JAKARTA,KORANRAKYAT.COM,---- Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama Hilman Latief menyatakan bahwa sebanyak 100.000 visa dari total 203.320 jemaah haji reguler telah diterbitkan.Kabar gembira ini disampaikan Hilman Latief,dalam acara Bimbingan Manasik Haji Nasional 1446 H/2025 M di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Sabtu (19/4/2025).

"Insya Allah, pada 1 Mei jemaah sudah siap masuk ke asrama haji, dan pada 2 Mei akan mulai diberangkatkan ke Tanah Suci," ungkap Hilman di hadapan Menteri Agama RI Nasaruddin Umar dan Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji (BPH) Dahnil Anzar Simanjuntak.Acara manasik haji nasional yang bertema "Menggapai Haji Mabrur: Meraih Kesempurnaan Spiritual dalam Ibadah Haji" ini dihadiri sekitar 1.500 jemaah secara langsung dari wilayah Jakarta, serta lebih dari 141.000 jemaah lainnya yang mengikuti secara daring dari 500 titik di seluruh Indonesia.

Dalam laporannya kepada Menteri Agama dan BPH, Hilman menyampaikan bahwa seluruh proses persiapan keberangkatan berjalan lancar. Beliau juga mengapresiasi kondisi kesehatan jemaah haji Indonesia yang terjaga dengan baik menjelang keberangkatan.

Lebih lanjut, Hilman mengungkapkan bahwa jumlah calon jemaah haji reguler yang telah melunasi biaya haji mencapai 208.000 orang. Angka ini menunjukkan surplus 5.000 jemaah."Alhamdulillah, meskipun sebelumnya kita sempat khawatir terkait pelunasan biaya haji yang belum selesai, saat ini jamaah haji reguler bahkan sudah surplus lebih dari 5.000 orang. Jamaah haji khusus juga sudah menyelesaikan pelunasan. Dari jemaah yang melunasi itu, juga sudah dinyatakan istitha'ah oleh Kementerian Kesehatan," jelas Hilman.

Hilman menekankan bahwa tujuan utama manasik haji nasional adalah untuk membangun kesadaran akan pentingnya pemahaman syariat Islam serta mendorong kemandirian jemaah dalam melaksanakan ibadah haji. Kemandirian ini merupakan bagian dari program ketahanan jemaah haji Indonesia.Selain itu, Hilman juga melaporkan bahwa proses penerbitan visa bagi jemaah haji terus dipercepat. Dengan berbagai persiapan yang terus dimatangkan, diharapkan keberangkatan jemaah haji Indonesia ke Tanah Suci dapat berjalan dengan lancar dan khusyuk.(eas)

NGANJUK, KORANRAKYAT.COM,-  PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) terus gencar menyalurkan bantuan Corporate Social Responsibility (CSR). Pada hari Kamis (17/4), Bank Jatim secara resmi telah menyerahkan bantuan CSR kepada Pemerintah Kabupaten Nganjuk berupa satu unit mobil pelayanan perizinan keliling. Bertempat di Gor Bung Karno, CSR tersebut diserahkan oleh Direktur Manajemen Risiko Bank Jatim Eko Susetyono kepada Wakil Bupati Nganjuk Trihandy Cahyo Saputro pada acara Pameran Pembangunan dan UMKM dalam rangka Hari Jadi Ke- 1.088 Nganjuk.

Eko menjelaskan, mobil yang diberikan kepada Pemkab Nganjuk itu dapat memberikan beberapa manfaat. Antara lain agar terciptanya pelayanan optimal, efisien, dan tepat sasaran yang dapat menjangkau seluruh masyarakat di wilayah Kabupaten Nganjuk. Selain itu juga dapat meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan sekaligus untuk menunjang penyelenggaraan kegiatan pelayanan perizinan secara mobiling di seluruh wilayah Nganjuk. “CSR adalah bentuk kepedulian kami, terutama kepada masyarakat Jawa Timur agar turut merasakan manfaat dari keberadaan Bank Jatim. CSR merupakan program rutin perseroan yang diwujudkan dalam berbagai bentuk. Kali ini berupa satu unit mobil pelayanan perizinan kepada Pemkab Nganjuk," ungkapnya.

Adapun mobil yang diserahkan tersebut telah dimodifikasi sedemikian rupa dan dilengkapi berbagai fasilitas penunjang. Seperti laptop, printer, serta fasilitas pelengkap lainnya. Sehingga diharapkan dengan adanya bantuan CSR dari Bank Jatim ini dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Pemkab Nganjuk untuk jemput bola kepada masyarakat. “Dengan adanya mobil keliling ini kami berharap masyarakat bisa lebih gampang untuk mengakses pelayanan perizinan dan sekaligus memberikan pemahaman bahwa mengurus izin itu mudah serta ada kepastian waktu,” tegas Eko.

Eko juga menyampaikan, pemberian CSR dari bank jatim ini merupakan wujud terimakasih perseroan kepada masyarakat Nganjuk yang telah memberikan kepercayaan dan dukungan dalam keberlangsungan bisnis Bank Jatim. Pihaknya berkomitmen akan senantiasa hadir dengan beragam layanan guna memberikan kemudahan dalam bertransaksi kepada masyarakat. “Semoga bantuan dari Bank Jatim ini bisa semakin memudahkan masyarakat dan memberi dampak yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi Nganjuk. Kami juga ucapkan selamat hari jadi ke 1.088 untuk Kabupaten Nganjuk. Semoga Nganjuk terus melesat, maju, dan sejahtera,” ucap Eko.

Sementara itu, Trihandy Cahyo Saputro sangat mengapresiasi penyerahan CSR ini karena mobil tersebut dapat menunjang pelayanan di Pemkab Nganjuk. ”Kami bersyukur atas sinergitas yang telah terjalin selama ini antara Bank Jatim dan Pemkab Nganjuk dalam mendukung program-program pemerintah. Semua pihak memang harus berkolaborasi dan bersinergi demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Semoga kerja sama ini terus berlanjut dan dapat membawa berkah bagi semua,” tutupnya.(an)

JAKARTA, KORANRAKYAT.COM. Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) secara resmi telah meluncurkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dalam bentuk online melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) pada hari Kamis (17/4). Peluncuran tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Asbanda dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia. Bertempat di Hotel Bidakara Jakarta, nota kesepahaman tersebut ditandatangani oleh Plt. Ketua Umum Asbanda Busrul Iman dan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir. 

Busrul dalam sambutannya menjelaskan, launching SP2D Online melalui aplikasi SIPD-RI ini merupakan momen penting untuk menunjukkan implementasi nyata fitur ini di beberapa daerah dan sekaligus memperkuat sinergi pemerintah daerah dengan BPD demi mendukung tata kelola keuangan yang modern dan terintegrasi. ”Kami berharap dengan adanya peluncuran ini dapat menjadi inspirasi bagi seluruh pemda untuk segera mengadopsi SP2D Online sebagai bagian dari reformasi digital di Indonesia,” paparnya.

Menurut Busrul, SIPD memiliki banyak fungsi. Antara lain untuk memfasilitasi seluruh proses perencanaan, transaksi keuangan, hingga pelaporan seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Tentu hal tersebut akan sangat membantu pemda dalam melaksanakan penerapan SP2D secara online. ”Semoga dengan telah ditandatanganinya nota kesepahaman ini akan semakin mempermudah dan mempercepat implementasi SP2D online di seluruh pemerintah daerah di Indonesia. BPD sebagai mitra kerja pemda berkomitmen akan terus mendukung program kerja pemerintah daerah yang membutuhkan layanan jasa keuangan dan perbankan,” tegas Busrul.

Dalam kesempatan tersebut juga berlangsung penandatanganan kerja sama antara Kemendagri dengan 24 Bank Pembangunan Daerah (BPD) se-Indonesia, termasuk Bank Jatim, terkait pelaksanaan SP2D secara online melalui aplikasi SIPD. Busrul Iman yang juga sebagai Direktur Utama Bank Jatim turut menandatangani PKS tersebut bersama pimpinan BPD lainnya. ”Kerja sama ini merupakan langkah penting dalam mendukung digitalisasi tata kelola keuangan pemerintah daerah, khususnya dalam proses pencairan dana yang kini dapat dilakukan secara lebih cepat, transparan, dan efisien melalui platform SIPD. Sistem ini memudahkan koordinasi antara Kemendagri dan BPD dalam mengelola dana pemerintah daerah secara real time,” tuturnya.

Sebagai bank daerah yang memiliki peran sentral dalam perekonomian Jawa Timur, Bank Jatim menyadari betul pentingnya adaptasi terhadap perkembangan teknologi untuk meningkatkan kualitas layanan kepada pemerintah daerah dan masyarakat. Menurut Busrul, penandatanganan PKS ini adalah wujud komitmen Bank Jatim untuk menjadi bagian aktif dalam transformasi digitalisasi keuangan daerah. 

”Penerapan SIPD selaras dengan era transaksi non tunai dan digitalisasi sehingga harus dioptimalkan bersama – sama. Selain itu, implementasi digitalisasi keuangan daerah telah menjadi urgensi di era seperti sekarang ini. Sebab dengan adanya digitalisasi, dapat mendukung tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien guna mendorong transparansi serta percepatan transaksi,” terang Busrul. Oleh karena itu pihaknya berharap semoga kerja sama ini dapat terus berlanjut dan bisa membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia maupun Jawa Timur.

Sementara itu, Tomsi Tohir juga menegaskan, Kemendagri memiliki peran strategis dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Karena itu, dibutuhkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, partisipasi, penegakan hukum, serta daya tanggap terhadap kebutuhan masyarakat. Pemerintah daerah pun, lanjutnya, wajib menyediakan informasi yang dibutuhkan dalam SIPD RI. ”Tujuan penerapan SIPD ini adalah untuk mempermudah dalam mengambil keputusan serta mempermudah monitoring dan evaluasi maupun mengkonsolidasikan statistik data keuangan secara online dan real-time,” jelasnya.

Hingga kini, sudah terdapat 22 provinsi, 28 kabupaten, dan 16 kota yang siap menjalankan SP2D Online melalui SIPD RI. ”Dengan demikian, asas transparansi akan terwujud dalam waktu yang tidak terlalu lama,” tutupnya.(an)

PONOROGO, KORANRAKYAT.COM,-PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) terus berkomitmen untuk mendukung pemerintah dalam penyaluran pembiayaan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Salah satunya melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Hal tersebut diwujudkan pada hari Rabu (16/4), Bank Jatim Cabang Ponorogo telah melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) dengan P3MI PT Andhika Putra Mandiri tentang penyaluran KUR penempatan PMI.

Direktur Bisnis Mikro, Ritel, dan Usaha Syariah Bank Jatim R. Arief Wicaksono menjelaskan, dukungan Bank Jatim bagi PMI akan terus dilakukan sejalan dengan program pemerintah untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi pekerja migran. KUR Penempatan PMI merupakan pembiayaan yang khusus diberikan kepada calon PMI yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biaya penempatan ke negara tujuan penempatan. 

”Kami dari bankjatim sangat support untuk pekerja migran. Sebab, wilayah Jawa Timur memiliki kantong-kantong yang luar biasa untuk penempatan PMI. Nah, kerja sama ini merupakan ikhtiar yang baik bagi kedua belah pihak demi mewujudkan kesejahteraan para PMI. Sehingga ketika kita memberikan penyaluran KUR ke PMI itu sudah memiliki payung hukum yang jelas,” paparnya.

Menurut Arief, KUR tersebut merupakan bukti nyata hadirnya Bank Jatim sebagai kepanjangan tangan pemerintah untuk memberikan akses yang mudah bagi PMI demi bisa memperoleh layanan keuangan selama mereka bekerja di luar negeri hingga kembali pulang menetap di tanah air. ”Potensi pemberangkatan PMI ke depan cukup besar sehingga diharapkan adanya sinergi antara kebijakan, sistem, dan pelaksanaan yang tepat agar penyaluran pembiayaan kepada PMI dapat berjalan lancar," tegasnya.

Syarat yang harus dipenuhi untuk KUR PMI juga cukup mudah. Antara lain harus sebagai calon pekerja migran Indonesia, plafon maksimal 100 juta atau sesuai dengan cost structure yang ditentukan, serta jangka waktu sama dengan perjanjian kerja dan tidak melebihi tiga tahun. 

”Pekerja migran merupakan salah satu pilar penting bagi ekonomi Indonesia mengingat kontribusinya dalam hal penerimaan devisa negara yang cukup besar. Maka dari itu harus kita dukung secara optimal. Sinergitas hari ini bisa menjadi awal yang baik untuk saling menguatkan sinergi antar kelembagaan demi memberikan penghidupan yang lebih baik untuk pekerja migran,” terang Arief.

Bank Jatim sebagai salah satu bank devisa juga turut mendukung transaksi para PMI yang berangkat ke luar negeri dengan menyediakan Jconnect Remittance. Layanan tersebut merupakan layanan inbound remittance / transfer uang dari luar negeri ke Indonesia dengan sinergi bersama Money Transfer Operator (MTO) di Malaysia dengan Merchantrade Asia dan Hongkong dengan Chandra Remittance. Sehingga dengan begitu para PMI dapat memanfaatkan outlet – outlet MTO yang tersebar di Malaysia maupun Hongkong. 

Selain itu, melalui kolaborasi ini, Arief berharap akan semakin memperkuat peran Bank Jatim dalam hal akses pembiayaan bagi pekerja migran, sekaligus juga dapat menjadikan peluang perseroan untuk penambahan fee based income. ”Kami berkomitmen akan terus mendorong supaya KUR PMI ini dapat diakselerasi dan dioptimalkan penyalurannya sehingga dapat dimanfaatkan dengan baik oleh khalayak yang lebih luas,” tutupnya.(an)

TRENGGALEK, KORANRAKYAT.COM,- Sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada lingkungan sekitar, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) secara resmi telah menyerahkan bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) kepada Pemerintah Kabupaten Trenggalek pada hari Selasa (15/4). Bantuan yang diberikan berupa revitalisasi kawasan seputaran Pendopo Manggala Praja Nugraha Kabupaten Trenggalek. Bertempat di Pendopo Trenggalek, CSR tersebut diserahkan secara simbolis oleh Direktur IT, Digital, dan Operasional Bank Jatim Zulhelfi Abidin kepada Wakil Bupati Trenggalek Syah Mohammad Natanegara.

Zulhelfi menjelaskan, dengan direvitalisasinya kawasan seputar pendopo, maka akan memberikan banyak manfaat. Seperti meningkatkan perekonomian masyarakat serta meningkatkan sarana dan prasana di area pendopo tersebut. Dengan adanya CSR Bank Jatim Peduli di Trenggalek ini diharapkan bisa menjadi daya tarik baru bagi pengunjung sehingga dapat mewujudkan kemandirian ekonomi dan memeratakan tingkat kesejahteraan masyarakat. 

”Sebab, di sekitar pendopo manggala praja nugraha terdapat area yang bisa dimanfaatkan oleh UMKM dan seluruh lapisan masyarakat untuk memperdagangkan usahanya. Jadi, potensi-potensi produk unggulan Kabupaten Trenggalek bisa lebih terangkat lagi. Selain itu, dengan adanya revitalisasi ini, kawasan UMKM tersebut bisa lebih cantik lagi karena sudah tertata rapi,” paparnya.

Menurut Zulhelfi, bantuan ini sebagai wujud kecintaan dan kepedulian kami kepada masyarakat Trenggalek yang telah memberikan kepercayaan dan dukungannya kepada Bank Jatim dalam mengembangkan bisnisnya, serta supaya dapat menjadi inspirasi dan membawa dampak positif kepada lingkungan serta masyarakat.

Zulhelfi juga berharap, dengan adanya CSR ini bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk menghabiskan waktu di area alun – alun Trenggalek dan pendopo. Pihaknya menekankan bahwa revitalisasi ini akan berkontribusi terhadap peningkatan transaksi di sektor UMKM yang berada di sekitar alun – alun. ”Kami optimis revitalisasi ini akan menciptakan efek domino bagi ekonomi Kabupaten Trenggalek, terutama dalam sektor perdagangan dan pariwisata. Semoga kerja sama yang sudah terjalin baik dengan Pemkab Trenggalek dapat terus berlanjut,” tegasnya.

Sementara itu, Syah Mohammad Natanegara menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Bank Jatim atas program CSR yang sudah bisa dinikmati oleh masyarakat. Pihaknya berharap semoga program ini terus berlanjut kedepannya. Sebab, selain menjadi bagian dari wajah Trenggalek, alun - alun dan area sekitar pendopo juga menjadi ruang publik yang dapat dimanfaatkan secara multifungsi. Yakni sebagai tempat rekreasi masyarakat dan pusat perekonomian rakyat.(an)

JAKARTA, KORANRAKYAT.COM, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) telah melaksanakan penandatanganan pembaruan perjanjian kerja sama dengan PT BRI Asuransi Indonesia (BRINS) pada hari Senin (14/4). Bertempat di Kantor Bank Jatim Cabang Jakarta, penandatanganan tersebut dilakukan oleh Direktur Manajemen Risiko Bank Jatim Eko Susetyono dan Direktur Operasional BRINS Sony Harsono W.S.

Eko menjelaskan, PKS dengan BRINS ini merupakan pembaruan, karena sebelumnya telah dilakukan PKS sejak 25 April 2022 dan berakhir pada tanggal 4 April 2025. Pembaruan ini dilakukan bukan hanya karena perpanjangan jangka waktu, namun juga dalam rangka penerapan POJK No. 8 Tahun 2024 dan SEOJK No. 31 Tahun 2022. ”Produk bank yang menjadi ruang lingkup kerjasama adalah produk pembiayaan syariah yang mensyaratkan agunan insurable untuk diasuransikan. Adapun perjanjian Kerjasama ini dilakukan per produk asuransi, sehingga pada kesempatan ini terdapat lima hal yang disepakati,” paparnya.

Kelima hal tersebut berupa bancassurance yang terdiri dari bancassurance pemasaran produk asuransi kebakaran syariah dengan model bisnis referensi dalam rangka produk bank, bancassurance pemasaran produk asuransi kendaraan bermotor syariah dengan model bisnis referensi dalam rangka produk bank, bancassurance pemasaran produk asuransi heavy equipment dengan model bisnis referensi dalam rangka produk bank, bancassurance pemasaran produk asuransi contractor’s all risk dengan model bisnis referensi dalam rangka produk bank, dan bancassurance pemasaran produk asuransi contractors plant and machinery dengan model bisnis referensi dalam rangka produk bank.

Eko menegaskan, seperti yang diketahui bersama, Bank Jatim kini juga memiliki lini bisnis pembiayaan syariah. Oleh karena itu, sebagai bentuk rasa cinta perseroan terhadap nasabah, maka sangat diperlukan perlindungan dalam bentuk asuransi pembiayaan. ”Maka dari itu kami sangat menyambut baik kerja sama ini. Sebab, pada prinsipnya Bank Jatim mempunyai keinginan besar untuk meningkatkan kualitas pelayanan kami kepada nasabah, terlebih dalam hal asuransi pembiayaan,” paparnya.

Menurut Eko, kolaborasi dengan BRINS merupakan langkah penting dalam memberikan solusi keuangan yang lengkap kepada nasabah. Kerja sama ini tidak hanya memperkuat komitmen bankjatim dalam memberikan layanan terbaik, tetapi juga mendukung keberlanjutan perlindungan finansial terhadap nasabah.

Sementara itu, dalam kesempatan tersebut, Sony berharap semoga sinergi ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan inklusi keuangan syariah di Jawa Timur dan sekitarnya. ”Sebab, kerja sama ini sejalan dengan visi perusahaan untuk terus berinovasi dan berkolaborasi dalam mendukung keberkahan ekonomi bersama. Kami percaya Bank Jatim adalah pilihan tepat untuk membangun kolaborasi bisnis,” ucapnya.(an)

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama (Kemenag) mengumumkan hasil seleksi Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi 1446 H/2025 M tingkat pusat. Pengumuman dilakukan melalui WA Blast ke nomor telepon seluler (ponsel) masing-masing peserta.

“Hari ini kami umumkan hasil seleksi calon petugas PPIH Arab Saudi 1446 H/2025 M. Total ada 130 peserta yang dinyatakan lolos sebagai calon petugas,” terang Direktur Bina Haji Musta’in Ahmad di Jakarta, Sabtu (12/4/2025).

Menurut Musta’in, panggilan akrabnya, para calon petugas ini terdistribusi pada sejumlah layanan, yaitu: layanan akomodasi, konsumsi, transportasi, layanan jemaah haji lansia dan disabilitas, layanan pelindungan jemaah, layanan Penanganan Krisis dan Pertolongan Pertama pada Jemaah Haji (PKP2JH), dan layanan Media Center Haji (MCH).

“Status mereka yang dinyatakan lolos seleksi masih sebagai calon petugas. Sebab, masih ada satu tahapan lagi yang harus diikuti, yaitu Bimbingan Teknis (Bimtek) Calon Petugas. Jika lolos bimtek, maka mereka akan ditetapkan sebagai petugas yang berangkat ke Arab Saudi,” tegas Musta’in.

Bimtek Calon Petugas Haji 1446 H akan dilakukan di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Bimtek berlangsung tujuh hari, 14 – 20 April 2025.

“Peserta yang dinyatakan lulus seleksi agar cek akun masing-masing dan segera melakukan pemberkasan untuk mengikuti Bimtek Calon Petugas Haji 1446 H,” jelas Musta’in.

“Kepada peserta yang belum lolos pada seleksi calon petugas PPIH Arab Saudi tahun ini untuk tetap berbesar hati karena kesempatan melayani jemaah haji Indonesia di Arab Saudi masih terbuka di tahun mendatang,” sambungnya.

Kementerian Agama tahun ini mendapat 2.210 kuota petugas haji. Jumlah ini terbagi untuk PPIH kloter (kelompok terbang) dan PPIH Tingkat Pusat. Kementerian Agama masih melobi Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi agar Indonesia mendapatkan kuota tambahan bagi petugas haji.

“Menag Nasaruddin Umar dan Dirjen PHU Hilman Latief terus berupaya, melobi Arab Saudi agar ada tambahan petugas haji. Semoga dalam waktu dekat ini segera ada jawaban resmi dari pihak Arab Saudi,” tandasnya.(eas)

SURABAYA, KORANRAKYAT.COM,-PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) terus mendukung program – program yang digalakkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Salah satunya kegiatan Halal Bihalal bersama Gubernur Jawa Timur, Wakil Gubernur Jawa Timur, Gus Iqdam, Keluarga Besar BUMD, serta Pelaku KUMKM Se-Jawa Timur di JX International Surabaya pada hari Kamis (10/4). Total sebanyak 8.000 insan BUMD dan pelaku KUKM memadati JX. Turut hadir dalam kesempatan tersebut seluruh Komisaris Bank Jatim, Direksi Bank Jatim, dan 2.500 Jatimers (sebutan bagi karyawan Bank Jatim) dari berbagai daerah.

Direktur Utama Bank Jatim Busrul Iman menjelaskan, momentum halal bihalal ini dapat dimanfaatkan untuk semakin mempererat silahturahmi dan kebersamaan demi mendapatkan keberkahan dalam setiap langkah ke depan. Sebab dengan kebersamaan, kita semua dapat menghadapi tantangan dengan mudah dan meraih berbagai peluang yang lebih baik lagi. ”Semoga dengan halal bihalal ini kita semua bisa semakin meningkatkan sinergi di antara seluruh komponen Pemprov Jatim maupun BUMD, utamanya di lingkup Bank Jatim, demi terciptanya iklim kerja yang lebih harmonis dan produktif untuk menjawab berbagai tantangan industri perbankan di masa mendatang,” paparnya. 

Busrul juga sangat bersyukur lantaran bisa berkumpul dan berbagi kebahagiaan dalam acara halal bihalal akbar yang digagas oleh Pemprov tersebut. Dia juga berharap melalui kegiatan ini dapat semakin meningkatkan sinergitas antar karyawan. ”Kami sampaikan kepada seluruh Jatimers untuk selalu menjaga semangat, komitmen, dan profesionalitas agar pelayanan Bank Jatim kepada masyarakat dapat terus optimal,” tegasnya.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Khofifah juga menekankan pentingnya saling menjaga semangat dan sinergitas demi meningkatkan produktivitas di tengah tantangan ekonomi global yang sedang terjadi. Dia berharap semua pihak dalam menghadapi dinamika kontraksi ekonomi global hari ini tetap memiliki semangat optimisme dan kekuatan bahwa Insya Allah ekonomi Jatim akan terjaga dengan  baik melalui sinergitas dari seluruh kekuatan, elemen, dan institusi di Jawa Timur.

”Keberadaan BUMD, Koperasi dan UMKM juga menjadi penting sebagai salah satu penyumbang PAD APBD dan tulang punggung perekonomian Jawa Timur. Untuk itu, perlu adanya upaya membangun ketahanan dari bawah yang kuncinya adalah Koperasi, UMKM serta BUMD. Sudah saatnya Jawa Timur menguatkan sektor-sektor kunci, baik itu energi, pangan, logistik, maupun pembiayaan, yang semuanya dapat diperkuat melalui peran aktif BUMD," tegas Khofifah.

Di samping itu, Wagub Emil Dardak juga mengajak seluruh elemen BUMD, Koperasi dan UMKM untuk berbenah dan bersiap diri menyongsong masa depan Jawa Timur sebagai Gerbang Baru Nusantara.  "Definisi gerbang baru nusantara adalah sebuah konsep yang menjemput masa depan," katanya.

Emil menyebutkan, terdapat delapan key point Jawa Timur sebagai Gerbang Baru Nusantara yang di antaranya adalah peran Jatim sebagai pengatur arus komoditas. Di masa depan nantinya, daerah lain, bahkan negara lain akan terus melakukan inovasi.  "Maka dari itu, kita harus berbenah, mengantisipasi masa depan. Kita bukan menerima barang, tetapi kita yang harus mengatur arus barang," tegasnya.(an)

KORANRAKYAT,WHANSHINTON, DC,- Presiden Amerika Serikat Donald Trump, pada Kamis (3/4/25) mengumumkan kebijakan tarif impor baru yang menargetkan sejumlah negara termasuk beberapa mitra dagang terdekat AS. Indonesia juga termasuk di dalamnya yang terkena penerapan tarif baru tersebut.Berbagai kalangan internasional menilai, langkah ini berisiko memicu perang dagang yang berpotensi merugikan perekonomian global.Sementara itu, dalam pidato di “Rose Garden” (Taman Mawar) Gedung Putih dengan latar belakang bendera AS, Trump menerapkan tarif impor tinggi terhadap China dan Uni Eropa. Ia menyebutnya hari itu sebagai “Hari Pembebasan”. Amerika siap balas pajak Netflix Indonesia dengan tarif dagang

Sontak mata uang dolar AS langsung melemah satu persen terhadap euro serta mengalami pelemahan terhadap mata uang utama lainnya setelah pengumuman tarif impor ini.“Selama bertahun-tahun, negara kita telah dieksploitasi oleh berbagai negara, baik sekutu maupun lawan,” kata Trump.

Tarif impor yang diterapkan meliputi:

·         – 34 persen untuk impor dari Tiongkok (ditambah 20% tarif sebelumnya, total 54%)
– 20 persen untuk Uni Eropa
– 24 persen untuk Jepang
– 26 persen untuk India
– 46 persen untuk Vietnam
– 24-49 persen untuk Thailand, Indonesia, Malaysia, Kamboja, dan Myanmar
– 24 persen untuk Brunei
– 10 persen untuk Singapura
– Tarif dasar 10 persen untuk Inggris dan beberapa negara lainnya

Selanjutnya Trump menampilkan grafik daftar pungutan, mengeklaim kebijakan tarif impor ini lebih rendah dibandingkan tarif yang dikenakan negara-negara lain terhadap produk ekspor AS. Dilaporkan, pengumuman ini disambut sorak-sorai dari para pekerja industri baja, minyak, dan gas yang hadir dalam acara tersebut. “Tarif ini akan membuat Amerika kaya kembali,” ujar Trump.

Berpotensi memicu resesi 

Tetapi, banyak ekonom memperingatkan kebijakan ini berpotensi memicu resesi di AS karena peningkatan biaya bagi konsumen domestik serta risiko perang dagang global yang merugikan.Dilaporkan pula, pasar keuangan juga bereaksi negatif, dengan volatilitas meningkat akibat ketidakpastian kebijakan perdagangan AS.Langkah Trump ini semakin memperburuk hubungan dengan sekutu lama AS. Mitra dagang utama telah mengancam akan melakukan pembalasan dengan memberlakukan tarif serupa terhadap produk-produk AS.

Kendati begitu, Trump tetap optimis kebijakan ini akan menandai era baru bagi industri Amerika. “Hari ini akan dikenang sebagai hari di mana industri Amerika lahir kembali,” tegasnya.Selanjutnya, dunia akan menunggu langkah berikutnya dari negara-negara yang terkena dampak tarif impor ini apakah mereka akan melakukan negosiasi atau memilih jalur konfrontasi dalam eskalasi perang dagang global ini.

Prabowo Perintahkan Airlangga Kirim

Surat Ke Amerika

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto memerintah agar pemerintah mengirimkan surat ke Amerika Serikat terkait penerapan tarif impor AS ke Indonesia. Airlangga mengatakan, saat ini, pemerintah terus berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait, termasuk asosiasi pelaku usaha, untuk memastikan bahwa suara industri dalam negeri turut menjadi bagian dari proses perumusan strategi kebijakan menyikapi kebijakan tarif Presiden AS Donald Trump. “Karena ini masih dinamis dan masih perlu working group untuk terus bekerja, Bapak Presiden minta kita bersurat sebelum tanggal 9 April 2025.

Namun teknisnya, tim terus bekerja untuk melakukan dalam payung deregulasi sehingga ini merespons dan menindaklanjuti daripada Sidang Kabinet yang lalu di bulan Maret,” kata Airlangga dalam siaran pers, Minggu (6/4/2025).

 Rencananya, pemerintah akan mengundang para asosiasi pelaku usaha dalam forum sosialisasi dan penjaringan masukan terkait kebijakan tarif yang diberlakukan oleh AS. Pertemuan rencananya akan digelar pada Senin (7/4/2025). “Besok seluruh industrinya akan diundang untuk mendapatkan masukan terkait dengan ekspor mereka dan juga terkait dengan hal-hal yang perlu kita jaga, terutama sektor padat karya,” kata Menko Airlangga.

Tidak hanya merespons kebijakan tarif impor AS, pemerintah juga menyiapkan langkah strategis menyambut pembukaan pasar Eropa. Sebab, Eropa merupakan pasar terbesar kedua setelah China dan Amerika Serikat.

 “Ini juga bisa kita dorong, sehingga kita punya alternatif market yang lebih besar,” ujar Airlangga. Airlangga menyatakan bahwa pemerintah Indonesia tidak akan mengambil langkah retaliasi atau pembalasan atas kebijakan tarif Trump tersebut.(as)