JAKARTA,KORANRAKYAT.COM,-: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami aliran dana kasus suap dana hibah di Jawa Timur (Jatim) ke anggota DPRD setempat. Penyidik memeriksa lima saksi untuk mendalami dugaan itu pada Rabu, 23 Oktober 2024.“(Saksi) hadir, dan didalami terkait dengan pemberian fee kepada anggota DPRD atas pengusulan dan pencairan dana hibah,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulis, Kamis, 24 Oktober 2024.
Tessa cuma mau memerinci inisial lima saksi itu yakni AA, RWS, AH, AYM, dan BW. Namun, berdasarkan informasi yang dihimpun, mereka yakni mantan staf pada Sekretariat DPRD Jatim Bagus Wahyudyono, pihak swasta Achmad Yahya M, serta tiga wiraswasta Ahmad Affandi, RA Wahid Ruslan, dan Ahmad Heriyadi“Pemeriksaan dilakukan di (Kantor) BPKP perwakilan Provinsi Jatim,” ucap Tessa.

       KPK masih enggan memerinci nama-nama anggota DPRD Jatim yang diduga menerima uang terkait perkara ini. Nominalnya pun masih dirahasiakan sampai persidangan digelar.KPK menetapkan 21 tersangka dalam perkara ini. Sebanyak empat orang berstatus penerima suap dan 17 lainnya pemberi.
KPK masih ogah memerinci identitas mereka. Namun, tiga tersangka penerima berstatus penyelenggara negara dan satu sisanya staf pejabat.Sementara itu, 15 tersangka pemberi merupakan pihak swasta. Dua sisanya berstatus sebagai penyelenggara negara.
Kasus ini sebelumnya menjerat mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua Simanjuntak. Dia sudah dinyatakan bersalah dan divonis sembilan tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, Selasa, 29 September 2023.Sahat didakwa bersalah menerima suap dana hibah Pemprov Jatim senilai Rp39,5 miliar. "Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Sahat T Simanjuntak dengan penjara selama 9 tahun," kata Ketua Majelis Hakim I Dewa Suardhita.Vonis 9 tahun penjara ini lebih rendah daripada tuntutan jaksa KPK. Pada sidang sebelumnya 8 September, Sahat dituntut jaksa 12 tahun penjara. Selain vonis penjara 12 tahun, terdakwa Sahat juga dikenai denda Rp1 milliar subsider 6 bulan. Politisi Partai Golkar tersebut juga diwajibkan membayar uang pengganti senilai Rp39,5 miliar. Apabila tidak mampu membayar, harta benda terdakwa akan disita jaksa untuk dilelang dan hasilnya diserahkan negara. Jika hartanya tidak mencukupi maka harus diganti dengan pidana penjara selama 4 tahun. (an)