JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla bersama jajaran terkait pada Rabu pagi, 21 November 2018, menggelar rapat terbatas mengenai pembangunan sumber daya manusia untuk akselerasi ekonomi.
Bertempat di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kepala Negara kembali mengingatkan jajarannya bahwa setelah tahapan besar percepatan pembangunan infrastruktur yang telah berjalan dan mulai banyak menampakkan hasil, pemerintah akan memasuki tahapan berikutnya, yaitu investasi di bidang sumber daya manusia.
"Kita harus bisa menjadikan 260 juta penduduk Indonesia sebagai sebuah kekuatan besar negara kita, bukan hanya untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga untuk mengejar kesejahteraan, untuk mengejar kemajuan bersama," ujarnya.
Setidaknya ada dua kunci utama yang harus diperhatikan dalam pembangunan sumber daya manusia ini. Kunci yang pertama ialah mengenai perbaikan sistem pendidikan, utamanya revitalisasi sistem pendidikan vokasi yang disesuaikan dengan kebutuhan industri dan perkembangan teknologi.
Presiden mengatakan bahwa sebenarnya beberapa waktu belakangan ini, pemerintah sudah memulai langkah perbaikan di dalam sistem pendidikan vokasi kita."Perombakan yang kita lakukan di SMK baik dalam kurikulum maupun penataan kompetensi terutama untuk guru-guru, saya melihat juga sudah dimulai. Tetapi sekali lagi ini memerlukan sebuah perombakan yang besar dan kita minta mulai tahun depan betul-betul dilakukan secara besar-besaran," ucapnya.
Adapun kunci utama kedua ialah meningkatkan keterampilan para pekerja dan pencari kerja. Terkait hal itu, sejumlah program seperti misalnya peningkatan keterampilan melalui pelatihan dan program sertifikasi sudah berjalan dengan baik. Program tersebut disebut Presiden perlu diperluas cakupannya."Saya melihat misalnya di Kementerian PU (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) program sertifikasi untuk para pekerja, saya melihat juga sesuatu yang sangat bagus tetapi jumlahnya masih kecil," tuturnya.
Selain itu, Presiden Joko Widodo mengingatkan bahwa program-program pembangunan sumber daya manusia yang dijalankan pemerintah hendaknya melibatkan segenap pihak termasuk dunia pendidikan. Dengan itu, para tenaga kerja Indonesia diharapkan memiliki keterampilan lebih dan siap memasuki persaingan global.
"Program ini melibatkan pemerintah, dunia usaha, dan dunia pendidikan termasuk melibatkan pesantren-pesantren. Sehingga kita harapkan para santri bukan hanya mendapatkan pendidikan yang berkaitan dengan agama tetapi juga bekal keterampilan," tandasnya.(eas)
