SEMARANG,KORANRAKYAT.COM,- 3 Juni 2026. Forum Komunikasi Dewan Komisaris Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (FKDK BPD SI) secara resmi telah menyelenggarakan Seminar Nasional dan Musyawarah Nasional (Munas) Tahun 2026 di Kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, pada 3 Juni 2026. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, sejumlah Sekretaris Daerah Provinsi, jajaran Komisaris Utama, serta anggota Dewan Komisaris dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) seluruh Indonesia.
Munas FKDK BPD SI berhasil membentuk kepengurusan baru periode 2026–2029 yang terdiri atas 19 orang pengurus yang mewakili tiga Koordinator Wilayah. Dalam forum tersebut, Komisaris Utama Bank Jateng, Dr. Drs. Adnas., M.Si., CRM terpilih sebagai Ketua Umum FKDK BPD SI periode 2026–2029, didampingi oleh tiga Wakil Ketua. Posisi Sekretaris dipercayakan kepada Dr. M. Gaussyah. S.H., M.H dari Bank Aceh, sementara Adi Sulistyowati dari Bank Jatim terpilih sebagai Bendahara Umum. Tim formatur juga menetapkan Dr. Hoiruddin Hasibuan dari Bank Banten sebagai Ketua Dewan Penasehat FKDK BPD SI dan Prof. M. Mas'ud Said., MM., Ph.D dari Bank Jatim sebagai Anggota Dewan Penasehat.
Sebelum pelaksanaan Munas, FKDK BPD SI menggelar Seminar Nasional yang dibuka dengan pidato kunci Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, selaku Pembina BUMD Provinsi Jawa Tengah sekaligus tuan rumah penyelenggaraan Munas. Dalam paparannya, Gubernur menekankan pentingnya peran Bank Pembangunan Daerah dalam memperkuat sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), mempererat penguatan ekonomi lokal, serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sinergi yang lebih kuat antara BPD dan pelaku usaha daerah.
Adapun dalam Seminar Nasional ini juga menghadirkan Kepala Kantor OJK Provinsi Jawa Tengah, Hidayat Prabowo, serta Prof. M. Mas'ud Said., MM., Ph.D sebagai narasumber dengan tema “BPD yang Resilien, Kompetitif, dan Kontributif”. Para pembicara menyoroti tantangan dan peluang yang dihadapi BPD dalam memperkuat daya saing di tengah dinamika industri perbankan nasional dan transformasi ekonomi digital.
Dalam Munas tersebut, para komisaris BPD dari 27 Bank Pembangunan Daerah di seluruh Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kontribusi BPD terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. BPD diharapkan tetap menjadi salah satu pilar utama dalam penyediaan layanan keuangan daerah sekaligus penyumbang penting bagi pendapatan pemerintah daerah.
Munas juga menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis, antara lain mendorong percepatan transformasi digital BPD, penguatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan tata kelola perusahaan yang baik, serta pengembangan kapasitas BPD sebagai lembaga keuangan daerah yang mampu menjadi sumber pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan.
Melalui kepengurusan baru dan agenda transformasi yang lebih progresif, FKDK BPD SI optimistis seluruh BPD di Indonesia dapat naik kelas, semakin resilien dan kompetitif, serta memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pembangunan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.(an)
