Danantara Dorong Transformasi Krakatau Steel untuk Perkuat Industri Baja Nasional
Written by Redaksi
JAKARTA,KORANRAKYAT.COM.- 5 Februari 2026 – PT Danantara Indonesia terus memperkuat langkah transformasi PT Krakatau Steel (Persero) Tbk sebagai bagian dari upaya membangun industri baja nasional yang sehat, berdaya saing, dan mampu menopang pertumbuhan industri ke depan.
Sebagai perusahaan baja nasional yang berdiri sejak 1970, Krakatau Steel telah lama menjadi bagian penting dari perjalanan industrialisasi Indonesia. Dalam perjalanannya, perusahaan juga menghadapi berbagai tantangan, mulai dari tekanan industri baja global hingga persoalan struktural yang mendorong dilakukannya restrukturisasi dan pembenahan secara menyeluruh.
Melalui proses restrukturisasi dan perbaikan yang dijalankan dalam beberapa tahun terakhir, Krakatau Steel kini berada pada fase pemulihan dengan fondasi yang semakin kuat, baik dari sisi keuangan, operasional, maupun tata kelola perusahaan.
COO Danantara, Dony Oskaria, menyampaikan bahwa pembenahan Krakatau Steel merupakan bagian dari roadmap pertumbuhan industri nasional yang tengah disiapkan oleh Danantara Indonesia.
“Kami ingin industri nasional ke depan bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Karena itu, sejumlah proyek strategis sedang kami jalankan, dan salah satunya adalah perbaikan terhadap Krakatau Steel,” ujar Dony.
Menurutnya, kondisi Krakatau Steel saat ini menunjukkan perbaikan yang nyata.
“Krakatau Steel hari ini sudah memasuki fase menuju sehat secara finansial. Danantara telah melakukan intervensi dan perbaikan terhadap kesehatan perusahaan, sehingga Krakatau Steel memiliki dasar yang lebih kuat untuk melangkah ke tahap pengembangan berikutnya,” lanjutnya.
Memasuki tahun 2026, fokus transformasi diarahkan pada penguatan industri baja nasional melalui pengembangan sektor hulu (upstream) sebagai bagian dari agenda hilirisasi. Salah satu langkah konkret yang tengah dipersiapkan adalah penambahan kapasitas produksi baja.“Salah satu proyek yang kami dorong adalah pengembangan upstream industri baja, yang akan segera memasuki tahap groundbreaking, dengan penambahan kapasitas sekitar 3 juta ton,” jelas Dony.
Selain itu, Danantara juga mendorong tumbuhnya industrialisasi di berbagai sektor yang memiliki keterkaitan langsung dengan baja. Dengan meningkatnya aktivitas industri, kebutuhan terhadap pasokan baja domestik pun diperkirakan akan terus meningkat.“Dengan munculnya industrialisasi di berbagai sektor, kita tentu membutuhkan suplai baja yang kuat. Krakatau Steel diharapkan dapat mengambil peran penting dalam menjawab kebutuhan tersebut,” tutup Dony.
Melalui transformasi yang berkelanjutan ini, Danantara optimistis Krakatau Steel dapat kembali memperkuat perannya sebagai penggerak utama industri baja nasional yang lebih sehat, kompetitif, dan siap mendukung agenda pembangunan Indonesia ke depan(eas)
Bank Jatim Bersama dengan Seluruh Bank Anggota KUB Lakukan Pengesahan RSTI 2026-2029
Written by Redaksi
MALANG, KORANRAKYAT.COM,-15 Januari 2026. Dalam rangka mengoptimalkan transformasi digital dan sinergitas anggota Kelompok Usaha Bank (KUB), PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) secara resmi telah melakukan penandatanganan pengesahan Rencana Strategis Teknologi Informasi (RSTI) Tahun 2026-2029 pada hari Kamis (15/1). Bertempat di Hotel Grand Mercure Mirama Malang, Pengesahan RSTI tersebut ditandatangani oleh Direktur IT, Digital, dan Operasional Bank Jatim Wiweko Probojakti bersama dengan perwakilan lima bank anggota KUB. Yaitu Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Bank NTB Syariah Ferry Ardiansyah, Direktur Umum & SDM Bank NTT Rahmat Saleh, Direktur Operasional Bank Banten Rodi Judo Dahono, Direktur Pemasaran Bank Sultra Ronald Siahaan, dan VP Teknologi Informasi Bank Lampung M Suryo Pranoto.
Wiweko menjelaskan, penandatanganan RSTI ini merupakan kolaborasi penting antar bank daerah untuk memajukan kapabilitas teknologi mereka secara bersama-sama. “Fokus utama sinergi dalam bidang TI yang kami lakukan ini adalah penguatan keamanan informasi, efisiensi operasional, dan integrasi layanan digital. Kolaborasi ini bertujuan untuk menciptakan standar bersama, meningkatkan keandalan infrastruktur, serta memperluas kemampuan inovasi antar bank anggota KUB,” paparnya.
Menurut Wiweko, layer kolaborasi yang harus diperkuat lagi oleh Bank Jatim bersama dengan bank anggota KUB antara lain tata kelola, infrastruktur, data layanan digital, serta peningkatan kompetensi kapasitas SDM secara terarah dan berkelanjutan. Sehingga dengan begitu seluruh rencana strategis dalam bidang TI ini dapat terlaksana dan tercapai sesuai dengan target.
“Selain itu, dengan adanya penguatan infrastruktur teknologi informasi dan kualitas SDM, kami sangat optimis BPD dapat mengembangkan bisnis secara prudent. Sesuai komitmen kami, Bank Jatim siap untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan dengan anggota KUB dalam melakukan berbagai langkah strategis di bidang TI agar kita semua bisa tumbuh kembang dan besar bersama,” terangnya.
Adapun di lini digital banking, Bank Jatim telah sukses mencetak pertumbuhan positif. Sampai November 2025, JConnect Mobile telah memiliki 973.244 user. Angka tersebut naik 20,14 persen (YoY). Sementara untuk nominal transaksinya tercatat sebesar Rp 58,36 triliun atau tumbuh 22,12 persen (YoY). Kemudian, JConnect QRIS BJTM juga sudah mencapai 201.796 user atau naik 18,39 persen (YoY) dengan nominal transaksi sebesar Rp 3,49 triliun atau meningkat 28,09 persen (YoY).
“Di era sekarang transformasi digital bukan lagi pilihan, melainkan sebuah keharusan. Bank Jatim bersama dengan seluruh bank anggota KUB harus siap menghadapi tantangan industri perbankan modern dengan memperkuat lini teknologi informasinya,” tutup Wiweko.(an)
Mendagri Ungkap 300 BUMD Merugi, Totalnya Capai Rp5,5 Triliun
Written by Redaksi
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian bersiap mengikuti Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/7/2025). Rapat tersebut membahas pembinaan dan pengawasan BUMD di seluruh Indonesia.
JAKARTA,KORANRAKYAT.COM,-Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, mengungkap kerugian badan usaha milik daerah (BUMD) di seluruh Indonesia mencapai Rp5,5 triliun. Ini dialami oleh 27,5 persen atau 300 dari total 1.091 BUMD yang ada di Indonesia.
"Dari 1.091 BUMD, jumlah asetnya adalah Rp1.240 triliun lebih kurang, labanya Rp29,6 triliun, jumlah yang rugi totalnya Rp5,5 triliun. Laba bersih setelah dikurangi yang lain-lain adalah Rp24,1 triliun dan dividen keuntungan bunga sebanyak Rp 13,02 triliun," kata Tito dalam rapat di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Jakarta, Rabu (16/7/2025).Di luar 300 BUMD yang merugi, sebanyak 678 BUMD tercatat memperoleh laba, sementara 113 BUMND belum melaporkan data termutakhir.
Menurut Tito, penyebab terjadinya kerugian itu adalah lemahnya tata kelola terhadap BUMD, terutama dari segi pengawasan. Selain itu, adanya ketidakseimbangan antara jumlah Dewan Pengawas Komisaris dengan direksinya.Jumlah total dewan pengawas atau komisaris tercatat sebanyak 1.993, sedangkan direksinya hanya sebanyak 1.911. "Juga terjadi kelemahan pengawasan baik internal oleh BUMD yang bersangkutan, juga eksternal karena ada 342 BUMD yang belum memiliki satuan pengawas internal," sebutnya.
Tito tak menampik belum adanya pembinaan dari pihaknya terhadap BUMD. Padahal, hal itu penting guna memastikan seseorang yang mengemban jabatan di BUMD adalah orang profesional.
"Kemudian belum adanya peran pembinaan pengawasan Menteri Dalam Negeri dalam seleksi penetapan, pengangkatan, dan pemberhentian dewan pengawas, komisaris, dan direksi. Ini terutama untuk menjamin yang terpilih adalah orang-orang yang profesional," katanya.
Dengan begitu, dia menganjurkan Komisi II DPR RI agar mendukung Undang-Undang baru soal BUMD yang diusulkan Tito melalui beberapa tahapan. Pertama, pengaturan kedudukan Menteri Dalam Negeri sebagai pengawas dan pembina BUMD.
Kedua, dia meminta peran Mendagri sebagai pembina dan pengawas dalam proses seleksi, penetapan, pengangkatan, dan pemberhentian dewan pengawas, komisaris hingga direksi BUMD, juga perlu diatur. "Ini terutama untuk menjamin yang terpilih adalah orang-orang profesional," ujar dia.
Selanjutnya, dia melihat Mendagri belum memiliki peran dalam pengaturan pola karier yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD. Keempat, kewenangan Mendagri dalam memberi penghargaan, menghukum, dan membubarkan juga perlu diatur dalam UU baru.
Dengan begitu, dia menekankan dukungan berupa aturan untuk penguatan peran Mendagri dalam melakukan pengawasan BUMD dapat dipenuhi oleh UU khusus. Oleh karena itu, dia meminta dukungan Komisi II DPR RI atas pembentukan UU tersebut.
"Kami mohon kiranya kepada Komisi II DPR RI dapat mendukung terbentuknya undang-undang tentang BUMD agar lebih tegas untuk mengatur pengelolaan masalah BUMD atas inisiatif pemerintah. Drafnya akan kami siapkan," katanya.(as)
Dukung Layanan Non Tunai di Trans Jatim, Bank Jatim Raih Apresiasi Dari Pemprov
Written by Redaksi
MOJOKERTO, KORANRAKYAT.COM,-26 Mei 2025. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) terus bersinergi dengan program-program Pemerintah Provinsi Jawa Timur demi memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh masyarakat. Salah satu bentuk support Bank Jatim yaitu memfasilitasi kemudahan pembayaran transportasi bus Trans Jatim. Berkat pelayanan prima yang diberikan oleh BJTM itu, pada hari Senin (26/5), Bank Jatim berhasil mendapatkan apresiasi dari Pemprov Jawa Timur atas kerja sama penyelenggaraan layanan pembayaran non tunai melalui QRIS pada sistem E-Ticketing Trans Jatim.
Bertempat di Terminal Mojosari Mojokerto, piagam tersebut diserahkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur Dr. Nyono dan diterima oleh Direktur Bisnis Mikro, Ritel & Usaha Syariah Bank Jatim R. Arief Wicaksono dalam acara Peresmian Operasional Bus Trans Jatim Koridor VI (Mojokerto - Sidoarjo). Turut hadir juga dalam kesempatan tersebut Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Bupati Mojokerto Al-Barra.
Arief mengucapkan terima kasih kepada Pemprov atas apresiasi yang telah diberikan kepada Bank Jatim ini. “Kami memang telah bekerja sama dengan Dishub Jatim untuk memberikan support alat pembayaran secara non tunai, yaitu QRIS Bank Jatim. Praktis, tinggal buka mobile banking dan scan barcode QRIS. Jadi masyarakat yang ingin menggunakan transportasi bus Trans Jatim sudah tidak perlu repot lagi,” ungkapnya.
Arief menjelaskan, Bank Jatim akan terus mendukung program-program yang dilakukan oleh Pemprov Jawa Timur demi kemudahan masyarakat. ”Hal ini juga sejalan dengan program Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang diinisiasi oleh Bank Indonesia, sehingga bisa memudahkan penumpang maupun operator bus,” ucapnya.
Menurut Arief, Trans Jatim dapat memberikan layanan transportasi yang aman, nyaman, dan tepat waktu kepada masyarakat. Yang terpenting lagi, harganya terjangkau. Sehingga transportasi umum seperti ini diharapkan mampu mengurangi kepadatan sekaligus menurunkan potensi kecelakaan lalu lintas. Maka dari itu, Bank Jatim bersyukur dapat berkontribusi untuk sistem pembayaran non tunai di Trans Jatim ini. Sebab, di zaman sekarang, sistem pembayaran non tunai sudah menjadi kebutuhan demi memudahkan masyarakat dalam pembayaran dan selain itu juga dapat langsung masuk rekening secara realtime. Sangat efisien dari segi waktu dan tenaga. ”Kami berkomitmen akan terus mengembangkan pembayaran digital demi mendukung percepatan digitalisasi. Semoga lewat kegiatan ini Bank Jatim dapat terus menjadi mitra kerja yang baik bagi Pemprov Jawa Timur serta semua produk dan layanannya dapat bermanfaat bagi seluruh nasabah,” katanya.
Sementara itu, Khofifah menambahkan, keberadaan layanan bus ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan transportasi pekerja, khususnya serikat buruh yang beraktivitas di Kawasan Industri Ngoro. "Transportasi memiliki peran yang sangat vital dalam pembangunan sebuah daerah. Inilah jawabannya, mudah-mudahan memberi manfaat yang besar bagi masyarakat,” ujarnya.
PT Bagong Dekaka Makmur yang dipercaya sebagai operator koridor VI akan mengoperasikan 7 bus dari arah Mojokerto, 7 bus dari arah Porong, serta 2 bus cadangan. Saat ini, terdapat 65 titik halte untuk naik dan turunnya penumpang di sepanjang trayek Trans Jatim Koridor VI. Jarak tempuh bus ini sekitar 45 Km dengan waktu tempuh sekitar 45 menit sekali pemberangkatan. Sedangkan jeda waktu keberangkatan antarbus 10-15 menit pada jam sibuk dan 25-30 menit pada jam tidak sibuk.
Layanan tersebut diharapkan tidak hanya mempermudah mobilitas masyarakat, tetapi juga memberikan dampak berganda dengan berkontribusi pada peningkatan ekonomi warga. Khofifah menegaskan, penambahan rute baru Bus Trans Jatim Koridor VI ini merupakan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai wujud Jatim Akses yang tertuang dalam Nawa Bhakti Satya. ”Penambahan layanan rute koridor VI yang baik dan terintegrasi akan meningkatkan produktivitas, memperluas akses ke berbagai fasilitas, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat," tuturnya.
Khofifah optimis program ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi warga, khususnya di Kabupaten Mojokerto, dengan menghubungkan wilayah Gerbangkertasusila. Adapun sebelumnya layanan bus Trans Jatim memiliki lima koridor yang telah aktif beroperasi. Kelima koridor tersebut yaitu koridor I (Sidoarjo-Surabaya-Gresik), koridor II (Mojokerto-Surabaya), koridor III (Mojokerto-Gresik), koridor IV (Gresik-Lamongan), koridor V (Surabaya-Bangkalan). Selama periode Januari–Desember 2024, operasional Trans Jatim koridor I hingga V mencatat 4.715.809 penumpang. (an)
Gelar RUPST, Bank Jatim Tebar Dividen Rp 821 Miliar dan Angkat Winardi Legowo Sebagai Calon Direktur Utama
Written by Redaksi
SURABAYA, KORANRAKYAT.COM,-22 Mei 2025. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2024. Acara tersebut dihelat di Ruang Bromo, Bank Jatim Kantor Pusat Surabaya pada hari Kamis (22/5). Hadir langsung dalam RUPS tersebut Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang mewakili Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai pemegang saham pengendali beserta seluruh dewan komisaris serta direksi Bank Jatim.
Agenda RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 terdiri dari:
1.Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Mengenai Keadaan dan Jalannya Perseroan Selama Tahun Buku 2024. Termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Selama Tahun Buku 2024 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024;
2.Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2024. Termasuk Pemberian Bonus Bagi Pegawai Serta Tantiem dan Remunerasi Untuk Direksi Dan Dewan Komisaris;
3.Memberikan Kuasa Kepada Dewan Komisaris Untuk Menunjuk Kantor Akuntan Publik Dalam Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025;
4.Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
5.Persetujuan Recovery Plan;
6.Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
Khofifah menjelaskan, RUPS ini tidak sekedar forum pertanggungjawaban korporasi saja. Tetapi juga sebagai momen reflektif terhadap peran Bank Jatim dalam menggerakkan ekonomi daerah sekaligus dalam mendukung transformasi pembangunan di Jawa Timur. ”Jawa Timur saat ini berada di posisi sebagai center of gravity ekonomi Indonesia. Sebab, hampir 80 persen logistik Indonesia Timur disupply oleh Jawa Timur. Momentum ini menjadi bukti nyata sinergi yang baik antara pemangku kepentingan, termasuk perbankan daerah seperti Bank Jatim,” paparnya.
Khofifah menerangkan, dalam kurun waktu tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tetap positif dan stabil di tengah tantangan global. Data BPS tahun 2024 menunjukkan bahwa ekonomi Jawa Timur tumbuh 4,93 persen (semester to semester) dan pada triwulan I tahun 2025 ekonomi Jawa Timur tumbuh 5 persen (YoY) di atas rata-rata nasional. Capaian tersebut didorong oleh akselerasi investasi yang dimana realisasi investasi Jawa Timur menunjukkan tren yang sangat menggembirakan. ”Capaian realisasi investasi Jawa Timur dalam 6 tahun terakhir selalu mengalami peningkatan dan pada tahun 2024 realisasi investasi PMA serta PMDN Jawa Timur mencapai Rp 147,3 triliun atau meningkat 1,5 persen dari 2023. Secara nasional capaian ini berkontribusi 8,6 persen,” ujarnya.
Berbagai catatan itu tentunya mencerminkan kepercayaan investor terhadap iklim usaha di Jawa Timur yang stabil dan semakin inklusif. Dukungan Bank Jatim dalam hal pembiayaan dan layanan perbankan yang adaptif sangat krusial dalam menjaga momentum ini. ”Seperti yang kita ketahui bersama, kami telah mendeklarasikan Jawa Timur sebagai gerbang baru nusantara. Tentu ini tidak sekedar jargon pembangunan. Tapi sekaligus sebagai arah strategis yang menempatkan Jawa Timur sebagai penghubung utama logistik industri maritim sekaligus transformasi digital di Indonesia Timur,” ungkap Khofifah.
Menurutnya, peran sektor jasa keuangan termasuk perbankan daerah menjadi pilar utama dalam mendukung strategi kemajuan-kemajuan di Jawa Timur. Khofifah melihat adanya perkembangan yang signifikan dalam layanan keuangan terutama untuk memperkuat UMKM Jawa Timur yang kontribusinya sekarang ini hampir 60 persen dari PDRB Jatim. Sesuai data OJK, Pemerintah Provinsi Jawa Timur selama 5 tahun berturut-turut tercatat sebagai provinsi dengan penyaluran kredit UMKM terbesar di Indonesia.
”Tren pertumbuhan ini mencerminkan keberlanjutan kebijakan yang konsisten serta meningkatnya akses pelaku UMKM terhadap sumber pembiayaan formal,” tegasnya. Capaian tersebut merupakan hasil dari komitmen kuat antara pemerintah daerah, OJK, dan lembaga perbankan dalam memperkuat sektor UMKM sebagai tulang punggung perkonomian daerah.
Khofifah juga mengakui bahwa Bank Jatim telah mengambil langkah konkrit melalui dukungannya dalam program Gaspol UMKM (Gerakan solusi permodalan UMKM) yang menjadi motor penggerak inklusi keuangan di sektor riil. Ini merupakan contoh keberpihakan terhadap sektor UMKM yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi Jawa Timur sekaligus pilar ketahanan ekonomi masyarakat.
Khofifah menerangkan, dari sisi internal, kinerja keuangan Bank Jatim menunjukkan laba bersih (audited) tahun 2024 tercatat sebesar 1,28 triliun. ”Ini adalah laba bersih (audited) 2024 tertinggi di antara seluruh bank daerah di Indonesia. Meskipun kita juga melihat bahwa beberapa hal harus dilakukan koreksi, evaluasi, dan perbaikan – perbaikan. Tentu kita semua patut memberikan apresiasi terhadap kinerja Bank Jatim dan tetap memberikan kewaspadaan pada beberapa hal dari proses kehati-hatian yang memang menjadi prinsip sebuah lembaga perbankan,” ucapnya.
Kemudian untuk kinerja Bank Jatim tahun buku 2024, total asetnya meningkat 13,76 persen menjadi Rp 118,1 triliun. Hal ini menandakan ekspansi usaha perseroan masih berjalan baik dan bank tetap dipercaya oleh nasabah serta investor. Kemudian dana pihak ketiga tumbuh menjadi Rp 90,016 triliun menandakan tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi. Berikutnya adalah kredit yang disalurkan juga meningkat signifikan menjadi Rp 75,35 triliun yang menunjukkan keberpihakan Bank Jatim terhadap sektor riil dan produktif.
”Tentu hal ini membuktikan bahwa Bank Jatim tetap tangguh, kompetitif, dan berorientasi pada pertumbuhan berkelanjutan. Lebih dari itu, langkah strategis untuk KUB juga perlu kita apresiasi. Ini adalah pendekatan inovatif untuk memperluas jangkauan dan daya saing perbankan daerah sembari menjaga prinsip kehati – hatian dan tata kelola yang baik,” tutur Khofifah.
Dia menambahkan, dengan kekuatan maritim, logistik, industri, dan digitalisasi yang terus berkembang, Bank Jatim akan berperan sebagai enabler utama untuk percepatan pembagunan yang inklusif dan merata. Bank jatim tidak hanya menjadi katalisator investasi, pembiayaan, Pelabuhan, konektivitas transportasi, Kawasan ekonomi khusus, dan sektor maritim unggulan lainnya, tapi juga harus mampu menjadi regional champion yang memperkuat posisi Jawa Timur sebagai pusat pertumbuhan baru nasional.
”Dengan berbagai upaya tersebut, Bank Jatim bukan sekedar bank daerah. Melainkan motor penggerak Jawa Timur gerbang baru nusantara menuju Indonesia yang lebih terhubung, tangguh, dan tumbuh. Semoga Bank Jatim terus tumbuh sebagai institusi yang bukan hanya sehat secara finansial, tetapi juga kuat secara sosial. Hadir di tengah masyarakat, tumbuh bersama pelaku usaha, dan memberi kontribusi nyata bagi pembangunan daerah. Mari kita terus menjaga kolaborasi, sinergi, dan semangat inovasi demi kemajuan Jawa Timur yang berkelanjutan,” tutup Khofifah.
Direktur Utama Bank Jatim Busrul Iman menjelaskan, tahun 2024 merupakan tahun yang penuh dengan tantangan bagi industri keuangan. Kondisi perekonomian yang dinamis memberikan tantangan tersendiri bagi perseroan untuk terus beradaptasi agar mampu bertumbuh dan memberikan kontribusi positif serta membangun bisnis yang berkelanjutan baik untuk pemegang saham, pemangku kepentingan, maupun para Jatimers (sebutan bagi karyawan Bank Jatim). ”Namun di tengah tantangan tersebut, Bank Jatim justru mampu menciptakan sejarah baru dalam perjalanan sebagai suatu korporasi besar. Tentunya semua ini bisa kita raih karena dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kota/Kabupaten Se Jawa Timur, dan juga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku pengawas,” terangnya.
Busrul memaparkan, pada tahun 2024, perseroan berhasil melaksanakan aksi korporasi Kelompok Usaha Bank (KUB) dengan Bank NTB Syariah, sebagai amanah dari keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022. Kolaborasi KUB merupakan ikhtiar bersama Perseroan dengan beberapa BPD untuk menciptakan sinergi yang berkelanjutan di beberapa bidang. Seperti aspek permodalan, aspek keuangan dan business, serta aspek pendukung lainnya. Semua itu dilakukan demi menciptakan value creation baru antar BPD untuk bersama membangun negeri. ”Selanjutnya, kami akan terus melanjutkan proses KUB dengan beberapa BPD yang lain di tahun ini seperti Bank Lampung, Bank NTT, Bank Sultra dan Bank Banten,” tambahnya.
Busrul menegaskan, Bank Jatim memiliki visi menjadi BPD No. 1 di Indonesia, baik secara pencapaian angka, kualitas sumber daya manusia, teknologi, dan organisasi serta terus berusaha menjadi kontributor dalam menggerakkan perekonomian regional di Jawa Timur. Nah, KUB menjadi salah satu game changer yang tidak hanya memiliki fungsi bisnis dan finansial saja. Namun, aspek non finansialnya yang lain juga mampu mewujudkan budaya gotong royong antar BUMD milik provinsi di Indonesia sebagai bentuk sinergi dan kolaborasi bersama untuk kemajuan negeri.
Selanjutnya, untuk mendukung implementasi blueprint Road Map BPD oleh OJK, perseroan tengah mempersiapkan diri untuk berkolaborasi dengan Bank Perekonomian Rakyat milik Pemerintah Kota dan/ atau Kabupaten serta memperkuat ekosistem keuangan daerah Jawa Timur, yang pada akhirnya mampu meningkatkan ekonomi masyarakat Jawa Timur secara bersama-sama.
Diakui Busrul, manajemen terus berupaya membawa perseroan untuk terus adaptif dengan perubahan perilaku nasabah dan lingkungan bisnis terutama terkait digitalisasi. Sebagai mitra strategis Pemerintah Daerah dan juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, beberapa layanan dan produk telah disediakan oleh Bank Jatim selama periode 2024. Antara lain support system untuk Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), dan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDESLINK). Kemudian ada juga produk & layanan digital perseroan dengan brand name JConnect yang berfungsi untuk mempermudah transaksi nasabah maupun sebagai bagian dari pendukung business process terutama untuk pengajuan kredit.
Selain jaringan fisik kantor cabang, jaringan cabang pembantu, dan kantor fungsional di bawahnya, untuk memaksimalkan layanan perbankan di daerah yang memiliki potensi bisnis besar, perseroan juga memaksimalkan layanan melalui AGEN JATIM. ”Sepanjang tahun 2024, perseroan mengalokasikan anggaran untuk meningkatkan performance layanan digital sebesar Rp 118,47 miliar yang digunakan untuk belanja modal dan belanja operasional teknologi informasi,” ujar Busrul.
Bank Jatim terus berkomitmen untuk dapat menjadi BUMD yang terbaik, profesional, dan mampu menjadi salah satu motor penggerak ekonomi terutama di wilayah regional Jawa Timur. Baik melalui aspek operasional bisnis sehari-hari maupun melalui pendistribusian atas perolehan laba perseroan dalam bentuk deviden. Adapun dalam RUPS Tahunan Tahun Buku 2024, Bank Jatim berhasil membagi dividen sebesar Rp 54,71 / lembar saham. Nilai tersebut naik dari dividen tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp 54,39 / lembar saham. Sehingga secara keseluruhan, total dividen yang dibagi kepada pemegang saham berada di angka Rp 821.497.900.066,22 atau sebesar 64,12 persen dari laba bersih Tahun Buku 2024. Pembagian dividen yang selalu meningkat disetiap tahunnya mampu menjadikan saham BJTM sebagai salah satu saham favorit pilihan masyarakat dalam berinvestasi.
Pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 kali ini, juga terdapat agenda perubahan susunan pengurus perseroan yang salah satunya adalah pemberhentian dengan hormat Direktur Utama Busrul Iman yang dimana saat dilakukan RUPS tahunan tahun buku 2024 ini masa periode jabatannya telah berakhir. Perseroan mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas dedikasi dan kinerja yang telah diberikan kepada Bank Jatim selama ini.
Selain itu, Bank Jatim juga memberhentikan dengan hormat Edi Masrianto, Eko Susetyono, dan Zulhelfi Abidin. Kemudian, berdasarkan hasil RUPS Tahunan Tahun Buku 2024, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Bank Jatim setelah pelaksanaan RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 sebagai berikut:
Calon Komisaris Utama Independen: Adi Sulistyowati
Komisaris: Adhy Karyono
Komisaris Independen: Muhammad Mas’ud
Komisaris Independen: Dadang Setiabudi
Calon Komisaris Independen: Asri Agung Putra
Calon Komisaris Independen: Nurul Ghufron
Calon Direktur Utama: Winardi Legowo
Calon Wakil Direktur Utama: R. Arief Wicaksono
Calon Direktur Bisnis Mikro, Ritel, dan Usaha Syariah: Tonny Prasetyo
Direktur Kepatuhan : Umi Rodiyah
Calon Direktur Keuangan, Treasury & Global Services: RM Wahyukusumo Wisnubroto
Direktur Bisnis Menengah, Korporasi, dan Jaringan: Arif Suhirman
Calon Direktur IT, Digital, dan Operasional: Wiweko Probojakti
Calon Direktur Manajemen Risiko: Wioga Adhiarma Aji
Ketua Dewan Pengawas Syariah: Dr (HC) KH Afifuddin Muhajir, Mpd.
Calon Anggota Dewan Pengawas Syariah: Prof. Dr. Muhammad Nasih, SE, M.T, Ak
Calon Anggota Dewan Pengawas Syariah: Ir. H. Tamhid Mashudi(an)
ARCI : Kinerja Bank Jatim Positif, Tidak Ada Alasan Kuat Mengganti Direksi dan Komisaris
Written by Redaksi
H. Hamy Wahjunianto, MM, Pengamat Ekonomi-Politik Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI).
SURABAYA,KORANRAKYAT.COM, - Menjelang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur atau Bank Jatim Tbk, bulan Mei 2025. Bank Jatim menjadi perhatian publik Jawa Timur. Bank Jatim adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terbesar di Jatim yang saham mayoritasnya dipegang Pemprov.
Hamy Wahjunianto, pengamat ekonomi dan politik dari Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI) menilai secara umum kinerja direksi Bank Jatim secara objektif dinilai positif, terutama dalam hal pertumbuhan bisnis dan aksi korporasi.
"Dengan kinerja korporasi yang positif tersebut, sebenarnya tidak ada alasan yang kuat untuk mengganti Direksi dan Komisaris Bank Jatim. Tetapi dalam tiap RUPS perusahaan manapun, terkait pergantian direksi dan komisaris tidak sepenuhnya terkait dengan kinerja korporasi. Apalagi di Bank Jatim, ada kewenangan besar Gubernur untuk mengambil keputusan," terang Hamy dalam keterangannya, Senin (21/4/2025).
Kandidat Doktor Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Brawijaya (UB) Malang itu mengungkapkan, sangat mudah bagi para pemegang saham untuk melihat bahwa para Direksi telah menunjukkan kinerja finansial korporasi. Diantaranya melalui aksi kolektif pembelian saham yang dapat menunjukkan keyakinan terhadap prospek perusahaan.
Dosen STIE YAPAN Surabaya ini mengamati, Bank Jatim juga berhasil meningkatkan kredit yang disalurkan. Ia mencontohkan, sepanjang tahun 2022, Bank Jatim sukses menorehkan kinerja yang positif dengan berhasil menggelontorkan kredit sebesar Rp 46,20 triliun, naik 8,06% dibandingkan tahun 2021. Bank Jatim juga fokus pada Corporate Social Responsibility (CSR).
"Bank Jatim dapat mencapai kinerja finansial yang positif dengan membagi dividen sebesar Rp816 Miliar," terangnya.
kredit fiktif yang terjadi di Bank Jatim Cabang Jakarta, dan kredit macet di sejumlah cabang. Menurut Hamy hal itu harus dilihat secara jernih dan fair. Pasti ada performance appraisal per kuartal dan per tahun oleh Konsultan Ahli independen.
"Dari situ bisa diketahui siapa yang bertanggung jawab terhadap kredit fiktif dan macet. Apakah skala kesalahan dilakukan oleh setingkat Kepala Cabang ataukah setingkat Direksi," pungkas Anggota DPRD Jatim periode 2014-2019 tersebut(an)
SURABAYA, KORANRAKYAT.COM. Di tengah tantangan ekonomi global, kinerja kredit konsumer PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) masih menunjukkan angka yang positif. Sepanjang tahun 2024, Bank Jatim sukses menyalurkan kredit konsumer sebesar Rp 34,4 triliun. Angka tersebut naik 10,26 persen dibanding tahun 2023.
Hal tersebut terjadi karena adanya peningkatan konsumsi masyarakat yang cukup baik sehingga berkontribusi terhadap kenaikan nilai kredit konsumer. Adapun penyaluran kredit konsumer Bank Jatim ditopang oleh kredit multiguna. Pada tahun 2024, kredit multiguna Bank Jatim berada di angka Rp 28,1 triliun. Angka tersebut naik 11,71 persen (YoY). Kemudian posisi kedua diisi oleh Kredit KPR. Angka penyalurannya sebesar Rp 3,2 triliun atau naik 24,33 persen dibanding tahun 2023.
Tentu prestasi tersebut dapat terwujud atas kerja keras seluruh Jatimers (sebutan bagi karyawan Bank Jatim). Selain itu juga terdapat salah satu sosok yang turut berkontribusi besar terhadap peningkatan kinerja kredit konsumer Bank Jatim. Yaitu SEVP Consumer Banking Hermita. Di bawah arahannya, perbankan konsumer BJTM terus menghadirkan berbagai inovasi sehingga berdampak positif terhadap kinerja perseroan.
Wajar saja, sebab Hermita bukan orang baru di dunia perbankan. Hermita memulai karir sebagai SEVP Consumer Banking di Bank Jatim sejak tahun 2023 hingga Maret 2025. Sebelumnya, alumni Institut Pertanian Bogor (IPB) tersebut pernah berkarir menjadi SVP of Align Corporate & Consumer Businesses di Bank BNI pada tahun 2020 – 2021. Kemudian masih di perusahaan yang sama, beliau juga pernah menjabat sebagai SVP of Smart City, Optimalisasi Bisnis tahun 2021 - 2023.
Atas prestasi gemilangnya itu, maka tak heran apabila Hermita kini berhasil menduduki jabatan sebagai Direktur Commercial Banking Bank BTN yang telah disetujui dalam RUPS Tahunan Bank BTN pada 26 Maret 2025 lalu.
”Dari lubuk hati yang paling dalam, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan nasabah serta dukungan pemerintah dan otoritas sehingga Bank Jatim mampu melewati 2024 dengan solid serta menorehkan kinerja positif. Saya belajar banyak dari Bank Jatim. Semoga ilmu yang telah Bank Jatim berikan kepada saya dapat menjadi bekal yang bermanfaat untuk ke depannya. Sukses selalu untuk Bank Jatim,” papar Hermita.
Sementara itu, Hermita di Hari Kartini ini juga berpesan bahwa kita semua harus meneladani semangat Kartini yang selalu memberikan inspirasi bagi Indonesia. Menurutnya, perempuan tanah air saat ini memegang peran krusial dalam membentuk arah masa depan bangsa. ”Maka dari itu kita harus menjadi perempuan yang tangguh dan bisa menjadi cahaya dalam menuntun arah kemajuan bangsa ini. Selamat hari Kartini untuk semua perempuan hebat di Indonesia,” terangnya.(an)
Pertamina Siap Bekerja Sama Dengan Aparat Berwenang dan Berharap Proses Hukum Dapat Berjalan Lancar Dengan Tetap Mengedepankan Asas Hukum Praduga Tak Bersalah
Written by Redaksi
Dukung Program 3 Juta Rumah, Bank Jatim Tanda Tangani PKS Program KPR Sejahtera FLPP dan Pembiayaan Tapera 2025
Written by Redaksi
JAKARTA, KORANRAKYAT.COM. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (bankjatim) menunjukkan keseriusannya dalam mendukung program pemerintah untuk percepatan pemenuhan kebutuhan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Hal tersebut diwujudkan melalui program KPR Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahaan (FLPP) dan pembiayaan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) tahun 2025.
Bentuk dukungan bankjatim terhadap program tersebut yaitu dengan ikut melakukan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) program KPR Sejahtera FLPP dan pembiayaan Tapera tahun 2025 serta Komitmen Bersama Sukseskan 3 juta rumah. Dari pihak bankjatim, PKS tersebut ditandatangani oleh SEVP Consumer Banking bankjatim Hermita dan SEVP Korporasi, Sindikasi, dan Kelembagaan bankjatim Koerniawan Prijambodo bersama 39 bank penyalur lainnya di Gedung Auditorium Kementerian PU Jakarta Selatan pada hari Senin (23/12).
Turut hadir menyaksikan penandatanganan PKS Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Ronald Silaban, dan Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Perlindungan Konsumen yang juga Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi.
Direktur Utama bankjatim Busrul Iman mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi penandatanganan PKS ini. Sebab, hal tersebut dapat saling menguntungkan bagi masing-masing pihak karena pembiayaan rumah memiliki potensi yang cukup besar untuk peningkatan pendapatan bank. Dari 39 bank penyalur itu, rinciannya adalah 7 Bank Nasional dan 32 Bank Pembangunan Daerah (BPD). "ini merupakan bukti konkret bankjatim dalam mendukung pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Sehingga masyarakat khususnya di wilayah Jawa Timur yang berpenghasilan rendah dapat memiliki rumah pribadi dengan menikmati fasilitas pembiayaan Kepemilikan Rumah dari BJTM," ujarnya.
Kemudian untuk proses pembiayaan, akan dilakukan melalui mekanisme perbankan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Untuk menyalurkan Pembiayaan Kepemilikan Rumah tersebut, bank akan melakukan verifikasi terlebih dahulu terhadap calon debiturnya, apakah layak atau tidak menikmati fasilitas pembiayaan dari program pemerintah tersebut. Busrul tentu berharap dengan adanya program pembiayaan perumahan ini dapat membantu stabilitas ekonomi masyarakat dan bankjatim menjadi bank yang peduli terhadap kebutuhan masyarakat.
”Selain PKS, kami juga berkomitmen untuk mensukseskan program 3 juta rumah yang digulirkan oleh Pemerintah Pusat. Dengan adanya program ini tentu saja ke depannya dapat membantu masyarakat memiliki hunian dengan harga terjangkau. Untuk itu bankjatim maupun UUS bankjatim hadir dalam menjalankan program tersebut demi kesejahteraan masyarakat,” ucapnya.
Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menuturkan, pemerintah melalui BP Tapera akan menyalurkan KPR FLPP sebesar Rp 28,2 triliun untuk 220.000 unit rumah pada tahun 2025. ”Sesuai dorongan Bapak Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan dukungan Kementerian Keuangan, dapat kami sampaikan bahwa di awal Januari 2025 mendatang perbankan sudah dapat melaksanakan akad KPR FLPP," ujar Heru.
Untuk itu, pihaknya meminta kesiapan dari para stakeholder perumahan, terutama dari perbankan dan pengembang untuk memastikan bahwa unit rumah sudah dalam keadaan ready stock. "Upaya ini merupakan terobosan nyata sesuai arahan Bapak Menteri dalam rangka mempercepat realisasi FLPP untuk mendukung program 3 juta rumah," tegas Heru.
Menurutnya, penyaluran FLPP tersebut masih menggunakan skema yang berlaku saat ini yaitu dengan komposisi pendanaan dari APBN 75 persen dan perbankan 25 persen. Namun, dia berharap ada tindaklanjut mengenai usulan perubahan komposisi menjadi 50 persen dari APBN dan 50 persen dari perbankan.
Sementara itu dalam sambutannya, Maruarar Sirait juga mengajak semua pihak termasuk swasta untuk terlibat aktif dalam program pembangunan 3 juta rumah. Sebab, program ini dinilai tidak hanya mendorong investasi, tetapi juga akan meningkatkan industri-industri lain, membuka lapangan pekerjaan, dan meningkatkan pendapatan negara. "Kami berharap kolaborasi ini bisa semakin erat agar alokasi dana dapat dimanfaatkan secara maksimal dengan memastikan rumah yang dibangun sesuai standar dan tepat sasaran," pungkasnya.(an)
Presiden Prabowo Luncurkan Katalog Elektronik Versi 6.0, Tingkatkan Transparansi dan Efisiensi
Written by Redaksi
JAKARTA.KORANRAKYAT.COM,,Presiden Prabowo Subianto didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka serta para Menteri Kabinet Merah Putih pada Peluncuran Katalog Elektronik Versi 6.0, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/12/2024). (Foto: Humas/Oji)
Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Katalog Elektronik Versi 6.0 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/12/2024) siang. Peluncuran e-katalog versi terbaru ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih melalui digitalisasi.
“Saya ucapkan terima kasih dengan keberhasilan daripada kelompok-kelompok kerja yang selama ini bekerja di bawah koordinasi Ketua Dewan Ekonomi Nasional, yang hari ini menyelenggarakan Peluncuran Katalog Elektronik Versi 6.0. Ini adalah upaya untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, kecepatan,” ucap Presiden Prabowo.
Presiden menegaskan bahwa mulai 1 Januari 2025, seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah wajib menggunakan Katalog Elektronik Versi 6.0. Menurut Presiden, penggunaan katalog elektronik terbaru ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.
“Katalog ini versi 6.0 diharapkan dapat mengurangi 20-30 persen biaya pengadaan, menurunkan biaya administrasi sampai dengan 40-50 persen,” kata Presiden.
Presiden juga mengungkapkan bahwa efisiensi masih menjadi tantangan bagi Indonesia jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Hal ini tercermin dari nilai ICOR (Incremental Capital Output Ratio) Indonesia yang berada di angka 6, lebih tinggi dibandingkan negara tetangga seperti yang memiliki ICOR di angka 4 atau 5.
“Artinya, kita dinilai lebih tidak efisien dari beberapa ekonomi tetangga kita. Bahkan, tidak efisiennya itu dinilai 30 persen,” ucap Presiden.
Presiden berharap penerapan Katalog Elektronik Versi 6.0 dapat mendorong peningkatan efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Ia juga mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mendukung upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.
“Marilah kita wujudkan pemerintah yang bersih melalui semua upaya. Antara lain dengan pengelolaan manajemen yang baik, leadership yang baik dari semua unsur, dan penggunaan teknologi. Tentunya, di ujungnya kita harus berani tegakkan hukum,” pungkas Presiden.
Turut hadir mendampingi Presiden, antara lain Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan. (eas)