JAKARTA,KORANRAKYAT.COM,- Progres pembangunan IKN Nusantara kembali di bahas oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.Untuk perkembangan IKN Nusantara, Presiden Memanggil ke istana pihak terkait diantaranya Menko Infrastruktur dan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirati, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hambodo hingga Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono pada Selasa (21/1) 2025 .Dalam rapat tersebut juga membahas berbagai kebijakan yang pro rakyat ,diantaranya  pembangunan yang perumahan oleh Kementerian PU

Dikatakan Agus Harimukti Yudhoyono (AHY) Menko Infrastruktur dan kewilayahan Sesuai arahan Presiden Prabowo Pembangunan IKN ini akan dilanjutkan, tentu mengikuti timeline dan tahapan- tahapan yang telah ditetapkan sebelumnya ,tahap pertama yaitu tahun 2022 hingga 2024 juga telah menghadirkan berbagai progres ada berbagai Infrastruktur yang juga telah selesai 100 % tapi juga ada yang masih berlanjut dan Pembangunan Berfokus pada kawasan Inti Pusat Pemerintahan ,Tahapan kedua Pembangunan dimulai 2025 hingga 2029 dan sudah disepakati  Presiden Prabowo , Anggaran untuk kelanjutan Pembangunan IKN 48,8 Triliun Rupiah untuk 5 tahun kedepan. Untuk pembangunan kantor legislatif dan diharapkan sudah bisa jadi ibukota Politik kedepanya.

Sementara Basuki Hadi Muljono Ketua Otorita IKN mejelaskan Progres awal yang meliputi pembangunan Infrastruktur prasarana untuk bisa di manfaatkan oleh ASN dan masyarakat lainya, tahun 2024 APBN Telah mengivestasikan Rp.89 Triliun meliputi jalan tol, perkantoran , kantor Sekretariat dan rumah ibadah.“Selain itu juga ada program yang dibiayai oleh Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebesar Rp. 60,93 Trilliun untuk pembangunan 97 Tower Apartemen dan 129 rumah tapak serta infrastruktur lainnya,” tandasnya.(ard)

PONOROGO, KORANRAKYAT.COM,- Sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada lingkungan sekitar, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (bankjatim) terus gencar menyalurkan bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) ke berbagai daerah. Yang terbaru, bankjatim secara resmi telah menyerahkan CSR ke Pemkab Ponorogo berupa 1 (satu) unit mobil pelayanan pajak daerah pada hari Jumat (17/1). Bertempat di Pringgitan rumah dinas Bupati Ponorogo, penyerahan CSR dilakukan secara simbolis oleh Direktur Manajemen Risiko bankjatim, Eko Susetyono, kepada Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko. Turut hadir juga Wakil Bupati Ponorogo, Lisdyarita.

Eko menjelaskan, lewat CSR tersebut, Pemkab Ponorogo dapat lebih optimal lagi dalam memberikan pelayanan pajak ke masyarakat. “Dengan adanya mobil pelayanan keliling pajak daerah ini, pelayanan pembayaran pajak secara individu dari masyarakat selaku wajib pajak bisa semakin dekat. Hal ini penting karena Pemkab Ponorogo terdiri dari 21 kecamatan dengan rincian 281 desa dan 26 kelurahan,” terangnya.

Selain itu, bantuan mobil ini juga dapat mendekatkan pelayanan penyetoran PBB-P2 secara kolektif, meminimalkan terjadinya penyimpangan, penyalahgunaan, dan penggelapan setoran PBB-P2 yang telah dipungut oleh petugas. Mobil ini sekaligus dapat digunakan sebagai layanan informasi dan klinik konsultasi pajak daerah.

“Hal ini juga sebagai bentuk dukungan, fasilitasi, dan apresiasi bankjatim dalam mendukung pembangunan Kabupaten Ponorogo melalui program bankjatim peduli. Dengan bantuan tersebut, kami berharap dapat ikut membantu Pemkab Ponorogo dalam memaksimalkan penyerapan potensi pajak daerah yang selanjutnya akan kembali dimanfaatkan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” papar Eko. Ia juga berharap, dengan pemberian manfaat CSR tersebut, kerja sama yang sudah terjalin dengan Pemkab Ponorogo dapat semakin baik lagi dan mampu memberikan kontribusi positif untuk daerah.

Sementara itu, Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, pun bersyukur atas bantuan yang diberikan oleh bankjatim ini. Dengan begitu, Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Ponorogo dapat lebih aktif dalam jemput bola melayani pembayaran beragam pajak daerah. Mobil pelayanan pajak tersebut diharapkan menjadi sarana untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak daerah.

Diakui Sugiri, saat ini Pemkab Ponorogo tengah mengejar target PAD melalui sejumlah pembayaran pajak, meliputi perolehan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta sumber pajak lainnya yang menjadi hak daerah. Ia optimistis, realisasi pajak daerah bakal terpenuhi berkat keberadaan mobil operasional pelayanan keliling ini. “Tahun lalu saja realisasi pajak daerah surplus. Mudah-mudahan tahun ini bisa semakin meningkat lagi capaiannya,” tegasnya.

Selain di Ponorogo, bankjatim juga telah menyerahkan bantuan CSR kepada Pemkab Sumenep pada hari Minggu (19/1) dalam acara Festival Kreasi Anak Yatim. Bantuan yang diberikan berupa 8 unit sepeda motor ATV, 6 unit sepeda listrik, dan 1 unit mobil golf. Penyerahan CSR dilakukan secara simbolis oleh Direktur Kepatuhan, Umi Rodiyah, kepada Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo.

Adapun 8 unit sepeda motor ATV dan 6 unit sepeda listrik tersebut akan digunakan untuk memudahkan akses wisatawan atau pengunjung dalam menikmati keindahan objek wisata pantai yang ada di Kabupaten Sumenep. Kemudian 1 unit mobil golf akan dimanfaatkan untuk RSUD dr. H. Moh. Anwar Kabupaten Sumenep. “Kami berharap agar kerja sama bankjatim dengan Pemkab Sumenep dapat terus berkembang guna mendukung peningkatan roda perekonomian daerah. Semoga CSR ini bisa memberikan dampak positif dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Sumenep,” ujar Umi.

Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada bankjatim atas dukungan yang diberikan dalam pengembangan ekonomi daerah. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah dan BJTM selama ini berjalan sangat baik dan mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat Sumenep.

Ia menambahkan, kendaraan listrik tersebut akan ditempatkan di sejumlah objek wisata di Sumenep, seperti Pantai Lombang, Pantai Badur, Pantai 9, Gililabak, Mangrove Kedatim, dan Bukit Tawap. “Penambahan fasilitas ini diharapkan dapat memberikan kenyamanan lebih bagi pengunjung dalam rangka mendukung pengembangan sektor pariwisata di Sumenep,” tegasnya.(an)

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM,-Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menyatakan, berkomitmen menjalankan asas keterbukaan dan transparansi selama pembahasan revisi UU Pemilu sebagai bentuk konsekuensi dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 62/PUU-XXII/2024 yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold. Sebab, asas keterbukaan dan transparansi, merupakan salah satu unsur partisipasi dalam proses pembentukan undang-undang.

Pasalnya, MK dalam pertimbangan hukumnya meminta DPR dan pemerintah untuk menjalankan tugas konstitusional agar penghapusan ambang batas syarat pencalonan presiden dan wakil presiden tak kontraproduktif dengan cita-cita demokrasi.

"Kami ini lembaga yang diberikan tugas oleh konstitusi, DPR dan pemerintah. Percayakan kepada kami dulu, biarkan prosesnya kami bangun dengan baik transparan dan akuntabel," kata Rifqinizamy kepada wartawan, Senin (20/1).

Politikus Partai Nasdem itu mengungkapkan, masyarakat tak perlu khawatir dengan kinerja DPR dan pemerintah dalam melakukan rekayasa konstitusi. Ia berkomitmen untuk membuka ruang partisipasi bagi masyarakat agar terlibat dalam memantau pembentukan norma baru UU Pemilu. Rifqi juga memastikan, weluruh rangkaian tahapan tersebut akan mempertimbangkan asas transparansi dan akuntabilitas.

“Meaningful participation saya jamin. Sekarang seluruh rapat di Komisi II DPR itu live dan disiarkan langsung melalui media sosial dan direkam. Jadi, kami bisa pertanggungjawabkan akuntabilitas dan transparansi seluruh forum yang ada di Komisi II DPR RI,” tegas Rifqi.

Ia menilai, MK mampu memposisikan diri sebagai negative legislator dalam putusan penghapusan ambang batas pencalonan presiden, sehingga hanya membatalkan norma. Sedangkan, jika MK bertindak sebagai positive legislator, permintaan rekayasa konstitusi kepada DPR dan pemerintah tak diperlukan. Oleh karena itu, DPR dan pemerintah berkewajiban merespons putusan MK yang memerintahkan pembentuk undang-undang untuk melakukan rekayasa konstitusi.

"Sebetulnya kalau MK memposisikan diri tidak menjadi negative legislator, ya tidak hanya membatalkan norma Pasal 222, tapi menjadi positive legislature membentuk norma. Debat ini menjadi ada karena di pertimbangan hukumnya diminta kami melakukan constitutional engineering karena itu percayalah (Komisi II akan melakukan ," terang Rifqi.

 Menurutnya, rekayasa konstitusi yang akan dilakukan DPR dan pemerintah ditujukan untuk mengantisipasi pasangan capres-cawapres yang terlalu banyak. Maka dalam pertimbangan hukumnya, MK meminta agar dilakukan formulasi agar hak konstitusional warga negara dapat terpenuhi.

“Yang minta jangan terlalu banyak tuh enggak ada pernyataan dari DPR. Pernyataan itu di pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62 Tahun 2024 yang kira-kira bunyinya, kalau partai politik peserta pemilu ada 30 maka amat memungkinkan jumlah pasangan capres-cawapres juga 30. Karena itu, pembentuk undang-undang dalam hal ini DPR dan pemerintah diberikan tugas oleh Mahkamah Konstitusi untuk melakukan apa yang mereka sebut sebagai constitusional engineering atau rekayasa konstitusional dengan lima order atau lima guidance,” jelas Rifqi.

Karena itu, Komisi II DPR telah menjadwalkan rapat bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan lembaga penyelenggara pemilu untuk merumuskan norma yang diminta dalam putusan MK. Termasuk melibatkan pegiat kepemiluan dan akademisi dalam memformulasikan norma baru dalam UU Pemilu.

“Nah posisi Komisi II dan DPR, saat ini masih masa reses. Nanti tanggal 21 (Januari) baru rapat paripurna pembukaan masa siding. Kendati demikian, komitmen Komisi II yang diamanahkan kepada saya untuk memimpin, kami akan sangat serius. Pertama, melakukan evaluasi pemilu baik pileg, pilpres, maupun pilkada, dan kami akan mengundang seluruh stakeholders kepemiluan, baik itu yang berasal dari society maupun akademisi,” pungkasnya. (eas)

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM,-Presiden Prabowo Subianto menargetkan seluruh anak di Indonesia akan mendapatkan akses makan bergizi gratis pada akhir 2025. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam keterangannya kepada awak media usai meresmikan proyek ketenagalistrikan di 18 provinsi di Kawasan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jatigede, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, pada Senin, 20 Januari 2025. "Makan bergizi ini secara fisik tidak mudah untuk segera ke seluruh rakyat. Untuk itu, saya Prabowo Subianto Presiden Republik Indonesia, saya minta maaf kepada semua orang tua, kepada semua anak-anak yang belum menerima. Tapi saya yakini bahwa tahun 2025, akhir 2025 semua anak Indonesia akan dapat makan bergizi," ucap Presiden.

 Kepala Negara menjelaskan bahwa hambatan dalam distribusi makan bergizi gratis tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga administratif, serta pentingnya pengamanan dana agar tidak terjadi penyelewengan. Namun, Presiden menekankan bahwa pemerintah terus berupaya yang terbaik untuk masyarakat."Proses mengamankan supaya uang yang dikirim tidak hilang, itu ada proses yang harus kita laksanakan. Dan untuk itu membutuhkan waktu. Tapi saya beri penekanan diupayakan cari cara yang terbaik, tercepat supaya semua anak-anak kita bisa merasakan," tutur Kepala Negara.

 Presiden Prabowo kembali menekankan bahwa proyek makan bergizi gratis bukan merupakan proyek yang ringan. Namun terkait anggaran, Presiden Prabowo meyakinkan bahwa dana untuk program makan bergizi sudah tersedia.

"Ini proyek yang sangat besar, tidak ringan, fisiknya tidak ringan. Tapi saya jamin dananya ada, saya jamin dananya ada untuk semua anak-anak Indonesia makan. Yang sudah tidak perlu (program) makan ya tidak apa-apa. Beri jatahnya kepada yang perlu," tegas Presiden(ard)

JAKARTA.KORANRAKYAT.COM,-19 Januari 2025 – Pemerintah Republik Indonesia mengumumkan bahwa mulai tahun 2026, penyelenggaraan ibadah haji tidak lagi berada di bawah Kementerian Agama (Kemenag), tetapi akan dikelola oleh Badan Penyelenggara Haji (BPH). 

Menteri Agama Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar menyampaikan bahwa penyelenggaraan ibadah haji 2025 akan menjadi yang terakhir dikelola oleh Kemenag. Dalam pernyataannya, ia menegaskan komitmen untuk menjadikan tahun ini sebagai momentum yang penuh kedamaian dan kenyamanan bagi para jemaah.

Keputusan ini menandai langkah besar dalam tata kelola penyelenggaraan haji, yang diharapkan membawa peningkatan kualitas layanan kepada jemaah Indonesia.

Pengalihan penyelenggaraan haji dari Kementerian Agama (Kemenag) ke Badan Penyelenggara Haji (BPH) mulai tahun 2026 bisa jadi merupakan reformasi paling progresif dalam tata kelola ibadah haji di Indonesia modern. Meski langkah ini diharapkan dapat membawa peningkatan kualitas layanan, proses transisi tersebut juga harus diawasi secara ketat agar tidak menimbulkan tantangan baru.  

Menurut Dadi Darmadi, peneliti haji dan umroh dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, transisi ini adalah momentum penting untuk melakukan reformasi menyeluruh terhadap tata kelola haji di Indonesia. “Pengelolaan ibadah haji selama ini menghadapi sejumlah tantangan, seperti transparansi dalam pengelolaan dana, alokasi kuota, hingga fasilitas di Tanah Suci. Dengan pembentukan BPH, kita berharap ada perbaikan signifikan, tetapi itu hanya mungkin jika dilakukan secara terencana dan akuntabel,” jelasnya.  

Beberapa Catatan untuk Perbaikan  

Ada beberapa catatan penting untuk perbaikan penyelenggaraan haji Indonesia ke depan.

Pertama, reformasi tata kelola dan transparansi. Salah satu masalah adalah kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana haji dan distribusi kuota. Kasus pengalihan kuota tambahan yang ramai dibicarakan pada 2024 menjadi pengingat bahwa regulasi harus diperketat untuk memastikan keadilan dan mencegah penyimpangan.  

Kedua, perbaikan fasilitas di Tanah Suci.  Masalah kronis seperti kepadatan di Mina dan Arafah, serta minimnya fasilitas sanitasi, menunjukkan perlunya kerja sama lebih erat antara pemerintah Indonesia dan otoritas Arab Saudi. "Kita perlu memastikan bahwa fasilitas dan logistik tidak hanya cukup, tetapi juga memenuhi standar kenyamanan dan keselamatan," tambahnya.  

Ketiga, peningkatan pelatihan jemaah haji.  Dadi Darmadi juga menyoroti pentingnya pelatihan yang lebih baik bagi jemaah, termasuk aspek teknis dan spiritual. “Sayang sekali jika manasik haji hanya menjadi rutinitas formalitas. Padahal, pemahaman jemaah tentang ibadah dan tantangan di lapangan sangat krusial untuk keamanan dan kenyamanan mereka selama haji,” ujarnya.  

Keempat, pengawasan independen. Dadi Darmadi juga menekankan pentingnya pengawasan independen dalam penyelenggaraan haji, terutama ketika nanti BPH mulai beroperasi. “Kita membutuhkan pengawas yang independen dan memiliki kredibilitas untuk kebaikan BPH sebagai lembaga berwibawa ke depannya, dan memastikan bahwa layanan tetap berorientasi pada kebutuhan jemaah, bukan yang lain.”  

Harapan untuk Masa Depan Penyelenggaraan Haji  

Pengurangan biaya haji menjadi Rp55,4 juta untuk tahun 2025 layak diapresiasi sebagai langkah positif dari pemerintahan Prabowo-Gibran, tetapi perlu dipastikan bahwa efisiensi ini tidak mengorbankan kualitas layanan. “Biaya yang lebih rendah harus sejalan dengan peningkatan mutu, bukan menjadi alasan untuk menurunkan standar pelayanan,” tegasnya.  

Terakhir, Dadi Darmadi menambahkan bahwa transisi ini harus menjadi momen refleksi bagi semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan haji. “Penyelenggaraan haji adalah tanggung jawab besar. Reformasi ini hanya akan berhasil jika seluruh pihak mengutamakan prinsip layanan berbasis jemaah — bukan profit atau kepentingan politik,” tutupnya.  (eas)

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM,-Dalam dua tahun terakhir, marak informasi palsu atau hoaks seputar lowongan kerja (loker) atau seleksi petugas haji di media sosial. Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik (HKP) Kemenag Ahmad Fauzin meminta masyarakat untuk waspada, tidak mudah percaya, dan mengeceknya di web atau media sosial Kementerian Agama.

Ada beragam bentuk hoaks info lowongan atau seleksi petugas haji. Salah satunya pada facebook *_Info Terkini 2025_*. Akun tersebut memposting meme berlogo Kemenag, BUMN, dan Garuda dengan tulisan sebagai berikut:

_Pemerintah buka pendaftaran rekruitmen haji 2025.  Di dalam satu provinsi pemerintah akan memilih 100 orang untuk diberangkatkan ibadah haji. Biaya ditanggung oleh pemerintah. Daftar sekarang juga._

"Itu jelas hoaks. Waspada, cek infonya di web dan medsos Kemenag," tegas Akhmad Fauzin di Jakarta, Minggu (19/1/2025).

Menurutnya, proses seleksi petugas haji 1446 H/2025 M, baik daerah maupun pusat, sudah dilakukan pada November - Desember 2024. Saat ini, para peserta sedang menunggu pengumuman seleksi Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi tingkat pusat.

"Jadi seluruh rangkaian proses seleksi sudah berjalan. Di tingkat pusat, tinggal pengumuman hasil seleksinya," sebut Fauzin, panggilan akrabnya.

"Sebagaimana info sebelumnya, hasil seleksi ini rencananya akan diumumkan pada Januari 2025," sambungnya.

Fauzin mengimbau masyarakat untuk waspada pada hoaks seputar loker atau seleksi petugas haji. Apalagi jika ditawarkan untuk mengakses salah satu tautan (link) di dalamnya. Hal itu bisa juga menjadi modus pencurian atau penyalahgunaan data.

"Seleksi petugas haji 2025 sudah selesai. Tinggal pengumuman hasilnya. Waspada dengan hoaks dan modus pencurian data," tandasnya.(eas)

JAKARTA.KORANRAKYAT.COM,- Presiden Prabowo Subianto menyampaikan komitmen pemerintah dalam memastikan seluruh anak-anak Indonesia mendapatkan asupan makanan bergizi melalui program makan bergizi gratis (MBG). Komitmen tersebut disampaikan Presiden dalam keterangannya kepada awak media usai menghadiri Musyawarah Nasional Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia pada Kamis, 16 Januari 2025, di The Ritz Carlton, Jakarta.“Yang jelas dari pemerintah pusat, kita siap semua anak-anak Indonesia akan kita beri makan tahun 2025 ini,” ucap Presiden.

Program pemerintah yang resmi dimulai pada awal tahun ini diharapkan dapat menjadi langkah besar dalam meningkatkan kualitas kesehatan generasi muda Indonesia. Untuk itu, Presiden Prabowo mengajak seluruh pihak untuk berpartisipasi aktif pada pelaksanaan program ini.

“Kemudian dari pemda (pemerintah daerah) juga ingin ikutserta, para gubernur, para bupati ingin ikut serta monggo. Kita buka siapapun yang mau ikut serta boleh,” katanya.

Dalam pelaksanaannya, sinergi antara seluruh pihak terkait dibutuhkan untuk memastikan program MBG berjalan sesuai tujuan. Kepala Negara pun menekankan bahwa pelaksanaan program ini harus efisien dan tepat sasaran.“Yang penting efisien, yang penting sampai ke sasaran, dan tidak ada kebocoran,” lanjutnya. (eas)

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM.-Presiden Prabowo Subianto memanggil Jaksa Agung beserta seluruh Jaksa Agung Muda ke Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 13 Januari 2025. Pertemuan tersebut difokuskan pada isu pemberantasan korupsi serta penanganan perizinan ilegal yang dianggap merugikan negara dan menghambat pembangunan nasional.

Dalam pertemuan yang berlangsung tertutup, Presiden Prabowo menegaskan komitmennya untuk memperkuat penegakan hukum, terutama dalam mengatasi praktik-praktik korupsi yang kerap terjadi di sektor perizinan. Presiden menilai bahwa perizinan yang tidak sah merupakan salah satu celah yang sering dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu, sehingga berdampak pada kerugian negara.

Selain itu, Presiden Prabowo juga memberikan arahan agar kejaksaan mempercepat proses penyelidikan dan penindakan terhadap praktik perizinan ilegal tersebut. Presiden juga menekankan pentingnya memperkuat sistem pengawasan di instansi pemerintah agar proses perizinan berjalan transparan dan sesuai aturan yang berlaku.

Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam pertemuan tersebut adalah Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Tampak pula Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandan serta Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Yusuf Ateh turut serta dalam pertemuan tersebut. (eas)

MALANG, KORANRAKYAT.COM,-PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (bankjatim) tahun ini berkesempatan menjadi tuan rumah untuk kegiatan Forum Komunikasi Dewan Komisaris Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (FKDK BPDSI). Bertempat di Grand Mercure Hotel Malang, acara FKDK yang diselenggarakan serangkaian acara sejak hari Kamis (16/1) sampai Jumat (17/1) tersebut dihadiri oleh Dewan Komisaris BPD seluruh Indonesia. Turut hadir juga dalam kesempatan tersebut Pj. Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono, Ketua Umum FKDK BPDSI Bahrullah Akbar, serta Ketua Dewan Audit Merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK Sophia Issabella Watimena.

Bahrullah Akbar menjelaskan, kegiatan FKDK BPDSI memiliki dua agenda penting, yaitu seminar nasional dan rapat kerja nasional dengan topik meningkatkan peran pengawasan aktif Dewan Komisaris BPDSI. “Dengan kegiatan semacam ini Insya Allah bisa menjadi wadah untuk terus meningkatkan kemampuan capacity building kita sebagai pengawas di lingkungan BPD seluruh Indonesia. Pada hari ini kita juga akan membahas tentang integritas penyusunan laporan keuangan sesuai dengan POJK 15 tahun 2024. Sehingga korelasi antara fungsi pengawasan dan tugas kita untuk menjaga integritas unsur laporan keuangan di BPDSI dapat semakin membaik,” paparnya.

Menurut Bahrullah, FKDK BPDSI adalah wadah untuk menampung aspirasi Dewan Komisaris dalam memberikan kontribusi demi meningkatkan peran BPD dalam dunia perbankan. Dengan adanya wadah ini, diharapkan para anggota Dewan Komisaris BPDSI bisa memperoleh kemudahan dalam berkomunikasi serta bertukar pikiran dan pengalaman secara kelembagaan, baik untuk tindakan ke dalam organisasi maupun ke pihak luar. “Selain itu, forum ini bermanfaat pula untuk tujuan pengembangan profesi dan organisasi, serta hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan, sebagaimana tertuang dalam visi dan misi FKDK BPDSI sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FKDK BPDSI,” tuturnya.

Bahrullah menambahkan, tahun lalu BPDSI telah membentuk tim dalam rangka mengharmonisasikan peraturan perundang-undangan. Mulai dari UU PT, UU Pemerintahan Daerah, dan tentu peraturan OJK yang punya spesifikasi khusus pada tata kelola di lingkungan BPD. Sebab menurutnya, dengan peraturan perundang-undangan yang harmonis, otomatis akan terjaga keberlanjutan (sustainability) organisasi. “Ini merupakan Governance, Risk, and Control yang paling utama di lingkungan perbankan agar dapat berjalan dengan lancar,” ucapnya.

Sementara itu, Adhy Karyono juga menyampaikan dalam sambutannya, FKDK BPDSI ini merupakan forum yang sangat strategis karena membahas bagaimana Dewan Komisaris selaku pengawas betul-betul berperan serta berkontribusi untuk bisa memberikan suatu pendapat terkait dengan isu-isu strategis yang berkembang saat ini. Selain itu, di dalam forum ini juga dibahas bagaimana kita membuat pola kebijakan yang paling baik untuk kemajuan perbankan daerah.

Menurutnya, FKDK BPDSI adalah wadah untuk memperkuat koordinasi, merumuskan kebijakan, dan juga beradaptasi dengan tantangan zaman. Sebab di era seperti sekarang ini, tata kelola, inovasi layanan digital, dan juga perluasan inklusi keuangan adalah hal yang krusial. “Maka dari itu, kami memohon bimbingan kepada OJK, BI, dan tim independen lainnya untuk bisa memberikan penguatan kepada digitalisasi. Kami berharap dengan FKDK BPDSI ini kita sama-sama bisa mengetahui isu strategis yang muncul sekarang dan kebijakan paling realistis yang tentu akan memengaruhi pelaksanaan operasi perbankan kita,” ucap Adhy.

Adhy menambahkan, bankjatim adalah BUMD di Jawa Timur yang memiliki kontribusi paling signifikan terhadap pendapatan daerah. Kemudian peran BJTM sebagai lembaga perbankan penggerak ekonomi daerah juga sangat besar, terutama terhadap sektor UMKM, peningkatan daya saing daerah, dan penguatan ekonomi masyarakat. “Beberapa waktu lalu, Jawa Timur berhasil mendapat apresiasi terkait dengan daya saing daerah yang tinggi. Ini bisa diraih salah satunya dari kontribusi bankjatim,” tegasnya.

Adapun dalam FKDK BPDSI tersebut juga berlangsung Seminar Nasional dengan pembicara ahli di bidangnya. Materi yang dibawakan dalam seminar tersebut adalah Audit OJK dan Fungsi Pengawasan Dewan Komisaris BPDSI yang disampaikan oleh Sophia Issabella Watimena. Selain itu, ada keynote speaker dari anggota VI BPK RI Fathan Subchi dengan topik Pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Pengawasan BPDSI. “Dengan adanya seminar nasional ini diharapkan dapat menambah wawasan sehingga bisa menjadi pedoman bagi masing-masing BPD untuk lebih baik ke depannya,” tegas Komisaris Independen bankjatim M. Mas’ud Said.

Pihaknya berharap, melalui acara seminar nasional ini dapat memberikan pemahaman terkait perkembangan ekonomi secara umum serta mitigasi risiko terhadap proses bisnis bank, khususnya yang berkaitan dengan teknologi/digital banking yang mau tidak mau, suka tidak suka, kita sebagai pelaku usaha di sektor jasa keuangan dalam hal ini BPD harus mulai melakukan transformasi ke arah sana. “Tujuannya, supaya BPD dapat terus tumbuh dan bertahan dari disruptif teknologi yang semakin cepat,” lanjut Mas’ud.(an)

JAKARTA.KORANRAKYAT.COM,-Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan Pemerintah Arab Saudi mengapresiasi Pemerintah Indonesia karena mengelola penyelenggaraan ibadah haji dengan profesional dan humanis. Menurut pemerintah Arab Saudi, hal ini berkontributif terhadap peningkatan penyelenggaraan ibadah haji secara global.

Menurut Menag, apresiasi ini disampaikan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F. Al-Rabiah saat bertemu dengannya di Jeddah akhir pekan lalu. “Kami mendapatkan apresiasi dari Kerajaan Arab Saudi. Menurut mereka, Indonesia kalau memikirkan sesuatu bukan hanya untuk jemaahnya sendiri tetapi juga untuk kemaslahatan umum untuk haji seluruh dunia dan bagaimana mempromosikan haji yang humanis,” ungkap Menag Nasaruddin setibanya di Bandara Soekarno Hatta usai melakukan lawatan ke Arab Saudi, Kamis (16/1/2025).  

Haji yang humanis menurut Menag adalah haji yang mencerminkan kepuasan batin. “Jadi kita bukan memamerkan kekecewaan tetapi justru pameran kedamaian, pameran kesejukan. Nah itu sangat diapresiasi, Indonesia dianggap sangat memperhatikan kemaslahatan,” kata Menag. 

Pemerintah Arab Saudi juga mengapresiasi Indonesia karena pengelolaan haji yang dimiliki amat profesional. “Alhamdulillah kita dibaca (oleh Pemerintah Arab Saudi) bahwa Indonesia sangat profesional. Karena saat ini, langsung kita lihat on the spot, apa yang perlu kita perbaiki, kita bicarakan dan itu berbuah poin semuanya,” ungkap Menag yang juga telah meninjau persiapan penyelenggaraan haji di Jeddah, Makkah, dan Madinah. 

Tiga Senyum Jemaah Haji

Menag menambahkan memberikan pelayanan haji yang penuh dengan kedamaian, keamanan, serta kenyamanan menjadi komitmen pemerintah Indonesia saat ini. “Hal ini tentunya sudah dipesankan oleh Presiden Prabowo. Dan saya minta komitmen ini juga dimiliki oleh kita semua yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji. Saya optimis, penyelenggaraan haji ini akan berhasil,” ujar Menag.

Ia juga meminta jajarannya untuk dapat memberikan pelayanan sepenuh hati bagi jemaah haji Indonesia. “Ini adalah penyelenggaraan ibadah haji terakhir yang akan dikelola Kemenag, jadi kita ingin husnul khotimah. Kita ingin menciptakan senyuman bagi para jemaah haji Indonesia,” tuturnya. 

Saat ini, kata Menag, jemaah haji Indonesia sudah tersenyum karena ada penurunan biaya haji. “Mereka juga akan tersenyum jika setibanya di tanah suci yang betul-betul mereka rindukan mendapatkan pelayanan terbaik dari kita semua,” ujar Menag. 

“Senyum ketiga para jemaah haji akan tercipta Ketika mereka pulang dan menjadi haji mabrur. Artinya, manasik haji juga perlu kita perhatikan betul. Kita ciptakan senyuman-senyuman ini,” sambungnya.(eas)