tenor 5 Tahun dengan Coupoun Yield 6,7%. Penerbitan Obligasi ini mendapat respond yang cukup baik, oversubscribe sebanyak 1,15x,” tutup Winardi.(an)

 Rahayu Saraswati Djojohadikusumo

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM ,- Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) memutuskan politikus Partai Gerindra, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, tetap berstatus sebagai Anggota DPR RI periode 2024–2029. Keputusan ini diambil setelah adanya proses pembahasan dan penelaahan atas surat pengunduran diri yang sempat diajukan oleh Rahayu Saraswati.

“MKD DPR RI memutuskan bahwa Saudari Rahayu Saraswati tetap sebagai Anggota DPR RI periode 2024–2029,” kata Ketua MKD DPR RI, Nazaruddin Dek Gam kepada wartawan, Kamis (30/10).

Nazaruddin menjelaskan, keputusan tersebut merupakan tindak lanjut dari surat Majelis Kehormatan Partai Gerindra Nomor 10-043/B/MK-GERINDRA/2025 tertanggal 16 Oktober 2025 yang berisi keterangan terkait status keanggotaan Rahayu Saraswati di partai.

Menurutnya, MKD telah melakukan pembahasan mendalam dengan mempertimbangkan aspek hukum, ketentuan tata beracara MKD, serta putusan Majelis Kehormatan Partai Gerindra. Hasilnya, lembaga etik DPR memutuskan bahwa tidak ada dasar yang cukup untuk menyetujui pengunduran diri Rahayu.

“MKD menjalankan tugasnya secara profesional, independen, dan berpedoman pada prinsip-prinsip penegakan etik dalam menjaga marwah dan kehormatan lembaga legislatif,” ujar Nazaruddin.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, menyatakan mundur dari jabatannya sebagai Anggota DPR RI periode 2024–2029. Keputusan ini disampaikan melalui sebuah video pernyataan yang diunggah ke dalam media sosial Instagram pribadinya, pada Rabu malam (10/9).

Sara, sapaan akrabnya, menegaskan pengunduran dirinya dilatarbelakangi oleh kontroversi pernyataannya dalam sebuah podcast yang menimbulkan polemik di tengah masyarakat.

Podcast itu berjudul “Rahayu Saraswati Kupas Isu Perempuan hingga Kolaborasi Ekonomi Kreatif” yang tayang di kanal Antara TV. Dalam acara berdurasi 42 menit lebih itu, ia membahas beragam isu, termasuk peran perempuan, tantangan dunia usaha, hingga prospek ekonomi kreatif.

Namun, sebuah potongan pernyataan dari menit ke-25:37 hingga menit ke-27:40 menjadi kontroversi, karena dianggap merendahkan perjuangan masyarakat kecil.

“Pernyataan saya diambil dari menit ke-25, 37 detik sampai menit ke-27, 40 detik. Cukup panjang sebenarnya. Dua menit lebih yang dijadikan beberapa kalimat oleh pihak-pihak yang ingin menyulutkan api amarah masyarakat,” ucap Sara saat itu.(as)

Presiden Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung Penyerahan Aset Barang Rampasan Negara (BRN) kepada PT Timah Tbk., yang digelar di Smelter PT Tinindo Internusa, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM,- Presiden Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung Penyerahan Aset Barang Rampasan Negara (BRN) kepada PT Timah Tbk., yang digelar di Smelter PT Tinindo Internusa, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada Senin, 6 Oktober 2025. Penyerahan aset dilakukan secara berjenjang, dimulai dari Jaksa Agung kepada Wakil Menteri Keuangan, dilanjutkan dari Wakil Menteri Keuangan kepada CEO Danantara, dan akhirnya dari CEO Danantara kepada Direktur Utama PT Timah Tbk.

Presiden Prabowo menyaksikan momen bersejarah tersebut yang menandai langkah besar pemerintah dalam memulihkan kerugian negara akibat praktik tambang ilegal di kawasan PT Timah. “Pagi hari ini saya ke Bangka. Tadi bersama-sama kita menyaksikan penyerahan rampasan negara dari perusahaan-perusahaan swasta yang melaksanakan pelanggaran hukum,” ujar Presiden Prabowo dalam keterangannya kepada awak media usai acara.

Barang rampasan yang diserahkan mencakup aset dalam jumlah besar dan beragam, antara lain:

• 108 unit alat berat;
• 99,04 ton produk kristal Sn (cristalyzer);
• 94,47 ton crude tin dalam 112 petakan/balok;
• Aluminium 15 bundle (15,11 ton) dan 10 jumbo bag (3,15 ton);
• Logam timah Rfe 29 bundle (29 ton);
• Mess karyawan 1 unit;
• Kendaraan 53 unit;
• Tanah 22 bidang seluas 238.848 m²;
• Alat pertambangan 195 unit;
• Logam timah 680.687,6 kg;
• 6 unit smelter, serta
• Uang tunai yang telah disetorkan ke kas negara senilai Rp202.701.078.370, USD3.156.053, JPY53.036.000, SGD524.501, EUR765, KRW100.000, dan AUD1.840.

Presiden Prabowo menyebut nilai aset yang berhasil disita dan diserahkan mencapai Rp6 hingga Rp7 triliun. Nilai tersebut belum termasuk tanah jarang (rare earth/monasit) yang nilainya bisa jauh lebih besar.

“Nilainya dari enam smelter dan barang-barang yang disita mendekati enam sampai tujuh triliun. Tapi, tanah jarang yang belum diurai, mungkin nilainya lebih besar, sangat besar, tanah jarang. Monasit ya, monasit itu satu ton itu bisa ratusan ribu dolar, 200 ribu dolar,” ungkap Presiden.

Presiden Prabowo juga menambahkan bahwa total kerugian negara akibat kegiatan tambang ilegal di kawasan PT Timah ini telah mencapai sekitar 300 triliun rupiah. Jumlah yang mencerminkan besarnya kebocoran kekayaan negara yang harus segera dihentikan.

“Kita bisa bayangkan kerugian negara dari enam perusahaan ini saja, kerugian negara total 300 T. Kerugian negara sudah berjalan 300 triliun, ini kita berhentikan” tegas Presiden.(as)

BALI,KORANRAKYAT.COM 23 Oktober 2025. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) terus menunjukkan prestasinya. Setelah beberapa waktu lalu meraih penghargaan ATM Bersama Awards 2025, kini Bank Jatim kembali meraih penghargaan dalam ajang  Prima Awards 2025. Dalam kegiatan yang diadakan olehPT Rintis Sejahtera berkolaborasi dengan Infobanktersebut, Bank Jatim dianugerahi Platinum Award sebagai Best Issuer Bank (ATM) berkat kinerja unggulnya dalam layanan kartu ATM dan transaksi elektronik. 

Bertempat di Hotel Mulia Nusa Dua, penghargaan prestisius tersebut diserahkan oleh Chairman InfobankGroup Eko B. Supriyanto dan diterima oleh Direktur IT, Digital & Operasional Bank Jatim Wiweko Probojakti. Penghargaan Best Issuer Bank ini diberikan kepada bank yang dinilai paling unggul dalam peran sebagai issuer, yakni penerbit kartu ATM atau kartu debit yang aktif mendukung kemudahan transaksi nasabah di jaringan ATM PRIMA. Penilaian dilakukan berdasarkan volume dan pertumbuhan transaksi, keandalan sistem, tingkat keamanan, serta inovasi dalam menghadirkan layanan digital yang efisien dan mudah diakses.

Wiweko menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas penghargaan yang diberikan kepada Bank Jatim. Penghargaan tersebut merupakan pengakuan atas kinerja dan prestasi Bank Jatim  yang sekaligus juga komitmen Perseroan dalam memberikan layanan yang baik demi memenuhi kebutuhan Masyarakat. “Kami sangat bersyukur atas penghargaan Best Issuer Bank. Capaian ini menunjukkan komitmen Bank Jatim untuk terus menghadirkan layanan transaksi yang cepat, aman, dan terintegrasi melalui jaringan ATM PRIMA,” ungkapnya.

Sebagai salah satu bank daerah terbesar di Indonesia, Bank Jatim terus memperluas jangkauan dan kenyamanan layanan perbankan digital bagi nasabah. Guna melengkapi layanan yang diberikan oleh BJTM, nasabah dapat memanfaatkan transaksi di 847 jaringan ATM Bank Jatim yang tersebar di seluruh pelosok Jawa Timur, Jakarta, hingga Batam.Selain itu, nasabah juga dapat melakukan transaksi keuangan di jaringan ATM berlogo ATM Prima di seluruh Indonesia. Kemudian, untuk layanan perbankan yang lebih cepat dan dapat diakses di mana saja, nasabah bisa menggunakan layanan digital JConnect Mobile. 

Menurut Wiweko, dalam upaya mewujudkan visi menjadi BPD nomor satu di Indonesia, Bank Jatim senantiasa berinovasi memberikan dukungan terbaik bagi nasabah, melalui layanan komprehensif, edukasi berkelanjutan, dan jejaring yang memperkuat potensi pertumbuhan. “Kami yakin, kepercayaan dan loyalitas nasabah tumbuh dari komitmen yang nyata. Dengan pertumbuhan pembiayaan yang sehat dan kualitas aset yang solid, Bank Jatim terus melangkah pasti untuk menciptakan nilai tambah. Ke depan, kami akan memperkuat customer experience melalui inovasi digital berkelanjutan. Didukung oleh sumber daya unggul dan jaringan luas, kami siap menghadirkan nilai jangka panjang bagi seluruh stakeholders serta berkontribusi pada kemajuan ekonomi Jawa Timur." tuturnya.

Sementara itu, PRIMA Award merupakan ajang penghargaan tahunan yang digelar oleh PT Rintis Sejahtera, pengelola jaringan ATM dan layanan transaksi elektronik PRIMA, bekerja sama dengan Infobank. Penghargaan ini diberikan kepada bank dan institusi keuangan yang dinilai berprestasi dalam inovasi, kualitas layanan, keamanan transaksi, serta kontribusi dalam mendukung ekosistem pembayaran nasional. Adapun dasar pemberian penghargaan tersebut adalah hasil rating Digital Transaction Jaringan PRIMA hasil kerja sama PT Rintis Sejahtera dan Biro Riset InfoBank.

Vice President Director PT Rintis Sejahtera Suryono menyebutkan, PRIMA Award merupakan rangkaian dari kegiatan “PRIMA Executive Gathering 2025” yang diikuti 200 mitra Jaringan PRIMA dari sektor bank dan nonbank, menghadirkan pembicara internasional serta diskusi panel bersama pimpinan bank besar dan pelaku fintech. Mengangkat tema “Beyond Resilience: Accelerating Impact – Progressive Growth”, melalui Prima Executive Gathering 2025 RINTIS meneguhkan komitmen untuk memperkuat ketahanan siber melalui kolaborasi dan inovasi, sehingga mampu mempercepat dampak nyata bagi industri serta mendorong pertumbuhan yang progresif dan berkelanjutan.

Dalam kesempatan ini, PRIMA juga memberikan apresiasi kepada mitra-mitra terbaik melalui PRIMA Award 2025, yang di antaranya mencakup kategori Best Issuer Bank, Best Acquirer Bank, dan Best Supporting Institution. Penghargaan ini menjadi bentuk pengakuan atas kinerja, kualitas layanan, serta komitmen bank dan lembaga keuangan dalam memperkuat ekosistem pembayaran nasional.(an)

JAKARTA, KORANRAKYAT.COM, 24 Oktober 2025 - 

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menyerahkan dua kapal layanan kesehatan bergerak Rumah Sehat BAZNAS (RSB) untuk Kabupaten Kepulauan Talaud dan Kabupaten Kepulauan Sangihe, di Manado Bay, Sulawesi Utara, Kamis (23/10/2025). 

Penyerahan ini dilakukan bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, yang juga merupakan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) sebagai bentuk sinergi memperkuat layanan kesehatan di wilayah perbatasan. 

Turut hadir Ketua BAZNAS RI Prof. Dr. KH. Noor Achmad MA, Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus, SE., Sestama BNPP Komjen Pol. Makhruzi Rahman, S.IK., M.H., Pimpinan BAZNAS Provinsi/Kabupaten/Kota Sulawesi Utara, beserta jajaran. 

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyambut baik dan mengapresiasi inisiatif BAZNAS RI dalam menghadirkan kapal layanan kesehatan bergerak untuk masyarakat di wilayah perbatasan. 

“Saya jujur sanat mengapresiasi betul BAZNAS karena BAZNAS potensi luar biasa bagi indonesia, salah satu solusi yang tidak mengandalkan APBN tetapi dari dana umat, masyarakat. Ini adalah bagian dari kegotongroyongan yang merupakan ciri khas bangsa Indonesia.  BAZNAS jujur sangat pro-aktif, ketika diajak untuk berkontribusi, BAZNAS selalu siap dan selalu banyak idenya,” ucap Menteri Tito. 

Dalam kesempatan tersebut, Ketua BAZNAS RI, Prof. Dr.  KH.  Noor Achmad, MA, menjelaskan, program pengadaan kapal ini juga dilatarbelakangi  karena sulitnya tenaga medis ataupun sumber daya untuk dukungan BAZNAS jika dibangun gedung fasilitas Kesehatan Rumah Sehat BAZNAS untuk wilayah perbatasan kepulauan. 

“Untuk itu, kehadiran kapal RSB ini merupakan ikhtiar kami agar masyarakat perbatasan di Talaud dan Sangihe dapat merasakan manfaat langsung zakat, khususnya dalam bidang kesehatan. Akses layanan medis di wilayah ini sangat terbatas, sehingga solusi berbasis kapal menjadi langkah strategis agar bantuan kesehatan dapat hadir secara cepat, efektif, dan efisien,” ujar Kiai Noor. 

Lebih lanjut, Kiai Noor menegaskan, kapal yang merupakan hasil kerja sama BAZNAS RI dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) ini senilai Rp8 miliar untuk pengadaan kapal dan masing-masing akan diberikan dana dukungan operasional untuk 1 tahun senilai Rp1 miliar, sehingga total dana untuk program ini sejumlah Rp10 miliar. 

“Kami berharap keberlanjutan operasional kapal ini dapat diteruskan oleh pemerintah daerah setempat, agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap berkesinambungan dan kapal ini tidak beralih fungsi dari peruntukan semula,” tambahnya.

Kapal layanan kesehatan bergerak ini berjenis SF-12250 AK Speed Boat Fiberglass Catamaran dengan panjang 12,5 meter dan lebar 3,5 meter. Di dalamnya tersedia 115 item alat kesehatan dan perlengkapan medis yang dapat digunakan untuk layanan pemeriksaan umum hingga tindakan mini operasi.

Pimpinan BAZNAS RI Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Dr. Saidah Sakwan, MA, menyampaikan bahwa pengadaan kapal ini juga mempertimbangkan keterbatasan sumber daya medis di wilayah perbatasan.

“Membangun fasilitas gedung Rumah Sehat BAZNAS di wilayah kepulauan perbatasan kerap terkendala SDM medis dan logistik. Karena itu, kapal layanan kesehatan bergerak menjadi solusi paling relevan dan adaptif dengan kondisi geografis masyarakat di Sangihe dan Talaud,” ujar Saidah.

Menurutnya, kapal RSB ini menambah sebaran layanan kesehatan RSB di seluruh Indonesia yang saat ini ada di 38 titik daerah baik kota maupun kabupaten, salah satunya adalah gedung RSB Sambas yang berada di Kalimantan Barat, perbatasan Malaysia. (aj

Teks Foto: Penyerahan dua kapal layanan kesehatan bergerak Rumah Sehat BAZNAS (RSB) di Kabupaten Kepulauan Talaud. (ist/BAZNAS)

JAKARTA,- KORANRAKYATCOM Eksekusi pengembalian Rp13,2 triliun hasil tindak pidana korupsi ekspor minyak sawit mentah (CPO), yang disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, Senin (20/10), menjadi salah satu peristiwa paling penting dalam lanskap hukum dan politik ekonomi nasional.

Langkah penegakkan hukum oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) itu merupakan bagian dari putusan pengadilan yang melibatkan sejumlah perusahaan besar di industri kelapa sawit, kasus yang sempat mengguncang publik sekitar tiga tahun lalu.

Peneliti Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro mengatakan, dalam konteks politik, eksekusi pengembalian uang negara ini membawa pesan yang lebih dalam. Slogan “no more untouchables” menurutnya menjadi pernyataan simbolik dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Bahwa tidak ada lagi kekuatan ekonomi atau jaringan bisnis yang kebal dari hukum. Pesan ini sejalan dengan pernyataan Presiden dalam berbagai kesempatan: bahwa penegakan hukum ekonomi harus menembus batas pengaruh, kekuasaan, dan koneksi bisnis," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (21/10).

Bawono mengatakan, kasus seperti ini jangan hanya dilihat dari kacamata hukum saja, tetapi juga menjadi momentum untuk memulihkan moralitas pasar dan menegakkan etika bisnis. Dalam pandangan politik ekonomi, langkah ini memberi sinyal bahwa pemerintah berkomitmen menciptakan iklim usaha yang bersih, berkeadilan, dan setara bagi semua pelaku ekonomi.

"Kejelasan penyelesaian kasus ini sekaligus memperkuat persepsi publik bahwa Indonesia tengah memasuki era baru dalam penegakan hukum, di mana praktik corporate impunity—kebiasaan perusahaan besar lolos dari jerat hukum—tidak lagi mendapat tempat seperti di masa lalu. Transparansi dan ketegasan menjadi pondasi baru bagi hubungan antara negara dan sektor swasta strategis," ujarnya.

Sementara itu, Co Founder ISESS, Khairul Fahmi menyebut eksekusi pengembalian uang negara Rp13,2 triliun itu merupakan kemenangan negara dalam menjaga kedaulatan ekonomi dan keamanan nasional. Ketika hukum mampu menundukkan kepentingan besar yang merugikan rakyat, negara sedang menutup celah-celah kerentanan strategisnya.

"Presiden pun mengilustrasikan nilai pemulihan itu ke dalam wujud keseharian: setara renovasi delapan ribu sekolah atau pembangunan enam ratus kampung nelayan modern. Sebuah narasi yang mendekatkan publik pada makna keadilan yang benar-benar kembali bekerja," ujarnya.

Namun, dalam kacamata pertahanan, angka itu tak kalah strategis. Korupsi di sektor-sektor vital seperti pangan dan energi bukan hanya kejahatan ekonomi biasa. Menurut Khairul, itu adalah ancaman non-militer yang berdampak sistemik: harga melonjak, pasokan terganggu, kepercayaan publik runtuh. "Dalam kerangka pertahanan semesta, keadilan ekonomi adalah fondasi daya tahan nasional," terangnya.

Uang yang kembali ke negara dinilainya sebagai ruang fiskal yang dapat memperkuat fondasi sosial sekaligus infrastruktur pertahanan. "Bila diarahkan secara strategis, dana tersebut dapat mempercepat kemampuan negara hadir cepat, melihat lebih jauh, dan bertahan lebih lama, di udara, perbatasan, maupun laut," tandasnya.(as)

JAKARTA,,KORANRAKYAT.COM, 22Oktober 2025, Mantan Presiden Soeharto masuk daftar 40 nama tokoh yang diusulkan sebagai calon  pahlawan nasional."Kementerian Sosial telah menyerahkan 40 nama tokoh yang diusulkan sebagai calon pahlawan nasional kepada Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, Fadli Zon," kata anggota Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo saat mengikuti acara ziarah bersama Putri tertua Soeharto, Siti Hardijanti Rukmana dan Yayasan Harapan Kita ke makam mantan Presiden Soeharto di Astana Giribangun Karanganyar, Jawa Tengah, Rabu (22/10/25).

Bamsoet  menegaskan sejak penyebutan nama mantan Presiden Soeharto dicabut dari dalam TAP Nomor XI/MPR/1998 pada Sidang Paripurna Akhir Masa Jabatan MPR 2019-2024 di Gedung Parlemen, tanggal 25 September 2024, maka secara politik sudah tidak ada lagi halangan bagi negara untuk menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Presiden RI ke-2, Soeharto. 

 Bamsoet mendukung penuh agar pemerintah pada peringatan Hari Pahlawan 10 November 2025 mendatang menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada mantan Presiden Soeharto. 

 "Nama mantan Presiden Soeharto termasuk di dalam daftar tersebut. Selanjutnya, Dewan Gelar akan melakukan kajian mendalam sebelum diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk diputuskan," terang Bamsoet panggilan akrabnya.

 "Masuknya nama mantan Presiden Soeharto dalam daftar calon pahlawan nasional sudah melalui kajian dari Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP). Proses tersebut tidak sekadar menimbang jasa masa lalu mantan Presiden Soeharto, tetapi juga meneguhkan rasa kebangsaan dan penghormatan terhadap sejarah perjuangan pembangunan," ujar Bamsoet yang juga mantan Ketua MPR. 

 Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 ini menjelaskan, keputusan MPR mencabut nama Soeharto dalam TAP Nomor XI/MPR/1998 menjadi titik balik dalam upaya rekonsiliasi sejarah nasional. Soeharto bukan sekadar mantan presiden yang memimpin selama lebih dari tiga dekade, tetapi juga figur yang menegakkan stabilitas politik dan keamanan di tengah gejolak pasca-Orde Lama serta meletakkan dasar pembangunan jangka panjang yang hasilnya masih dirasakan hingga kini.

 “Dalam masa kepemimpinan Presiden Soeharto, Indonesia berhasil mencapai swasembada pangan, membangun infrastruktur pendidikan dan kesehatan, serta melahirkan sistem perencanaan pembangunan nasional yang terukur lewat Repelita. Kita juga menyaksikan kemajuan pesat di bidang industri dasar, pertambangan, hingga energi. Semua itu adalah capaian monumental yang patut dikenang sebagai bagian dari sejarah kebangkitan bangsa,” kata Bamsoet.

 Ia menyoroti bagaimana warisan kebijakan ekonomi Orde Baru menjadi fondasi bagi kemajuan saat ini. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, pada puncak masa kepemimpinan Soeharto, pertumbuhan ekonomi Indonesia rata-rata mencapai di atas 7 persen per tahun. Angka kemiskinan menurun dari 40 persen pada awal 1970-an menjadi di bawah 12 persen menjelang akhir 1990-an.

 “Fakta sejarah tidak bisa dihapus begitu saja. Di masa Presiden Soeharto, rakyat Indonesia merasakan kemajuan yang nyata di berbagai bidang. Penghargaan ini menjadi wujud rasa terima kasih negara kepada pemimpin yang telah menegakkan sendi-sendi pembangunan nasional. Bangsa besar adalah bangsa yang mampu menghargai sejarahnya secara utuh,” pungkas Bamsoet. (dpa)