Arab Saudi, Koranrakyat.com,-Pemerintah Republik Indonesia bersama Pemerintah Kerajaan Arab Saudi telah menandatangani kesepakatan perhajian (MoU) untuk musim haji 1446 H /2025 M. Penandatanganan kesepakatan ini dilakukan Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F. Al-Rabiah, di Jeddah.

"Alhamdulillah hari ini baru saja kami menandatangani kesepakatan haji dengan pihak Arab Saudi. Ada beberapa hal yang kita sepakati, salah satunya jumlah jemaah haji Indonesia yang akan diberangkatkan pada masa operasional haji 1446 H/2025 M sebanyak 221 ribu orang," ungkap Menag Nasaruddin Umar di Jeddah, Minggu (12/1/2025).

Turut hadir dalam proses penandatanganan Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang,  Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Mochamad Irfan Yusuf,  Wakil BP Haji Dahnil Anzar Simanjuntak, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Fadlul Imansyah, Konjen RI di Jeddah Yusron B. Ambary, Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief, Direktur Pelayanan Haji Luar  Negeri Muchlis M Hanafi, serta Konsul Haji pada KJRI Jeddah Nasrullah Jasam.

Menag menerangkan, keberangkatan dan kepulangan 221 ribu jemaah haji akan terbagi pada dua bandara di Arab Saudi. "Sebanyak 110.500 jemaah akan datang melalui Bandara Amir Mohammad Bin Abdul Aziz di Madinah dan pulang melalui Bandara King Abdul Aziz di Jeddah," kata Menag. 

"Sementara, setengahnya lagi, akan datang melalui Bandara King Abdul Aziz Jeddah dan pulang melalui Bandara Amir Mohammad bin Abdul Aziz Madinah," sambungnya.

Menag berharap, dengan telah ditandatanganinya MoU ini, maka persiapan penyelenggaraan haji dapat segera difinalisasi. "Saya minta, kepada seluruh pihak yang terlibat dalam persiapan agar mengerahkan seluruh tenaga dan pikirannya untuk menyukseskan penyelenggaraan haji 1446 H/2025 M ini," kata Menag. 

Indonesia saat ini mendapat kuota petugas sebanyak 2.210 atau 1% dari kuota jemaah. Menag Nasaruddin Umar terus berupaya melobi Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F Al Rabiah agar Indonesia bisa mendapatkan tambahan kuota petugas.

"Kita terus mengupayakan untuk mendapatkan tambahan kuota petugas agar jumlahnya lebih memadai untuk memberikan pelayanan yang lebih maksimal kepada jemaah haji Indonesia," sebutnya.

Dalam salah satu klausul MoU disebutkan bahwa Kementerian Haji dan Umrah memiliki hak untuk mengurangi atau menaikkan persentase petugas sesuai kebutuhan. Hal itu akan diperbarui setelah selesai tahapan kontrak layanan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

MoU Menag RI dan Menhaj Saudi juga mengatur masalah keamanan. Seluruh jemaah haji diminta mematuhi dan menaati peraturan Kerajaan Arab Saudi termasuk terkait pergerakan saat puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Jemaah juga diminta tidak melakukan aktivitas propaganda dan mengeraskan suara di tempat umum. Sebaliknya, jemaah diminta untuk menghormati dan menjaga kesucian Dua Tanah Suci.

Aturan lainnya berkenaan penggunaan perangkat fotografi, termasuk telepon genggam, agar tidak mengganggu keamanan dan ketertiban umum. Larangan lainnya antara lain: mengibarkan bendera negara tertentu, mempublikasikan slogan-slogan politik dan partai, atau mempolitisasi musim haji.

"Kami juga sudah menyepakati beberapa aturan keamanan yang diterapkan selama pergerakan jemaah haji. Pada prinsipnya, pemerintah Indonesia siap bekerja sama dengan Kerajaan Arab Saudi terkait dengan keamanan dan kenyamanan jemaah selama di tanah suci," ungkap Menag.

Selain menandatangani MoU, kunjungan Menag ke Arab Saudi juga dalam rangka menghadiri Mu’tamar dan Pameran Haji di Jeddah. Menag juga akan bertemu dengan sejumlah pihak di Arab Saudi untuk memastikan kesiapan pelayanan jemaah. 

"Fokus kita adalah bagaimana jemaah haji Indonesia bisa mendapat layanan terbaik. Ini akan kita persiapkan sejak awal," tandasnya(eas)

JAKARTA.KORANRAKYAT.COM,-Menteri Agama Nasaruddin Umar bertolak ke Arab Saudi untuk melaksanakan tugas dari Presiden Prabowo Subianto terkait penyelenggaraan ibadah haji 1446 H/2025 M. Menurut Menag, Presiden Prabowo menginginkan persiapan haji tahun ini dilakukan dengan optimal dan meningkat kualitasnya.

“Harapan Presiden RI, Pak Probowo Subianto, ke depan haji selain murah juga harus lebih baik. Ini tantangan bagi kami semua,” kata Menag Nasaruddin Umar saat ditemui di Terminal VIP Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu (11/1/2025). 

Selama berada di Arab Saudi, Menag Nasaruddin Umar yang didampingi Direktur Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Hilman Latief dijadwalkan akan memenuhi beberapa undangan terkait persiapan haji. Termasuk, melaksanakan pertemuan dengan Menteri Urusan Haji Arab Saudi Tawfiq  F Al-Rabiah untuk finalisasi kerja sama penyelenggaraan haji. 

“Kita akan melaksanakan beberapa kegiatan selama di Saudi. Ada penandatanganan kerja sama terkait penyelenggaraan Ibadah Haji 1446 H/2025 M dan pameran," terang Menag.

"Di pameran kita akan menyaksikan para penyedia layanan. Kita bisa melihat, kira-kira siapa (penyedia layanan) yang paling tepat untuk dilakukan kerja sama dalam menyukseskan penyelenggaraan haji tahun ini,” tutur Menag Nasaruddin Umar. 

Lebih lanjut ia menyampaikan, selain Kementerian Agama, sesuai arahan Presiden Prabowo terdapat beberapa pihak yang turut serta mempersiapkan dan mengawasi penyelenggaraan haji. Seperti Badan Penyelenggaraan Haji (BP Haji), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta Kejaksaan. Dalam lawatan ke Arab Saudi kali ini, juga turut serta  Kepala BP Haji Mochamad Irfan Yusuf. 

“Berikanlah kesempatan kepada kami. Saya selaku Menteri Agama, Kepala BPH, dan pihak terkait. Ada juga KPK, kejaksaan, dan berbagai pihak yang akan memantau penyelenggaraan ibadah haji yang bersih, tertib,” kata Menag Nasaruddin Umar.

Menag Nasaruddin Umar juga menjelaskan bahwa dirinya juga bukan malaikat. Untuk itu, Menag Nasaruddin Umar yang juga Imam Besar Masjid Istiqlal mengharapkan doa dari masyarakat dan seluruh umat Islam di Indonesia.

“Do’akan kami, supaya bisa bekerja dengan baik dan tenang, efektif, efisien yang menjadi harapan kita semua. Mudah-mudahan harapan kita bersama, haji tahun ini bisa lebih baik, walaupun harganya sedikit agak turun, tapi kita ingin kualitas pelayanan dan pelaksananaanya insyaAllah akan lebih baik,” tegas Menag Nasaruddin Umar.(eas)

JAKARTA.KORANRAKYAT.COM,-Kementerian Agama mulai tahun ini akan mengakselerasi program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan yang menjadi binaannya, baik guru madrasah maupun guru agama (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, maupun Khonghucu) di sekolah umum. Ada 625.481 guru yang ditargetkan dapat diselesaikan dalam kurun waktu dua tahun mendatang.

“Mulai tahun ini, kita akan akselerasi PPG guru. Langkah ini diambil untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalitas, kesejahteraan dan kualitas guru untuk mendukung kebijakan pemerintah Prabowo-Gibran,” terang Menag Nasaruddin Umar, di Wajo, Jumat (10/1/2025).

Saat ini, terdapat 625.481 guru binaan Kementerian Agama yang belum mengikuti PPG Dalam Jabatan. Rinciannya, 484.678 guru madrasah, 95.367 guru PAI di sekolah umum, 29.002 guru agama Kristen, 11.157 guru agama Katolik, 4.412 guru agama Hindu, 689 guru agama Buddha, dan 179 guru agama Khonghucu. 

"PPG Dalam Jabatan bagi guru binaan Kemenag ini akan kita coba selesaikan dalam dua tahun. Kita sudah membentuk Panitia Nasional Pendidikan Profesi Guru atau PPG Kemenag agar bisa bekerja lebih cepat," tegasnya.

Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Abu Rokhmad, menambahkan bahwa pelaksanaan PPG di Kementerian Agama dilaksanakan melalui satu pintu kepantiaan nasional sebagai wujud dari implementasi Moderasi Beragama sekaligus mempermudah koodinasi antar unit pembina.

"Pelaksanaan PPG bagi guru di lingkungan Kementerian Agama dilaksanakan serempak melalui Panitia Nasional. Ini bentuk implementasi dari Moderasi Beragama dan kemudahan dalam koordinasi. Karena isunya sama pada setiap masing-masing agama", tandasnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Nasional PPG Kemenag yang juga Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan, Thobib Al-Asyhar, menjelaskan, PPG Kemenag pada 2025 ditargetkan untuk 269.168 guru. Sementara pada 2026, PPG Kemenag ditargetkan untuk 356.313 guru. 

Prosesnya, lanjut Thobib, akan dibuat dalam beberapa angkatan. Untuk angkatan pertama, PPG akan dilakukan mulai Maret 2025. 

“Kita targetkan ada 80 sampai 100 Ribu peserta PPG untuk angkatan pertama pada Maret mendatang,” sebut Thobib.

Berikut persyaratan peserta PPG Dalam Jabatan Kementerian Agama:

1. Terdaftar aktif sebagai guru dalam satminkal yang terdata dalam sistem pendataan Kementerian Agama;

2. Guru yang diangkat paling lambat pada 30 Juni 2023 dan terdata aktif Tahun Ajaran 2023/2024;

3. Memiliki kualifikasi akademik minimal S-1/D-IV yang sesuai dengan mapel PPG Dalam Jabatan;

4. Belum mencapai batas usia pensiun guru berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

5. Belum memiliki sertifikat pendidik;

6. Sehat jasmani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat jasmani dari rumah sakit pemerintah/puskesmas/pusat layanan kesehatan lainnya.

7. Bagi calon peserta PPG Dalam Jabatan akan dilakukan seleksi administrasi berbasis data yang ada dalam sistem.(eas)

BATU,KORANRAKYAT.COM, - Kecelakaan tragis terjadi ketika bus pariwisata mengalami rem blong dan menghantam belasan kendaraan di Jalan Imam Bonjol hingga Jalan Ir. Soekarno, Kota Batu, Jawa Timur, Rabu (8/1/2025).  Peristiwa ini menelan korban jiwa empat orang dan menyebabkan belasan lainnya luka-luka. Dari penyelidikan sementara, Bus pariwisata Sakhindra Trans dengan nomor polisi DK 7942 GB itu mengangkut rombongan SMK TI Bali Global Badung.  Baca juga: Sederet Fakta Kecelakaan Maut Bus Rombongan Siswa SMK di Batu, 4 Orang Tewas Rombongan terdiri dari 43 peserta yang sedang melaksanakan kunjungan industri ke Semarang, Yogyakarta, dan Malang. Baca juga: Kesaksian Korban Kecelakaan Beruntun Bus Pariwisata di Kota Batu Peran Keluarga dalam Program Makan Bergizi Gratis Artikel Kompas.id Kecelakaan terjadi sekitar pukul 19.15 WIB.

Bus kehilangan kendali saat rem tidak berfungsi, melaju kencang dari Jalan Imam Bonjol, melewati perempatan Batos, dan berhenti setelah menghantam kendaraan serta pengguna jalan di depan Sekolah Al Kitab Batu. Kesaksian korban selamat  Salah satu korban selamat, Bambang Eko (46), mengaku masih merasa syok ketika mendapat perawatan di IGD Rumah Sakit Bhayangkara Hasta Brata, Kota Batu. Dirinya Dia menjadi salah satu korban selamat dalam kecelakaan bus pariwisata yang terjadi di depan mal Batu Town Square (Batos).

 Pria warga Desa Tulungrejo, itu tidak mengalami luka parah seperti korban lainnya. Dia hanya mendapat perawatan beberapa jam saja dan dokter memperbolehkannya pulang. Saat kecelakaan itu, Bambang berada di dalam mobil untuk perjalanan ke arah Malang. Sebelum mobilnya ditabrak, dia sudah mendengar adanya bunyi keras dari belakang yang dicurigai adanya peristiwa tabrakan. "Di sekitar kuburan China (sekitar Jalan Patimura), tiba-tiba dari belakang bruak," kata Bambang secara singkat, Rabu (8/1/2024). Korban Berdasarkan data sementara dari Polres Batu, berikut adalah daftar korban meninggal dunia: Agus Darianto (60), warga Desa Sidomulyo, Kota Batu. Sugianto Mumun (40), warga Jember. Anis, warga Jember. Syafa (20 bulan), warga Jember. Korban Luka-luka di RS Hasta Brata Batu adalah sebagai berikut: Mustofa Ahman (20), warga Jalan Wukir, Batu. Muh Safiudin (30), warga Desa Tanggul Kulon, Jember. Sugiarti (60), warga Dinoyo, Malang. Moch Bayu Jatmiko (38), warga Lowokwaru, Malang. Prasasti Nur Aulia (23), warga Blimbing, Malang. Tino Trisula (32), warga Sisir, Batu. Bambang Eko Pribadi (49), warga Junggo, Batu. Rasminanto (71), warga Junggo, Batu. Korban Luka-luka di RS Karsa Husada Kota Batu: Syafa (20 bulan), sebelumnya dinyatakan meninggal dunia. Seperti diberitakan sebelumnya, Kapolres Batu, AKBP Andi Yudha Pranata, menyampaikan bahwa fokus utama saat ini adalah penanganan korban dan pendataan lebih lanjut. Semua korban telah dievakuasi ke RS Hasta Brata dan RS Karsa Husada. Baca juga: Fakta Satu Keluarga Tewas Ditabrak Calya di Pekanbaru: Pengemudi Positif Narkoba “Untuk sementara ada 4 orang meninggal, semoga tidak bertambah. Saat ini masih kami data. Korban kami bawa ke RS Hasta Brata dan Karsa Husada,” kata Kapolres Batu, AKBP Andi Yudha Pranata, Rabu (8/1/2025). (Penulis: Nugraha Perdana | Editor: Aloysius Gonsaga AE) Artikel ini telah tayang di Tribunmataraman.com dengan judul: Update Daftar Terbaru Nama Korban Kecelakaan Bus Remblong di Kota Batu   (nyo) 

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM -PSSI resmi menetapkan Patrick Kluivert sebagai pelatih baru timnas Indonesia. Pelatih asal Belanda tersebut dikontrak dua tahun dari 2025 hingga 2027 dengan opsi perpanjangan kontrak.

Saat melatih Skuad Garuda, Kluivert akan dibantu oleh sejumlah asisten pelatih dari Belanda seperti Alex Pastoor dan Denny Landzaat. Selain itu, akan ada dua pelatih lokal Indonesia yang menjadi asisten pelatih.

Kluivert merupakan pemain legenda tim Belanda. Pada eranya dia merupakan striker terbaik Belanda sekaligus sejumlah klub papan atas Eropa seperti Ajax Amsterdam, AC Milan, Barcelona, CF Valencia, Newcastle United, PSV dan Lille.

Setelah pensiun sebagai pemain pada tahun 2008, pelatih kelahiran Amsterdam, Belanda pada 1 Juli 1976 tersebut langsung merintis karier sebagai pelatih. Dia memulai sebagai asisten pelatih di AZ Alkmaar, NEC Nigmegen, Brisbane Roar. Selanjutnya menjadi pelatih Jong Twente dan berhasil meraih gelar juara.

Kluivert juga pernah menjadi asisten pelatih Louis van Gaal di tim nasional Belanda yang meraih peringkat ketiga pada Piala Dunia FIFA 2014 di Brasil. Pada tahun 2015, Kluivert ditunjuk sebagai pelatih kepala tim nasional Curaçao untuk kualifikasi Piala Dunia FIFA 2018 dan kualifikasi Piala Karibia 2017. Pengalaman lainnya termasuk menjabat sebagai direktur olahraga di Paris Saint-Germain dan akademi Barcelona, melatih tim Ajax A1 (U-19) serta menjadi asisten Clarence Seedorf di tim nasional Kamerun.

Sebelum ke Indonesia, dia menjadi pelatih klub Turki, Adana Demirspor. Selain itu, Kluivert juga pernah menjabat sebagai direktur akademi FC Barcelona.

Kluivert direncanakan akan datang ke Indonesia pada Sabtu (11/1) mendatang dan keesokan harinya langsung dikenalkan secara resmi ke publik.

Debut Kluivert akan dimulai saat Indonesia melawan Australia di Sydney Football Stadium pada 20 Maret dan Bahrain di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta tanggal 25 Maret mendatang. Laga tersebut merupakan pertandingan lanjutan ronde ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 grup C zona Asia.(ard)

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM,- . Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa eks Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai saksi kasus korupsi pengadaan gas cair alam atau Liquefied Natural Gas (LNG), Kamis (9/1/2025). Ahok telah tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis siang pukul 11.20 WIB untuk menjalani pemeriksaan. "Buat saksi untuk perusahaan LNG Pertamina," kata Ahok kepada wartawan. Ahok mengatakan, kehadirannya dalam pemeriksaan hari ini dibutuhkan karena kasus tersebut muncul saat ia masih menjabat sebagai komisaris PT Pertamina."Iya, karena kan kita waktu itu yang temukan ya. Kita kirim surat Kementerian BUMN juga waktu itu," ujar politikus PDI-P tersebut.

Diketahui, KPK tengah mengembangkan kasus korupsi pengadaan gas cair alam atau LNG di PT Pertamina. Pada 2 Juli 2024, KPK menetapkan dua pejabat PT Pertamina lainnya sebagai tersangka dalam kasus tersebut, yaitu Senior Vice President (SVP) Gas & Power PT Pertamina tahun 2013-2014 Yenni Andayani dan Direktur Gas PT Pertamina periode 2012-2014 Hari Karyuliarto. Adapun eks Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan divonis sembilan tahun penjara dalam kasus korupsi pengadaan gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) di PT Pertamina. Karen dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut.(as)

SURABAYA.KORANRAKYAT.COM Januari 2025 – Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji), Dahnil Anzar Simanjuntak, mengunjungi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), dan Asrama Haji Surabaya untuk mendiskusikan persiapan pelaksanaan haji 2025. Kunjungan ini bertujuan menggali masukan dari berbagai pihak guna mewujudkan penyelenggaraan haji yang lebih efisien dan inklusif.

Dalam pertemuan tersebut, dibahas sejumlah isu strategis, termasuk efisiensi biaya haji, rencana pemotongan DAM (Denda) di dalam negeri, dan kontribusi haji terhadap perekonomian nasional. Dahnil berharap keterlibatan aktif Muhammadiyah dan NU dalam memberikan masukan dan fatwa untuk mendukung kebijakan ini.

“Kami ingin penyelenggaraan haji bukan hanya sukses secara spiritual, tetapi juga mendukung sektor ekonomi, seperti UMKM dan pertanian Indonesia,” ujar Dahnil.

Semangat kebangsaan juga ditekankan, mengacu pada peran para tokoh pendahulu seperti KH Ahmad Dahlan dan KH Hasyim Asy’ari yang menjadikan haji sebagai momentum kebangkitan nasional.

Melalui kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat, BP Haji optimis pelaksanaan haji 2025 akan semakin transparan, efisien, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi umat dan bangsa.(eas)

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM,-Mendampingi Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) RPJMN Tahun 2025–2029 yang digelar di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jl. Taman Suropati No. 2, Menteng, Jakarta Pusat, pada Senin (30/12/2024).

Wapres disambut oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, lalu keduanya tampak berbincang sembari menunggu kehadiran Presiden Prabowo Subianto.

Presiden Prabowo hadir dalam acara tersebut dan memberikan arahan, sekaligus menyampaikan apresiasinya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk periode lima tahun ke depan.

“Pada kesempatan ini, saya ucapkan terima kasih kepada Kepala Bappenas beserta seluruh jajarannya, juga kepada para Gubernur dan Kepala Badan Perencanaan Daerah yang telah bekerja keras menyusun dan menghasilkan RPJMN ini,” ujar Presiden Prabowo.

Dalam arahannya, Presiden menekankan pentingnya pelaksanaan program pembangunan nasional yang bebas dari korupsi dan tindakan kecurangan lainnya. Ia menggarisbawahi bahwa diperlukan kerja sama yang solid dari seluruh pihak untuk memastikan program-program tersebut berjalan dengan baik.

“Kita ingin melaksanakan pembangunan nasional dengan mengurangi segala bentuk kebocoran, manipulasi, _mark up_, akal-akalan, dan sebagainya. Ini membutuhkan kerja sama semua pihak [yaitu lembaga] Yudikatif, Legislatif, dan Pemerintahan, serta Aparat semua harus kerja sama,” tutur Kepala Negara.

Menutup arahannya, Presiden mengingatkan agar momentum ini digunakan sebaik-baiknya oleh pemerintah pusat dan daerah untuk merumuskan program-program yang efektif demi kesejahteraan masyarakat. Ia juga mengajak para peserta musyawarah untuk menjalankan pemerintahan dengan optimisme dan semangat kebersamaan.

“Laksanakan Musrenbangnas ini dengan sebaik-baiknya. [Mari] kita melangkah menatap masa depan dengan penuh keyakinan, kompak, dan selalu bersyukur,” tutup Presiden Prabowo.(as)

JAKARTA KORANRAKYAT.COM _Kementerian Agama dan Komisi VIII DPR hari ini menyepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1446 H/2025 M turun jika dibandingkan dengan biaya haji 2024. Kesepakatan ini dirumuskan dalam Rapat Kerja Kementerian Agama dengan Komisi VIII DPR RI di Senayan, Jakarta.

Rapat kerja dipimpin Ketua Komisi VIII DPR, Marwan Dasopang. Hadir, Menag Nasaruddin Umar, Wakil Menteri Agama Romo HR Muhammad Syafi’i, Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Muhammad Irfan, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah, Sekjen Kemenag M Ali Ramdhani, serta Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief dan jajarannya.

Raker menyepakati besaran BPIH untuk setiap jemaah haji reguler rata-rata sebesar Rp89.410.258,79 dengan asumsi kurs 1 USD sebesar Rp16.000 dan 1 SAR sebesar Rp4.266,67. "Rerata BPIH tahun 1446 H/2025 M sebesar Rp89.410.258,79. Biaya ini turun dibanding rerata BPIH 2024 yang mencapai Rp93.410.286,00,” terang Menag Nasaruddin Umar di Jakarta, Senin (6/1/2024).

BPIH terdiri atas dua komponen. Pertama, komponen yang dibayar langsung oleh jemaah haji atau disebut Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih). Kedua, komponen Nilai Manfaat yang bersumbar dari hasil optimalisasi dana setoran awal jemaah haji. Penurunan BPIH berdampak pada turunnya Bipih yang harus dibayar jemaah dan Nilai Manfaat yang dialokasikan dari hasil optimalisasi setoran awal jemaah.

“Bipih yang dibayar jemaah, rata-rata sebesar Rp55.431.750,78 atau 62% dari total BPIH 2025. Sisanya yang sebesar 38% atau rata-rata sebesar Rp33.978.508,01 dialokasikan dari nilai manfaat,” sebut Menag.

Menag Nasaruddin menyampaikan bahwa pengesahan hasil Raker dengan Komisi VIII DPR ini akan menjadi dasar bagi Presiden Prabowo Subiyanto untuk menetapkan BPIH. Hal ini sebagaimana termaktub dalam Pasal 48 UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, bahwa besaran BPIH ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri Agama setelah mendapat persetujuan DPR RI.

Indonesia pada 2025 mendapatkan 221.000 kuota. Jumlah ini terdiri atas 201.063 jemaah reguler murni, 1.572 petugas haji daerah, dan 685 adalah pembimbing KBIHU. 17.680 jemaah haji khusus

*Apresiasi DPR*

Mewakili Pemerintah, Menag Nasaruddin Umar menyampaikan apresiasi kepada Komisi VIII DPR. Meski dalam masa reses, para wakil rakyat terus bekerja untuk memberikan yang terbaik kepada jemaah.

“Kami dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama, memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Komisi VIII DPR,” terang Menag.

Menurutnya, Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang telah disepakati sesuai dengan harapan pemerintah sejak awal. BPIH ini juga merupakan harapan Presiden Prabowo Subiyanto yang mengobsesikan agar calon jemaah haji diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji dengan biaya lebih murah, ketika itu dimungkinakn.

“Alhamdulilah pada kesempatan kali ini terwujud,” sebut Menag.  

“Pada kesempatan lain, BPKH juga mendapat kesempatan yang baik karena nilai manfaat yang bisa diberikan kepada calon jemaah haji kita tidak sebesar tahun lalu. Artinya ada penghematan,” sambungnya.

Total nilai manfaat yang disepakati untuk digunakan pada penyelenggaraan ibadah haji 1446 H/2025 M sebesar Rp6.831.820.756.658,34. Angka ini lebih kecil sebesar Rp1.368.219.881.908,86 jika dibandingkan dengan nilai manfaat yang digunakan pada operasional haji 2024, sebesar Rp8.200.040.638.567,20.

“Atas nama pemerintah, kami bersama Ketua BP HAJI menyampaikan terima kasih setinggi tingginya. Harapan kita menjadi harapan masyarakat juga. Kami memohon kepada Allah, perjuangan ini bisa diterima baik oleh semua pihak, termasuk masyarakat kita yang akan berhaji,” papar Menag.

Menag yakin penurunan biaya haji ini akan disambut baik oleh masyarakat. Namun, Menag juga berharap masyarakat tidak hanya tersenyum pada Januari 2024, saat mendengar biaya haji tahun ini turun. Lebih dari itu, kata Menag, pemerintah akan terus berupaya agar jemaah juga tersenyum pada saat penyelenggaraan haji di Juni mendatang.

“Kita ingin bukan hanya tersenyum di Januari tapi juga tersenyum di bulan Juni pada saat penyelenggaraan ibadah haji tidak ada kekurangan berarti yang dialami jemaah,” harap Menag.(eas)

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM,_Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Ditjen Pendis) Kementerian Agama (Kemenag) menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 10 tahun 2024 tentang Panduan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Lingkungan Pesantr⅘en. 

Direktur Jenderal Pendis Abu Rokhmad menuturkan, surat edaran yang diterbitkan pada 31 Desember 2024 diperuntukkan bagi seluruh pondok pesantren di Indonesia. "Seluruh entitas Pendidikan Islam siap menyukseskan Makan Bergizi Gratis yang merupakan program prioritas Presiden Prabowo. Edaran kali ini kami terbitkan untuk menjadi panduan implementasi MBG di pondok pesantren," tutur Abu Rokhmad di Jakarta, Minggu (5/1/2025). 

Menurut Abu Rokhmad implementasi program MBG tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi tetapi juga sebagai bagian dari penguatan karakter peserta didik. "Program MBG bukan sekadar inisiatif untuk memenuhi kebutuhan gizi peserta didik tetapi juga menjadi media pembelajaran karakter," kata Abu Rokhmad. 

"Misalnya, dalam pelaksanaan MBG, ada pembiasaan bagi para santri untuk mempraktikan nilai spiritual karena diajarkan berdoa sebelum makan, mempraktikan nilai toleransi  karena mereka diajarkan untuk antre, tidak saling serobot dan sebagainya," imbuhnya. 

Karenanya, lanjut Abu Rokhmad, program MBG ini harus dimanfaatkan oleh para pimpinan pondok pesantren untuk memperkuat penanaman karakter bagi para santri. 

Berikut petikan SE Dirjen Pendidikan Islam No 10 tahun 2024: 

*SE Dirjen Pendidikan Islam*

*No 10 Tahun 2024*

*Panduan Program Makan Bergizi Gratis di Lingkungan Pesantren*

1. Pimpinan Pesantren agar melaksanakan program MBG sebagai salah satu langkah strategis meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, baik dari segi kesehatan maupun moral peserta didik.

2. Program MBG dirancang untuk mengajarkan nilai karakter berikut: 

a. Nilai Spiritual

Caranya, membiasakan peserta didik berdoa sebelum makan (meningkatkan rasa syukur dan menanamkan kebiasaan baik yang mendukung pembentukan karakter). 

Etika makan dan minum, antara lain:

1) Berwudhu ketika hendak makan.

2) Membaca basmalah sebelum makan.

3) Membaca hamdalah setelah makan.

4) Berkumur setelah makan.

5) Makan dengan tangan kanan.

6) Makan menggunakan tiga jari.

7) Mengambil makanan yang terdekat.

8) Tidak makan sambil berbaring.

9) Tidak mencaci makanan.

10) Tidak membiarkan makanan yang jatuh.

11) Tidak berlebih-lebihan dalam makan.

12) Minum dengan tiga tegukan dan membaca basmalah.

13) Tidak bernafas dalam bejana (tempat minum).

14) Tidak makan dan minum dengan berdiri.

b. Toleransi dan Tenggang Rasa

Program MBG akan menggunakan sistem prasmanan. Peserta didik diajarkan untuk: 

1) Mengantre dengan tertib. 

2) Mengambil makanan secukupnya. 

3) Menghormati teman-teman sekelasnya. 

Kegiatan ini mengajarkan peserta didik untuk saling menghargai, berbagi, dan menjaga keharmonisan dalam lingkungan madrasah dan pesantren. 

c. Nilai Tanggung Jawab

Peserta didik juga akan diajarkan untuk membawa peralatan makan dari rumah, yang kemudian mereka cuci sendiri setelah selesai digunakan. Tujuannya:

1) Meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap barang pribadi. 

2) Membiasakan hidup bersih dan mandiri.

3. Jadwal Pembagian MBG

a. Peserta didik PaudQu dan Kelas 1-2 SPM/PDF/PKPPS jenjang Ula:  *MBG dibagikan pukul 08.00 waktu setempat*

b. Peserta didik kelas 3-6 SPM/PDF/PKPPS jenjang Ula: *MBG dibagikan pukul 09.30 waktu setempat*

c. Peserta didik SPM/PDF/PKPPS jenjang Wustha dan Ulya: *MBG dibagikan pukul 12.00 waktu setempat*(eas