Selamat Datang Di Koranrakyat.com infokan berbagai kasus atau keluhan yang berkaitan dengan layanan publik dan tertarik jadi wartawan dan iklan kirim lamaran ke email cv anda ke email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Headline News

Biaya Haji 2026 Turun Komisi VIII DPR Ingatkan Jangan Sampai Korbankan Kualitas Pelayanan
Last Updated on Oct 31 2025

Biaya Haji 2026 Turun Komisi VIII DPR Ingatkan Jangan Sampai Korbankan Kualitas Pelayanan

    JAKARTA,KORANRAKYAT.COM,-- Komisi VIII DPR RI memastikan penurunan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi tidak akan mengorbankan kualitas pelayanan bagi jemaah. DPR bersama pemerintah menyepakati rata-rata BPIH sebesar Rp 87,4 juta per jamaah, dengan...
Catat Kinerja Positif, Bank Jatim Konsisten Dorong Peningkatan Skala Bisnis
Last Updated on Oct 30 2025

Catat Kinerja Positif, Bank Jatim Konsisten Dorong Peningkatan Skala Bisnis

    SURABAYA, KORANRAKYAT.COM,30 Oktober 2025. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) terus berkomitmen untuk menjadi Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan sekaligus menjadi BPD yang memiliki keunggulan kompetitif....
MKD Tolak Pengunduran Diri Rahayu Keponakan Prabowo Tetap jadi Anggota DPR
Last Updated on Oct 30 2025

MKD Tolak Pengunduran Diri Rahayu Keponakan Prabowo Tetap jadi Anggota DPR

   Rahayu Saraswati Djojohadikusumo JAKARTA,KORANRAKYAT.COM ,- Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) memutuskan politikus Partai Gerindra, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, tetap berstatus sebagai Anggota DPR RI periode 2024–2029. Keputusan ini diambil setelah adanya proses pembahasan dan...
Barang Rampasan Dari Koruptor Senilai Rp 300 Trilliun Di Sita Negara
Last Updated on Oct 27 2025

Barang Rampasan Dari Koruptor Senilai Rp 300 Trilliun Di Sita Negara

Presiden Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung Penyerahan Aset Barang Rampasan Negara (BRN) kepada PT Timah Tbk., yang digelar di Smelter PT Tinindo Internusa, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,  JAKARTA,KORANRAKYAT.COM,- Presiden Prabowo Subianto menyaksikan secara...
Bank Jatim Raih Best Issuer Bank di Prima Awards 2025
Last Updated on Oct 26 2025

Bank Jatim Raih Best Issuer Bank di Prima Awards 2025

    BALI,KORANRAKYAT.COM 23 Oktober 2025. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) terus menunjukkan prestasinya. Setelah beberapa waktu lalu meraih penghargaan ATM Bersama Awards 2025, kini Bank Jatim kembali meraih penghargaan dalam ajang  Prima Awards 2025. Dalam kegiatan yang...

World Today

  •  
    Presiden Trump Puji Pidato Presiden Prabowo

     

    AMERIKA,SERIKAT, KORANRAKRAKYAT.COM,- Suasana hangat menyelimuti Ruang Konsultasi Dewan Keamanan

     
Redaksi

Redaksi

Tuesday, 27 November 2018 01:31

 

 

MALANG (KORANRAKYAT.COM) Prevalensi balita stunting di Kota Malang diperkirakan hampir 6%, kalau diliat prosentasenya memang jauh dari privalensi yang ada di Indonesia sekitar 30,6 prosen, namun jumlah 6 prosen itu kalau dihitung hampir 5000 anak di kota Malang mengalami stunting, kalau diliat cukup keliatan cukup besar,'' yah bisa dikatakan woow, jumlah yang mencapai 5000 itu,'tandas dr. Ariani M.Kes, Sp.A(K) dosen Fakultas Kedokteran Unibraw pada wartawan koranrakyat pada Sabtu (24/11) di Auditorium Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang.

Dosen FKUB sebagai pemateri Cegah Stunting untuk generasi Sehat Indonesia yang diselenggarakan Dinas Kesehatan Kota Malang dalam rangka HKN ke 54 dengan ketiban materi Tumbuh Kembang Anak Menuju Generasi Sehat itu menjelaskan bahwa provalensi Stunting di Kota Malang memang cukup jauh dari nasional yang berawal dari tahun 2013 mencapai 36,7 berada di posisi kedua setelah Kambodia  di Asia Tenggara ,  sedangkan tahun 2018 bisa diturunkan menjadi 30,6 Prosen sementara batasan WHO tidak boleh lebih dari 20 Prosen. Sedangkan Penelitian Ricardo dalam Bhutta tahun 2013 menyebutkan balita stunting berkontribusi terhadap 1,5 juta (15%) kematian anak balita di dunia dan menyebabkan 55 juta anak kehilangan masa hidup sehat setiap tahun.

Untuk menekan angka tersebut, masyarakat perlu memahami faktor apa saja yang menyebabkan stunting. Stunting merupakan kondisi gagal pertumbuhan pada anak (pertumbuhan tubuh dan otak) akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama. Sehingga, anak lebih pendek dari anak normal seusianya dan memiliki keterlambatan dalam berpikir.

Kekurangan gizi dalam waktu lama itu terjadi sejak janin dalam kandungan sampai awal kehidupan anak (1000 Hari Pertama Kelahiran). Penyebabnya karena rendahnya akses terhadap makanan bergizi, rendahnya asupan vitamin dan mineral, dan buruknya keragaman pangan dan sumber protein hewani.
Faktor ibu dan pola asuh yang kurang baik terutama pada perilaku dan praktik pemberian makan kepada anak juga menjadi penyebab anak stunting apabila ibu tidak memberikan asupan gizi yang cukup dan baik. Ibu yang masa remajanya kurang nutrisi, bahkan di masa kehamilan, dan laktasi akan sangat berpengaruh pada pertumbuhan tubuh dan otak anak. Hasil Riskesdas 2013 menyebutkan kondisi konsumsi makanan ibu hamil dan balita tahun 2016-2017 menunjukkan di Indonesia 1 dari 5 ibu hamil kurang gizi, 7 dari 10 ibu hamil kurang kalori dan protein, 7 dari 10 Balita kurang kalori, serta 5 dari 10 Balita kurang protein.

           Faktor lainnya yang menyebabkan stunting adalah terjadi infeksi pada ibu, kehamilan remaja, gangguan mental pada ibu, jarak kelahiran anak yang pendek, dan hipertensi. Selain itu, rendahnya akses terhadap pelayanan kesehatan termasuk akses sanitasi dan air bersih menjadi salah satu faktor yang sangat mempengaruhi pertumbuhan anak.Untuk mencegahnya, perbanyak makan makanan bergizi yang berasal dari buah dan sayur lokal sejak dalam kandungan. Kemudian diperlukan pula kecukupan gizi remaja perempuan agar ketika dia mengandung ketika dewasa tidak kekurangan gizi. Selain itu butuh perhatian pada lingkungan untuk menciptakan akses sanitasi dan air bersih.(dil)

Tuesday, 27 November 2018 00:19

 

 
JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Dalam empat tahun ini, pemerintah telah bekerja keras untuk meletakkan fondasi-fondasi baru bagi pembangunan Indonesia. Fondasi baru tersebut diperlukan agar Indonesia dapat bergerak menjadi bangsa yang produktif, efisien, dan kompetitif.Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pidatonya di Studio Metro TV, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, pada Senin malam, 26 November 2018."Kita semua ingin bangsa ini hijrah, hijrah dari yang konsumtif ke produktif. Kita ingin hijrah menuju bangsa yang produktif, efisien, dan kompetitif. Tanpa ini saya meyakini sangat berat bagi kita untuk berkompetisi dengan negara-negara lain," ujarnya.
 
         Meski demikian, proses tersebut memang tidak dapat dinikmati segera. Dibutuhkan upaya-upaya panjang dan berproses untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Di antaranya ialah dengan memperbaiki struktur fiskal negara kita."Subsidi BBM, yang kalau kita lihat subsidi itu 82 persen justru dinikmati oleh kalangan atas, inilah yang di 2014 kita pangkas. Kita alihkan untuk kegiatan-kegiatan produktif untuk membangun infrastruktur-infrastruktur, jalan, pelabuhan, _airport_, dan jalan tol. Dari sinilah kita mulai," kata Presiden.Pembangunan infrastruktur-infrastruktur tersebut kini tak lagi berpusat di Pulau Jawa. Pembangunan yang dilakukan pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla tersebar di seluruh Tanah Air. Presiden mengatakan, inilah perubahan paling mendasar dalam proses pembangunan nasional."Kalau saya orang politik, yang benar memang dibangun di Jawa karena kurang lebih 60 persen penduduk kita ada di Jawa, _return_ ekonominya cepat kalau dibangun di Jawa. _Return_ politiknya juga baik karena 60 persen penduduk ada di Jawa," ujarnya.
 
Namun, Kepala Negara mengungkap bahwa risiko politik dan ekonomi tersebut sudah dihitung oleh pihaknya. Tetap saja, orientasi Indonesiasentris yang dipilih pemerintah dalam membangun negara ini.
"Karena kita memang ingin membangun Indonesia untuk sebuah keadilan sosial, untuk memunculkan sentra-sentra ekonomi baru di luar pulau Jawa," tuturnya.
Di saat yang sama, pemerintah juga berupaya memangkas regulasi-regulasi yang dirasa menyulitkan. Namun, perlu diakui, pemangkasan regulasi tersebut masih harus terus dilakukan dan memerlukan waktu serta tahapan besar untuk dapat membuat Indonesia lebih kompetitif.
"Saya berikan contoh, izin untuk urusan pembangkit tenaga listrik. Saya ingat betul ada 258 izin yang harus ditempuh untuk membangun itu. Berapa tahun urus izin sebanyak itu? Kita pangkas jadi 58, tetapi juga saya sampaikan belum cukup," ucap Presiden.
            Sementara itu, pemerintah juga berhasil menurunkan angka kemiskinan menjadi satu digit dalam empat tahun ini, dari dari 11,2 persen menjadi 9,8 persen. Hal itu diakui Presiden merupakan perkara yang tidak mudah. Sejumlah program terus dijalankan pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan ini.
"Kita telah memiliki Program Keluarga Harapan, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, juga Dana Desa yang telah kita gelontorkan sampai sekarang 4 tahun ini sudah pada angka Rp187 triliun, bukan angka yang kecil," ujarnya.Pemberdayaan ekonomi kecil juga dilakukan pemerintah. Bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari yang sebelumnya 22 sampai 23 persen disubsidi oleh pemerintah hingga menjadi 7 persen. Kebijakan itu bisa dinikmati usaha mikro dan usaha kecil sehingga mereka tidak terbebani oleh bunga yang tinggi.
"Bank Wakaf Mikro juga kita dirikan di pondok-pondok pesantren. Memang belum banyak, baru kurang lebih 30-an. Tapi paling tidak kita telah memulai bahwa ekonomi umat juga perlu diperhatikan," Presiden melanjutkan.Kini, pemerintah tengah bersiap untuk memulai tahap selanjutnya dari perjalanan pembangunan bangsa Indonesia. Presiden mengatakan, 2019 mendatang, pihaknya akan mulai memfokuskan perhatiannya kepada pembangunan dan peningkatan sumber daya manusia."Kita memiliki kekuatan 260 juta penduduk. Ini adalah kekuatan, ini adalah potensi," ucapnya.(eas)
 
Monday, 26 November 2018 12:35

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM - Dilaucingnya dan menerapkan sistem tilang elektronik atau electronic traffic law enforcement(ETLE). Sering dengan itu Kakorlantas ajak Pemda mulai menerapkan.

Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol Refdi Andri  di temui di kanada HI,Jakarta Pusat, Minggu(25/11)2018 mengatakan dan ajak pemerintah daerah (pemda) untuk mulai menerapkan sistem tilang elektronik atau electronic traffic law enforcement(ETLE)."Kita mengimbau paling tidak Pemda melakukan hal serupa di beberapa titik dahulu, mungkin 2, atau 3 titik," ujarnya.

Selanjutnya, Refdi menegaskan Sistem tersebut dinilainya efektif dan efisien dalam mengawasi pengendara lalu lintas. Ia menjelaskan, sistem ETLE yang menggunakan kamera CCTV itu akan meminimalkan jumlah anggota di lapangan.

"Selain itu,  ETLE akan mengurangi kemacetan karena petugas tidak perlu memberhentikan pengendara yang melanggar aturan," tegasnya.

Untuk itu, Refdi menjelaskan penerapan sistem ETLE oleh Pemda tidaklah sulit. Sebab, pihaknya telah memiliki data-data soal kendaraan bermotor di seluruh Indonesia, yang dibutuhkan untuk menilang pengendara."Oleh sebab itu,  hal itu tinggal tergantung pada niat Pemda dan komunikasi lebih lanjut.Kita punya data yang lengkap, sehingga kalau ada terobosan yang sama atau hal serupa di wilayah, tidak terlalu sulit untuk melakukannya. Sekarang bagaimana niatnya dan bagaimana mengkomunikasi dengan Pemda,"jelasnya.

Hingga saat ini kamera CCTV ETLE terpasang di persimpangan Patung Kuda dekat Monas dan di persimpangan Sarinah, Jakarta Pusat.

 

Kawasan yang diawasi kamera CCTV diberi rambu khusus berupa plang portabel yang diletakkan dekat lampu lalu lintas.

Ke depannya, Polda Metro Jaya menargetkan pemasangan 81 kamera CCTV yang tersebar di 25 persimpangan, di Jakarta, pada 2019.( vk)

Monday, 26 November 2018 10:06
 
 
BANDUNG(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo mengingatkan kembali akan pentingnya netralitas TNI dalam politik nasional. Hal itu disampaikan Presiden saat memberikan pengarahan kepada peserta Apel Danrem-Dandim Terpusat TA 2018 yang digelar di Gedung Graha Yudha Wastu Pramuka yang berada di Pusat Persenjataan Infantri (Pussenif), Kodiklat TNI AD, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, pada Senin, 26 November 2018.
"Intinya saya menyampaikan netralitas TNI itu betul-betul harus dijaga. Netralitas TNI harus terus dijaga," kata Presiden selepas acara.
Presiden juga mengingatkan para Komandan Resor Militer (Danrem) dan Komandan Distrik Militer (Dandim) untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pembangunan nasional.
"Yang namanya stabilitas politik dan keamanan itu sangat perlu dalam pembangunan kita, baik sekarang, jangka menengah, maupun panjang," tuturnya.
 
Selain itu, dalam arahannya, Kepala Negara menyinggung profesionalitas dan gerak cepat TNI menghadapi perubahan global. Menurutnya, perubahan global yang begitu cepat saat ini memerlukan respons cepat pula dari TNI."Mestinya dengan ada perubahan besar, baik perubahan politik global maupun ekonomi global, itu harus direspons dengan sebuah strategi besar juga. Terutama di bidang anggaran," ucapnya.
 
          Dalam kesempatan tersebut, Presiden tak lupa menyampaikan ucapan terima kasih atas upaya Danrem dan Dandim mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah mereka serta mendukung jalannya acara-acara besar yang diselenggarakan pemerintah."Saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih, penghargaan, dan apresiasi kepada para Danrem dan Dandim atas kerja kerasnya menjaga stabilitas keamanan di wilayah masing-masing dan juga dalam memastikan event-event besar yang kita laksanakan: Asian Games, Asian Para Games, dan pertemuan IMF-World Bank Annual Meeting," ujar Presiden.
 
Turut hadir mendampingi Presiden, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.(im/eas)
Monday, 26 November 2018 09:55
 
 
SUMSEL(KORANRAKYAT.COM)Presiden Joko Widodo menyerahkan Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial kepada masyarakat Sumatra Selatan. Penyerahan tersebut dilakukan di Taman Wisata Alam Punti Kayu, Kota Palembang, pada Minggu, 25 November 2018.Penyerahan perhutanan sosial untuk rakyat kali ini mencakup lahan seluas 56 ribu hektare untuk kurang lebih 1.900 kepala keluarga dari 10 kabupaten di Sumatera Selatan.
"Hari ini telah diserahkan kepada bapak, ibu, semua sebanyak 56 ribu hektare. Hati-hati, 56 ribu hektare itu banyak sekali," kata Presiden.
Program perhutanan sosial ini memberikan akses pengelolaan kawasan hutan kepada masyarakat, utamanya yang bertempat tinggal di sekitar kawasan hutan. Hingga November tahun ini, pemerintah telah memberikan akses perhutanan sosial terhadap lahan seluas 2,1 juta hektare.
"Di seluruh Indonesia telah kita serahkan 2,1 juta hektare kepada masyarakat, bukan kepada yang gede-gede. Yang dulu-dulu kayak gini diserahkan ke yang gede-gede. Sudah 2,1 juta (hektare) dan target kita 12,7 juta (hektare) akan kita serahkan," ucap Presiden.
 
Presiden melanjutkan, melalui program ini, masyarakat dapat secara legal mengelola lahan hutan dan mengusahakan produksi hasil hutan untuk kesejahteraan masyarakat. Masyarakat dalam hal ini diberikan konsesi selama 35 tahun dan diakui secara hukum sebagai pengelola lahan hutan sosial tersebut."Ini jelas sekali. Kita ingin memperjelas hak hukum bapak, ibu sekalian dalam mengelola hutan sosial yang kita berikan," ujarnya.
 
Dalam kesempatan tersebut, Presiden meminta para petani yang telah menerima konsesi pengelolaan hutan untuk benar-benar memanfaatkan lahan tersebut secara produktif.
"Kalau yang dapat petani, semakin banyak saya semakin senang. Tapi hati-hati, jangan misalnya dapat 10 hektare kemudian ditelantarkan. Hati-hati, saya juga bisa tegas. Yang gede saya cabut, yang kecil pun juga saya cabut kalau tidak produktif," tuturnya.
Turut hadir mendampingi Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri BUMN Rini Soemarno, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, dan Gubernur Sumatra Selatan Herman Deru.(eas)
 
Wednesday, 21 November 2018 15:05

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla bersama jajaran terkait pada Rabu pagi, 21 November 2018, menggelar rapat terbatas mengenai pembangunan sumber daya manusia untuk akselerasi ekonomi.

           Bertempat di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kepala Negara kembali mengingatkan jajarannya bahwa setelah tahapan besar percepatan pembangunan infrastruktur yang telah berjalan dan mulai banyak menampakkan hasil, pemerintah akan memasuki tahapan berikutnya, yaitu investasi di bidang sumber daya manusia. 

        "Kita harus bisa menjadikan 260 juta penduduk Indonesia sebagai sebuah kekuatan besar negara kita, bukan hanya untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga untuk mengejar kesejahteraan, untuk mengejar kemajuan bersama," ujarnya.

   Setidaknya ada dua kunci utama yang harus diperhatikan dalam pembangunan sumber daya manusia ini. Kunci yang pertama ialah mengenai perbaikan sistem pendidikan, utamanya revitalisasi sistem pendidikan vokasi yang disesuaikan dengan kebutuhan industri dan perkembangan teknologi.

            Presiden mengatakan bahwa sebenarnya beberapa waktu belakangan ini, pemerintah sudah memulai langkah perbaikan di dalam sistem pendidikan vokasi kita."Perombakan yang kita lakukan di SMK baik dalam kurikulum maupun penataan kompetensi terutama untuk guru-guru, saya melihat juga sudah dimulai. Tetapi sekali lagi ini memerlukan sebuah perombakan yang besar dan kita minta mulai tahun depan betul-betul dilakukan secara besar-besaran," ucapnya.

         Adapun kunci utama kedua ialah meningkatkan keterampilan para pekerja dan pencari kerja. Terkait hal itu, sejumlah program seperti misalnya peningkatan keterampilan melalui pelatihan dan program sertifikasi sudah berjalan dengan baik. Program tersebut disebut Presiden perlu diperluas cakupannya."Saya melihat misalnya di Kementerian PU (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) program sertifikasi untuk para pekerja, saya melihat juga sesuatu yang sangat bagus tetapi jumlahnya masih kecil," tuturnya.

             Selain itu, Presiden Joko Widodo mengingatkan bahwa program-program pembangunan sumber daya manusia yang dijalankan pemerintah hendaknya melibatkan segenap pihak termasuk dunia pendidikan. Dengan itu, para tenaga kerja Indonesia diharapkan memiliki keterampilan lebih dan siap memasuki persaingan global.

       "Program ini melibatkan pemerintah, dunia usaha, dan dunia pendidikan termasuk melibatkan pesantren-pesantren. Sehingga kita harapkan para santri bukan hanya mendapatkan pendidikan yang berkaitan dengan agama tetapi juga bekal keterampilan," tandasnya.(eas)

 

      

Wednesday, 21 November 2018 12:25

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)  ASUS Indonesia secara resmi mengumumkan tanggal perilisan smartphone gaming terbaru mereka, yaitu ZenFone Max Pro M2. Smartphone bertajuk #NextGenerationGaming tersebut dijadwalkan akan diluncurkan di Indonesia pada tanggal 11 Desember mendatang. Pengumuman resmi ini telah dipublikasikan melalui laman resmi media sosial ASUS Indonesia.

       “Kami sudah tidak sabar untuk memperkenalkan ZenFone Max Pro M2 kepada para ZenFans yang sudah banyak menanyakan keberadaan smartphone gaming ini,” ujar Jimmy Lin, Country Manager ASUS Indonesia. “Tunggu tanggal mainnya. Kami akan kembali mengguncang dunia mobile gaming,” lanjutnya.

          Sebagai informasi, ASUS ZenFone Max Pro M2 merupakan generasi terbaru dari smartphone gaming ZenFone Max Pro M1 yang sukses menggebrak pasar Indonesia di awal tahun 2018. Melanjutkan tema “Limitless Gaming” yang menjadi platform ASUS untuk fokus di industri mobile gaming, ZenFone Max Pro M2 membawa misi “Next Generation Gamer” dengan menawarkan kombinasi spesifikasi dan harga terbaik di kelasnya.

          “Sejumlah peningkatan akan kita hadirkan pada ZenFone Max Pro M2 dibandingkan generasi pertama,” sebut Jimmy. “Jika ZenFone Max Pro M1 punya prosesor baterai besar 5.000mAh, layar full view resolusi FullHD+ serta prosesor kencang, ZenFone Max Pro M2 akan lebih dari itu. Inilah alasan mengapa kita menyebutnya sebagai Next Generation Gamer, gaming phone for everyone,” sebutnya.

            Pada 11 Desember mendatang, ASUS Indonesia juga akan menggelar sesi live streaming sehingga para ZenFans dari seluruh Indonesia bisa bergabung untuk menyaksikan secara peluncuran ZenFone Max Pro M2 secara langsung. Live streaming akan tersedia melalui laman media sosial resmi ASUS Indonesia.

          Saat ini ASUS memiliki lebih dari 16.000 orang karyawan di seluruh dunia, di mana 5.000 orang di antaranya adalah insinyur di tim R&D (riset dan pengembangan) berkelas dunia. Di tahun 2017 lalu, ASUS juga berhasil mendapatkan revenue sebesar 13 milar dolar AS. Sebagai bukti dari komitmen terhadap inovasi, desain dan kualitas, ASUS telah memenangkan 4.511 penghargaan dari organisasi teknologi terpandang dan media IT sedunia di tahun 2016, dan telah meraih lebih dari 721 penghargaan untuk seri Zenfone sejak tahun 2014.(an)

 

 

Wednesday, 21 November 2018 10:43

 

 SURABAYA(KORANRAKYAT.COM)  Perjalanan panjang koranrakyat yang berdiri sejak 9 Februari 2002 sudah cukup lama belum tampil di publik,  Padahal setiap Ulang tahunya  kerab mengadakan kegiatan seperti yang pernah berlangsung pada HUT pertamanya sempat mengadakan kegiatan Pameran produk UKM di   Plasa Araya Malang dan juga  pada HUT yang ke 13 sempat mengadakan kegiatan Pemilihan Putri Pendidikan Jawa Timur  yang bekerjasama dengan Disbudpar Provinsi  Jawa Timur.pada HUT ke 13 di Universitas Negeri Malang.   

          Sementara kali ini digandeng  Dinas Kesehatan Kota Malang untuk bisa berpartisipasi memeriahkan Hari Kesehatan Nasional HKN ke 54 di Lapangan Rampal Kota Malang, dengan ivent yang cukup bagus itu Koranrakyat melakukan Lounsing komunitas yang  disebut dengan  Koranrakyat Community yang sebelumnya lebih banyak berkiprah di Media Sosial. Tentunya launsing dengan meluncurkan kaos  keren cukup banyak penggemarnya dari kalangan Millenial  yang hadir termasuk mahasiswa dan mahasiswi yang mengambil jurusan kesehatan.  

Cukup  antusias, tampak  Pimpinan Redaksi  Koranrakyat Eko Anang Sutrisno, SE sedang  memberikan pertanyaan pada para peserta yang berkeinginan mendapatkan kaos keren  koranrakyat Community. Saat itu Pemred menyampaikan diusianya yang ke  16 tahun dimana  usia yang merangkak dewasa koranrakyat memiliki bentuk edisi cetak dan saat  ini telah memiliki koranrakyat.com yang merupakan edisi Nasional dan karena banyaknya peremintaan agar di Jawa Timur ada edisi sendiri makan koranrakyatjatim.com lah jawabanya. Sehingga banyak akses kegiatan  Jatim beritanya akan lebih banyak terakomodir. Dalam pemberitaan. Saat para pemuda itu ditanya edisi yang dimiliki koranrakyat Jawa Timur  dengan cepat menyampaikan bahwa koranrakyatjatim.com.  Akhirnya mahasiswa mendapatkan kaos keren koranrakyat community.(sul)

Tuesday, 20 November 2018 09:48

 

 

LAMONGAN (KORANRAKYAT.COM)  Selepas menghadiri acara di STIKES Muhammadiyah Lamongan, Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo menyambangi pasar tradisional Sidoharjo di Kecamatan Lamongan, Jawa Timur. Di sana, Kepala Negara berbelanja sejumlah bahan pangan sekaligus memantau harga di pasaran.

          "Biasa, kalau ke pasar itu yang paling penting ngecek harga-harga. Waktu saya ke Pasar Bogor cabai masih di atas Rp30 ribu, ini tadi saya beli sudah Rp17 ribu," kata Presiden di lokasi pada Senin, 19 November 2018.

          Di tengah suasana pasar yang cenderung ramai, Presiden menanyakan langsung harga sejumlah bahan pokok kepada pedagang seperti harga kacang, beras, hingga cabai. Presiden tampak membeli beberapa bahan pangan di antaranya cabai, kacang tanah, beras, krupuk, sawo, juga babat.

          Sambil menyusuri area pasar, Presiden juga tampak sibuk meladeni permintaan jabat tangan dan permintaan swafoto dari warga yang kebetulan juga berada di pasar.

           Menurutnya, pemerintah selalu berupaya untuk menjaga keseimbangan harga komoditas pada posisi yang seimbang. Dengan itu, petani dan konsumen sama-sama mendapatkan hak mereka.

          "Kalau rendah itu petani yang kasihan, kalau terlalu tinggi masyarakat yang kasihan. Inilah keseimbangan yang harus kita jaga supaya _supply_ dan _demand_ itu pada posisi yang baik, yang stabil, sehingga harganya tidak terlalu melonjak naik tapi juga tidak jatuh turun," tuturnya.

         Dalam kesempatan yang sama, Ibu Iriana juga tampak berbelanja di sejumlah kios berbeda. Ia terlihat memborong puluhan butir telur asin di salah satu kios yang dikunjunginya. (eas)

 

         Kunjungan Presiden dan Ibu Iriana ke pasar ini sebelumnya tidak tercantum dalam agenda kegiatan Presiden dalam kunjungan kerjanya ke Jawa Timur. (eas/sul)

Thursday, 15 November 2018 16:20

 

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM-Mengatasi para pelaku yang meminum air rebusan pembalut wanita , Badan Narkotika Nasional ( BNN) sigap memberikan bantuan psikologi agar para pelaku pasalnya air tersebut tidak memiliki kandungan zat adiktif.Badan Narkotika Nasional (BNN) akan mengerahkan para psikolog untuk memberikan konsultasi para pelaku yang meminum air rebusan pembalut wanita.

        Deputi Pemberantasan BNN Irjen Arman Depari  di temui di BNN, di Jakarta Timur Kamis(15/11)2018  mengatakan, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pihaknya, air tersebut tidak memiliki kandungan zat adiktif. "BNN pun tidak bisa menjerat pelaku dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Narkotika," ujarnya.

            Selanjut, Arman menegaskan BNN mengategorikan perilaku tersebut sebagai penyimpangan sehingga psikolog yang akan turun tangan."Kita melihat ini sebagai penyimpangan perilaku sehingga BNN untuk menangani masalah ini lebih mengedepankan ahli-ahli psikologi," tegasnya.

           Untuk itu, Arman menjelaskan nantinya, para pelaku akan diberikan konseling sehingga perilaku menyimpang tersebut tidak terulang kembali."Kita arahkan mereka untuk lakukan konsultasi dan sekaligus memberikan pengarahan kepada yang mengkonsumsi ini supaya penyimpangan-penyimpangan yang selama ini terjadi bisa diluruskan dengan konseling bersama dengan psikolog-psikolog kita.Sebelumnya, sejumlah remaja di Jawa Tengah dilaporkan mengonsumsi air rebusan pembalut," jelasnya.

           Sementara itu, Kepala Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jawa Tengah, AKBP Suprinarto mengatakan, minum air pembalut menjadi salah satu alternatif remaja untuk mendapat efek seperti konsumsi narkotika. Konsumsi air rebusan dinilai lebih murah ketimbang membeli narkotika yang dinilai mahal."Jadi, pembalut bekas pakai itu direndam. Air rebusannya diminum," ungkapnya.

            Jadi, Suprinarto menambahkan BNN, telah menemukan kejadian itu di berbagai daerah di Grobogan, Kudus, Pati, Rembang dan Kota Semarang bagian Timur. "Mayoritas pengguna adalah anak remaja usia 13-16 tahun," tambahnya.(vk)