Bamsoet Sebut Mantan Presiden Soeharto Masuk Daftar 40 Nama Calon Pahlawan Nasional
Written by Redaksi
JAKARTA,,KORANRAKYAT.COM, 22Oktober 2025, Mantan Presiden Soeharto masuk daftar 40 nama tokoh yang diusulkan sebagai calon pahlawan nasional."Kementerian Sosial telah menyerahkan 40 nama tokoh yang diusulkan sebagai calon pahlawan nasional kepada Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, Fadli Zon," kata anggota Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo saat mengikuti acara ziarah bersama Putri tertua Soeharto, Siti Hardijanti Rukmana dan Yayasan Harapan Kita ke makam mantan Presiden Soeharto di Astana Giribangun Karanganyar, Jawa Tengah, Rabu (22/10/25).
Bamsoet menegaskan sejak penyebutan nama mantan Presiden Soeharto dicabut dari dalam TAP Nomor XI/MPR/1998 pada Sidang Paripurna Akhir Masa Jabatan MPR 2019-2024 di Gedung Parlemen, tanggal 25 September 2024, maka secara politik sudah tidak ada lagi halangan bagi negara untuk menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Presiden RI ke-2, Soeharto.
Bamsoet mendukung penuh agar pemerintah pada peringatan Hari Pahlawan 10 November 2025 mendatang menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada mantan Presiden Soeharto.
"Nama mantan Presiden Soeharto termasuk di dalam daftar tersebut. Selanjutnya, Dewan Gelar akan melakukan kajian mendalam sebelum diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk diputuskan," terang Bamsoet panggilan akrabnya.
"Masuknya nama mantan Presiden Soeharto dalam daftar calon pahlawan nasional sudah melalui kajian dari Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP). Proses tersebut tidak sekadar menimbang jasa masa lalu mantan Presiden Soeharto, tetapi juga meneguhkan rasa kebangsaan dan penghormatan terhadap sejarah perjuangan pembangunan," ujar Bamsoet yang juga mantan Ketua MPR.
Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 ini menjelaskan, keputusan MPR mencabut nama Soeharto dalam TAP Nomor XI/MPR/1998 menjadi titik balik dalam upaya rekonsiliasi sejarah nasional. Soeharto bukan sekadar mantan presiden yang memimpin selama lebih dari tiga dekade, tetapi juga figur yang menegakkan stabilitas politik dan keamanan di tengah gejolak pasca-Orde Lama serta meletakkan dasar pembangunan jangka panjang yang hasilnya masih dirasakan hingga kini.
“Dalam masa kepemimpinan Presiden Soeharto, Indonesia berhasil mencapai swasembada pangan, membangun infrastruktur pendidikan dan kesehatan, serta melahirkan sistem perencanaan pembangunan nasional yang terukur lewat Repelita. Kita juga menyaksikan kemajuan pesat di bidang industri dasar, pertambangan, hingga energi. Semua itu adalah capaian monumental yang patut dikenang sebagai bagian dari sejarah kebangkitan bangsa,” kata Bamsoet.
Ia menyoroti bagaimana warisan kebijakan ekonomi Orde Baru menjadi fondasi bagi kemajuan saat ini. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, pada puncak masa kepemimpinan Soeharto, pertumbuhan ekonomi Indonesia rata-rata mencapai di atas 7 persen per tahun. Angka kemiskinan menurun dari 40 persen pada awal 1970-an menjadi di bawah 12 persen menjelang akhir 1990-an.
“Fakta sejarah tidak bisa dihapus begitu saja. Di masa Presiden Soeharto, rakyat Indonesia merasakan kemajuan yang nyata di berbagai bidang. Penghargaan ini menjadi wujud rasa terima kasih negara kepada pemimpin yang telah menegakkan sendi-sendi pembangunan nasional. Bangsa besar adalah bangsa yang mampu menghargai sejarahnya secara utuh,” pungkas Bamsoet. (aj)
Sekitar 17 Tuntutan Rakyat yang Diminta Dipenuhi DPR dan Pemerintah
Written by Redaksi
JAKARTA,KORANRAKYAT.COM - Gelombang aspirasi rakyat pasca-demonstrasi 25–31 Agustus 2025 kini mengerucut pada daftar 17 tuntutan mendesak dan 8 agenda reformasi yang disuarakan publik. Daftar ini disampaikan perwakilan mahasiswa kepada pimpinan DPR RI dalam audiensi di Gedung Nusantara, DPR RI, Rabu (2/9/2025). Pertemuan berlangsung di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, DPR RI. Hadir tiga Wakil Ketua DPR RI, yakni Sufmi Dasco Ahmad (Gerindra), Cucun Ahmad Syamsurijal (PKB), dan Saan Mustofa (Nasdem).
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan bahwa pihaknya akan segera menindaklanjuti tuntutan tersebut. Baca juga: Arti Brave Pink dan Hero Green yang Ramai Digunakan Warganet di Media Sosial Mulai Kamis (4/9/2025), pimpinan DPR dijadwalkan menggelar rapat evaluasi bersama pimpinan fraksi untuk menyatukan sikap. Unjuk Rasa Memakan Korban Jiwa, Momentum Reformasi DPR Artikel Kompas.id “Ya, jadi memang sebagian yang disampaikan oleh adik-adik perwakilan BEM ada di 17+8.
Kita akan lakukan besok rapat evaluasi dengan pimpinan-pimpinan fraksi untuk menyatukan pendapat dan kesepakatan di DPR,” ujar Dasco. Ia menegaskan, evaluasi akan mencakup tunjangan anggota DPR, keterbukaan informasi publik, hingga transparansi legislasi. Salah satu langkah nyata, kata Dasco, adalah penghentian tunjangan perumahan DPR sejak 30 Agustus 2025.
Latar Belakang 17+8 Tuntutan Rakyat Daftar 17+8 ini lahir dari gabungan berbagai kanal aspirasi publik, antara lain: Hasil rembukan jutaan suara rakyat di kolom komentar dan Instagram Story Desakan 211 organisasi masyarakat sipil yang dipublikasi melalui website YLBHI Siaran pers Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Pernyataan sikap Ikatan Mahasiswa Magister Kenotariatan UI Pernyataan sikap Center for Environmental Law & Climate Justice Universitas Indonesia Rangkuman ini tidak bermaksud menyingkirkan tuntutan lain yang beredar, melainkan menangkap esensi aspirasi terbesar yang muncul.
Jakarta Pulih, Jakarta Bangkit Lagi Rincian 17 Tuntutan Mendesak Tuntutan yang ditargetkan dapat dipenuhi hingga 5 September 2025 ini terbagi sesuai lembaga negara: - Untuk Presiden Prabowo Tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran Bentuk tim investigasi independen terkait kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, dan korban kekerasan lain dalam aksi 28–30 Agustus. - Untuk DPR Bekukan kenaikan gaji/tunjangan DPR dan batalkan fasilitas baru. Publikasikan transparansi anggaran DPR secara proaktif.
Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota DPR yang bermasalah (termasuk melalui KPK). - Untuk Ketua Umum Partai Politik Baca juga: Demo 1 September, Massa dari GMNI Mulai Datangi Gedung DPR RI Pecat atau jatuhkan sanski tegas kepada kader DPR yang tidak etis dan memicu kemarahan publik Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis Libatkan kader dalam ruang dialog publik bersama mahasiswa dan masyarakat sipil - Untuk Polri Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan Hentikan tindakan kekerasan polisi dan taati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia Tangkap dan proses hukum secara transparan anggota dan komandan yang melakukan dan memerintahkan tindakan kekerasan dan melanggar HAM - Untuk TNI
Segera kembali ke barak, hentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil Tegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi - Untuk Kementerian Sektor Ekonomi Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja di seluruh Indonesia Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing Baca juga: Deretan Inisiatif Solidaritas Warga Menangkal Kerusuhan OTK di Lingkungannya 8 Agenda Reformasi Jangka Panjang Selain tuntutan mendesak, aliansi mahasiswa dan masyarakat sipil juga menekankan 8 agenda reformasi dengan tenggat 31 Agustus 2025,
yaitu: Bersihkan Reformasi besar-besaran DPR. Reformasi partai politik dan pengawasan eksekutif. Susun rencana reformasi perpajakan yang lebih adil. Sahkan dan tegakkan UU perampasan aset koruptor, perkuat independensi KPK. Reformasi kepemimpinan dan sistem di kepolisian agar profesional dan humanis. TNI kembali ke barak, tanpa pengecualian Perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas independen. Tinjau ulang kebijakan sektor ekonomi dan ketenagakerjaan. Baca juga: Potret Aksi “Warga Jaga Warga” di Jakarta hingga Bekasi Seiring rapat evaluasi DPR yang digelar mulai 4 September, publik menanti apakah daftar tuntutan rakyat ini akan benar-benar dijawab dengan langkah konkret oleh DPR, pemerintah, partai politik, hingga lembaga penegak hukum. (as)
Hangatnya Diplomasi di Élysée: Presiden Prabowo Hadiri Jamuan Santap Malam Privat Bersama Presiden Macron
Written by Redaksi
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menghadiri jamuan santap malam privat yang digelar oleh Presiden Prancis, Emmanuel Macron, pada Senin malam, 14 Juli 2025, di Paris.
PERANCIS,KORANRAKYAT.COM,- Istana Élysée yang megah dan bersejarah menjadi saksi keharmonisan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Prancis saat Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menghadiri jamuan santap malam privat yang digelar oleh Presiden Prancis, Emmanuel Macron, pada Senin malam, 14 Juli 2025, di Paris.
Setibanya di Istana Élysée, Presiden Prabowo turun dari kendaraan dan disambut oleh Kepala Protokol Negara Prancis. Presiden kemudian berjalan menyusuri barisan pasukan kehormatan yang berjajar rapi. Di ujung barisan, Presiden Macron menyambut langsung Presiden Prabowo dengan penuh kehangatan. Kedua pemimpin negara berjabat tangan dan melakukan sesi foto bersama sebelum memasuki ruang jamuan istana.
Jamuan tersebut digelar setelah perayaan Hari Nasional Prancis atau Bastille Day, yang juga menghadirkan Presiden Prabowo sebagai tamu kehormatan dalam parade militer di Place de la Concorde.
Di ruang jamuan yang ditata secara elegan, Presiden Prabowo disuguhi rangkaian hidangan khas Prancis. Dalam suasana penuh keakraban, kedua pemimpin negara memanfaatkan kesempatan tersebut untuk bertukar pandangan mengenai berbagai isu strategis bagi kedua negara maupun global.
Jamuan santap malam di Istana Élysée dihelat bukan sekadar sebagai bentuk agenda protokoler semata, melainkan pula sebagai simbol diplomasi yang membentuk komitmen dan persahabatan dua bangsa untuk terus melangkah bersama di tengah dinamika global.
Mendagri Ingatkan Kepala Daerah Punya Tanggung Jawab Kepada Rakyat, Bukan Kepada Partai
Written by Redaksi
MAGELANG,KORARAKYAT.COM,-Retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah (Jateng) sudah berjalan sejak Jumat (21/2). Kegiatan tersebut akan berlangsung sampai Jumat pekan depan (28/2). Namun sampai hari ini (22/2) masih ada 47 kepala daerah tidak datang tanpa keterangan. Panitia penyelenggara retret belum tahu pasti alasan puluhan kepala daerah itu tidak datang.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan bahwa ada beberapa kemungkinan para kepala daerah itu belum bergabung dengan ratusan peserta retret lainnya. ”Mungkin karena masalah gangguan perjalanan atau mungkin masalah kebijakan partainya,” kata Tito saat memberikan keterangan kepada awak media.
Apapun itu, lanjut Tito, kegiatan retret kepala daerah sangat penting. Pemerintah mengagendakan kegiatan tersebut agar seluruh kepala daerah bisa menyelaraskan program dengan pemerintah pusat. Selain itu, mereka ingin para kepala daerah tingkat satu dan tingkat dua bisa bersinergi dengan baik. Karena itu, mereka dikumpulkan di satu tempat.
Tito memastikan bahwa pihaknya sudah menyampaikan urgensi pelaksanaan retret kepala daerah kepada setiap partai. Tidak terkecuali PDIP. Partai berlambang banteng dengan moncong putih itu mengeluarkan instruksi agar seluruh kepala daerah dari PDIP menunda keberangkatan mereka ke Magelang untuk bergabung dalam retret yang dilaksanakan oleh pemerintah.
Mantan kapolri tersebut memastikan, semua partai sudah mendapat informasi tersebut. Dia pun menekankan, undangan dari pemerintah kepada kepala daerah, bukan kepada perwakilan partai. ”Karena kepala daerah kan dia dipilih oleh rakyat dan dia bertanggung jawab kepada rakyat,” kata dia. Partai, lanjut Tito, hanya kendaraan untuk berkontestasi dalam pilkada.
”Ketika dia terpilih, dia tanggung jawab nomor satu bukan kepada partainya, nomor satunya tanggung jawab kepada rakyat yang memilihnya,” tegas Tito.
Ratusan kepala daerah yang sudah terpilih dan telah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto berbondong-bondong datang ke Akmil sejak kemarin. Mereka memulai kegiatan pembekalan dan orientasi kepala daerah hari ini. Salah satu pemberi materi yang sudah hadir dan menyampaikan pembekalan adalah Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Ace Hasan Syadzily. {ard)
Ada Raja Kecil Yang Lawan Presiden Siapakah Yang Dimaksud Prabowo
Written by Redaksi
SURABAYA,KORANRAKYAT.COM,- Presiden RI Prabowo Subianto telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi APBN dan APBD. Prabowo sempat menyinggung, ada 'raja kecil' dari birokrasi yang melawan karena kebijakannya tersebut.Siapa raja kecil yang dimaksud Prabowo? Pengamat Politik Unair Fahrul Muzaqqi menganalisa maksud dari raja kecil yang disampaikan Prabowo. Menurutnya, raja kecil itu berasal dari aparatur birokrasi yang kaget adanya kebijakan tersebut.
Prabowo Sebut Ada 'Raja Kecil' dalam Birokrasi yang Melawan Dirinya
"Jadi istilah raja kecil di sini konteksnya lebih pada aparatur birokrasi yang mungkin sejauh ini belum sepenuhnya bisa menangkap semangat yang ditekankan oleh Pak Presiden Prabowo," kata Fahrul saat dikonfirmasi wartawan , Rabu (12/2/2025).
Fahrul menyebut selama bertahun-tahun tidak ada pemangkasan anggaran dalam pemerintahan kecuali di era pandemi COVID-19. Kebijakan efisien anggaran oleh Prabowo, disebut Fahrul membuat aparatur birokrasi atau ASN kaget.
"Saya kira dari konteks kalimat Pak Prabowo, ditujukannya ya ke ASN," tambahnya.
Fahrul juga menilai, di dalam sebuah pemerintahan selalu ada pihak yang tidak sependapat dengan atasan. Hal ini juga merujuk dari pernyataan Prabowo terkait pihak yang nggerundel atau menggerutu, kemudian memakai lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk menekan pemerintahan.
"Di situ ada penegasan bahwa memang di bawah ini tidak selalu sinkron dengan instruksi atau arahan Pak Presiden Prabowo," tegasnya.
Fahrul sendiri mengapresiasi keberanian Prabowo dalam melakukan efisiensi anggaran hingga komitmennya memberantas korupsi.
"Saya rasa kita patut apresiasi statement Pak Prabowo soal semangatnya terkait efisiensi dan penegakan hukum bahwa tidak ada yang kebal hukum di tanah air," tandasnya.
Sebelumnya, saat membuka Kongres XVIII Muslimat NU yang digelar di Jatim Expo Surabaya, Senin (10/2/2025), Prabowo menyinggung ada pihak yang melawannya karena kebijakan tersebut.
"Saya melakukan penghematan, saya ingin pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu, pengeluaran-pengeluaran yang mubazir, pengeluaran-pengeluaran yang alasan untuk nyolong, saya ingin untuk dihentikan, dibersihkan," kata Prabowo.
"Ada, ada yang melawan saya, ada dalam birokrasi, dalam birokrasi merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi raja kecil, ada. Saya mau menghemat uang, uang itu untuk rakyat, untuk memberi makan untuk anak-anak rakyat," tambah Prabowo.
Prabowo menegaskan dirinya ingin memperbaiki sekolah-sekolah di Indonesia. Jika anggaran tidak dilakukan efisiensi, maka dirinya tidak bisa memperbaiki sekolah-sekolah di Indonesia.
"Saya ingin memperbaiki semua sekolah Indonesia. Kita punya 330 ribu sekolah, ibu-ibu Muslimat NU yang guru angkat tangan? Ibu-ibu benar nggak lihat sekolah-sekolah perlu diperbaiki nggak?," tanya Prabowo yang langsung dijawab ribuan kader Muslimat NU "Benar Pak Prabowo,".
"Kita punya 330 ribu sekolah, anggaran untuk memperbaiki sekolah hanya cukup untuk memperbaiki 20 ribu sekolah. Berapa tahun kita mau selesaikan 330 ribu sekolah," tandas Prabowo.(ard)
Seratus Hari Presiden Prabowo Disampaikan Dalam Rapat Kabinet Merah Putih
Written by Redaksi
JAKARTA,KORANRAKYAT.COM,- Minggu, 20 Oktober 2024, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mengucapkan sumpah jabatan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia di hadapan pimpinan dan anggota MPR RI. Tak menunggu lama, di malam hari Presiden Prabowo Subianto didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming langsung bergerak cepat mengumumkan jajaran yang akan membantunya di kabinet pemerintahan pada masa bakti 2024-2029. Kabinet itu diberi nama Kabinet Merah Putih, kabinet yang menyatukan para profesional, birokrat, akademisi, tokoh masyarakat, hingga politisi dalam satu kepentingan, yaitu kepentingan nasional, kepentingan bangsa dan negara.
“Kabinet yang kita sepakati, kita beri nama Kabinet Merah Putih, untuk menjadi suatu simbol persatuan, simbol kebersamaan, simbol kebangsaan,” kata Presiden Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna perdana, di Kantor Presiden, Jakarta, 23 Oktober 2024.
Lembah Tidar pun menjadi saksi tekad Kabinet Merah Putih untuk menyamakan visi dan mengharmonisasikan gerak langkah dalam mengemban misi Asta Cita, demi mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045. Di tempat yang bersejarah ini, selama tiga hari para anggota kabinet dibekali dengan arah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo serta dilatih kedisiplinan dan memupuk kekompakan untuk bersama-sama bekerja melayani rakyat, bersama mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
“Saya betul-betul merasakan harapan dari seluruh rakyat Indonesia. Dan karena itu, saya bersama pembantu-pembantu saya, bersama menteri-menteri, para menko, bersama petugas-petugas yang tergabung dalam Pemerintahan Republik Indonesia sekarang, kami sungguh-sungguh bertekad untuk bekerja keras, untuk melayani rakyat Indonesia,” tegas Presiden Prabowo.
Dan kini, tepat tanggal 29 Januari 2025, seratus hari sudah Kabinet Merah Putih mengemban amanat untuk melayani rakyat Indonesia. Seratus hari yang menjadi langkah awal dari perjalanan panjang pemerintah untuk sebuah perubahan besar, berbenah, berinovasi, dan bekerja keras untuk memberikan yang terbaik untuk kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia. Dalam kurun waktu tersebut, berbagai program telah dilakukan dan sejumlah kebijakan pun telah diambil oleh pemerintah.
Penghapusan Utang UMKM
Kebijakan Penghapusan Piutang Macet kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 yang ditandatangani Presiden Prabowo pada 5 November 2024. Kebijakan ini adalah langkah besar yang diambil pemerintah untuk meringankan beban pelaku UMKM, khususnya di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan.
“Pemerintah berharap dapat membantu saudara-saudara kita, para produsen yang bekerja di bidang pertanian, UMKM, dan sebagai nelayan yang merupakan produsen pangan yang sangat penting. Mereka dapat meneruskan usaha-usaha mereka dan mereka bisa lebih berdaya guna untuk bangsa dan negara,” kata Presiden Prabowo.
Program penghapusan utang UMKM dilakukan secara bertahap. Pada tahap awal, akan menjangkau 67 ribu pelaku UMKM dengan penghapusan utang senilai Rp2,4 triliun. Total nilai kredit macet yang akan dihapuskan mencapai Rp14 triliun untuk satu juta pelaku UMKM di seluruh Indonesia.
Penyelenggaraan Pilkada Serentak
Setelah melalui tahapan persiapan yang panjang, Rabu, 27 November 2024 bangsa Indonesia menggunakan hak pilihnya pada pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2024. Pesta demokrasi yang diselenggarakan di 545 daerah pemilihan, terdiri dari 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota, berjalan dengan aman dan damai.
Peningkatan Kesejahteraan Guru
Pendidikan merupakan kunci untuk kebangkitan sebuah bangsa dan guru adalah garda terdepan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan para guru di seluruh penjuru tanah air. Di tahun 2025, alokasi anggaran untuk kesejahteraan guru, baik aparatur sipil negara (ASN) maupun non-ASN, mencapai Rp81,6 triliun, atau meningkat sebesar Rp16,7 triliun dari tahun sebelumnya.
Sejalan dengan peningkatan kesejahteraan guru, layanan pendidikan yang lebih bermutu dan merata juga terus diupayakan pemerintah. Anggaran sebesar Rp17,15 triliun dialokasikan untuk program rehabilitasi, perbaikan, dan renovasi 10.440 sekolah negeri dan swasta.
Kenaikan Upah Minimum Nasional
Di sektor ketenagakerjaan, pemerintah memutuskan untuk menaikkan rata-rata upah minimum nasional pada tahun 2025 sebesar 6,5 persen. Kebijakan tersebut diumumkan secara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada 29 November 2024. Upah minimum adalah jaringan pengaman sosial yang sangat penting, terutama bagi pekerja yang bekerja di bawah 12 bulan. Kenaikan upah minimum nasional ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga daya saing usaha.
“Kesejahteraan buruh adalah sesuatu yang sangat penting. Kita akan perjuangkan terus perbaikan kesejahteraan mereka,” ujar Presiden.
Penurunan Harga Tiket Pesawat
Momen-momen penting bagi masyarakat, seperti Natal dan Tahun Baru, tak luput dari perhatian Presiden Prabowo. Kebijakan penurunan harga tiket pesawat pun diambil untuk meringankan beban masyarakat sekaligus mendorong pergerakan ekonomi dan pariwisata di tanah air pada masa libur Natal dan Tahun Baru 2025. Penurunan sebesar 10 persen berlaku pada 19 Desember 2024 hingga 3 Januari 2025. Kolaborasi pemerintah dengan berbagai pihak, mulai dari maskapai, badan usaha milik negara (BUMN), hingga penyedia avtur menjadi kunci dari kebijakan ini.
“Mungkin pertama kali dalam beberapa tahun kita bisa menurunkan harga tiket pesawat. Biasanya menjelang akhir tahun atau hari libur harga-harga naik, kita bisa turunkan sedikit tiket pesawat untuk membantu masyarakat dan rakyat kita. Tapi kita juga waspada supaya juga penurunan tiket pesawat juga tidak merugikan industri penerbangan,” kata Kepala Negara.
Penurunan harga tiket adalah bagian dari upaya pemerintah untuk menjamin keamanan, kelancaran, dan kenyamanan masyarakat dalam menghadapi momen Natal dan Tahun Baru. Dalam upaya tersebut, jajaran Kabinet Merah Putih juga bersinergi untuk menjamin ketersediaan bahan pangan, kelancaran pasokan bahan bakar, keamanan masyarakat, hingga sarana dan prasarana transportasi yang memadai untuk mobilitas orang dan barang.
Kenaikan HPP & Penghentian Impor Beras
Target swasembada pangan yang ditetapkan oleh Presiden Prabowo tidak akan pernah tercapai tanpa adanya dukungan terhadap para petani di seluruh tanah air. Oleh karena itu, dalam kurun waktu seratus hari pertama, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan yang berorientasi pada para petani. Pertama, kenaikan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah dari Rp6.000 menjadi Rp6.500 dan jagung dari Rp5.000 menjadi Rp5.500. Pemerintah juga memutuskan untuk menampung seluruh produksi gabah dan jagung dari petani dengan harga yang telah ditetapkan tersebut. Selain itu, pemerintah juga memutuskan untuk tidak mengimpor beras. Kebijakan-kebijakan ini merupakan kabar gembira bagi para petani sekaligus langkah fundamental pemerintah untuk mewujudkan swasembada pangan nasional.
Komitmen pemerintah dalam mendorong percepatan swasembada pangan juga terlihat dari perhatian Presiden Prabowo terhadap pengembangan lumbung pangan di sejumlah daerah di tanah air. Peninjauan areal lumbung pangan di Merauke, Papua Selatan pun menjadi kunjungan kerja perdana Presiden Prabowo pascadilantik. Merauke diproyeksikan menjadi salah satu lokasi pengembangan kawasan sentra produksi pangan di wilayah timur Indonesia.
Peluncuran Paket Stimulus Ekonomi
Kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen yang merupakan amanat dari undang-undang tidak bisa dielakkan oleh pemerintah. Meski demikian, mendengarkan suara masyarakat, Presiden Prabowo memutuskan kenaikan tarif PPN hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah yang selama ini sudah dikenakan PPN Barang Mewah atau PPnBM, seperti pesawat jet pribadi, yacht, dan barang mewah lainnya yang dikonsumsi oleh golongan masyarakat mampu. Artinya, tidak ada kenaikan PPN untuk barang dan jasa selain yang tergolong barang-barang mewah. Kemudian, untuk barang dan jasa yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat, tetap mendapatkan fasilitas pembebasan PPN atau dikenakan tarif PPN nol persen. Presiden pun menegaskan komitmen pemerintah untuk mereformasi sistem perpajakan nasional dengan berorientasi pada masyarakat.
“Saya kira sudah sangat jelas bahwa pemerintah akan terus berupaya untuk menciptakan sistem perpajakan yang adil dan prorakyat,” tegas Presiden Prabowo.
Sejalan dengan pemberlakuan kebijakan di bidang perpajakan ini, pemerintah juga meluncurkan paket stimulus dengan nilai mencapai Rp38,6 triliun yang menyasar rumah tangga berpenghasilan rendah, masyarakat kelas menengah, serta dunia usaha terutama untuk perlindungan UMKM dan industri padat karya. Stimulus antara lain berupa bantuan 10 kilogram beras per bulan bagi 16 juta penerima, diskon listrik sebesar 50 persen untuk pelanggan berdaya maksimal 2.200 volt, insentif pajak penghasilan (PPh) pasal 21 bagi pekerja dengan gaji sampai dengan Rp10 juta per bulan, dan pembebasan PPh bagi UMKM dengan omzet di bawah Rp500 juta per tahun.
Makan Bergizi Gratis
Melaksanakan janji kepada masyarakat, di awal tahun 2025 pemerintah mulai melaksanakan program makan bergizi gratis (MBG) secara bertahap. MBG adalah program strategis untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta menciptakan sumber daya manusia (SDM) unggul melalui akses gizi yang lebih baik. Program ini memberikan dampak di berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, perekonomian masyarakat, hingga ketahanan pangan. Pemerintah menargetkan pada akhir tahun 2025, seluruh anak Indonesia dapat mengakses program MBG.
“Program makanan bergizi kita berjalan, alhamdulillah. Kita telah luncurkan tanggal 6 Januari yang lalu dan sampai sekarang berhasil melayani 650 ribu anak-anak kita di 31 provinsi. Dan, untuk Januari sampai April 2025 program ini sasarannya adalah 3 juta anak, bulan April sampai Agustus 2025 akan menuju 6 juta anak, September kita harapkan 15 juta anak, dan akhir 2025 target kita adalah semua anak-anak Indonesia bisa dapat makanan bergizi,” kata Presiden Prabowo.
Penurunan Biaya Haji
Pemerintah dan DPR RI menyepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 1446 H/2025 M dengan rata-rata sebesar Rp89,4 juta atau turun sekitar Rp4 juta dibanding rerata BPIH tahun 2024. Penurunan ini tentunya berdampak pada Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang harus ditanggung jemaah, yaitu turun sekitar Rp600 ribu. Presiden Prabowo menekankan, penurunan biaya haji ini tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan bagi para jemaah haji Indonesia.
“Mungkin pertama kali dalam sejarah republik juga kita turunkan harga naik haji. Itu pun saya belum puas. Saya perintahkan, cari lagi kesempatan, cari lagi peluang untuk turunkan harga, terus efisiensi, efisiensi, efisiensi,” ucapnya.
Pembaharuan Kebijakan DHE
Pemerintah juga memperbaharui kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) dan mewajibkan eksportir untuk menempatkan sebesar 100 persen DHE sumber daya alam di Indonesia minimal selama satu tahun. Kebijakan ini diambil untuk menjaga ketahanan dan stabilitas ekonomi nasional, sekaligus meningkatkan optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam demi kemakmuran rakyat.
“Semua perusahaan yang menerima kredit dari bank pemerintah harus menempatkan hasil penjualan ekspornya di bank di Indonesia. Saya kira ini hal yang wajar, ini masuk akal. Mereka berusaha dengan dana yang bersumber dari rakyat Indonesia, setelah mereka berusaha dan mereka lakukan penjualan, hasil penjualannya wajar kalau ditaruh di bank-bank di Indonesia,” tegas Kepala Negara.
Pembangunan Infrastruktur
Keberlanjutan pembangunan infrastruktur, terutama untuk menunjang program prioritas pemerintah seperti ketahanan pangan dan energi, juga menjadi perhatian pada seratus hari Kabinet Merah Putih. Di awal tahun 2025, tepatnya tanggal 20 Januari, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 37 proyek strategis ketenagalistrikan nasional yang mencakup 26 pembangkit listrik dengan kapasitas total 3,2 gigawatt, serta 11 jaringan transmisi dan gardu induk di 18 provinsi. Ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mewujudkan kemandirian energi dalam lima tahun ke depan. Tak hanya mandiri, Presiden optimistis Indonesia mampu menjadi salah satu pemain utama dalam transformasi energi global.
Tak hanya mengandalkan pembiayaan dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), pemerintah juga mendorong keterlibatan lebih dari sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur di tanah air.
“Ada yang mengatakan saya menghentikan proyek-proyek infrastruktur. Tidak benar, saya tidak menghentikan, saya mengubah. Infrastruktur akan sebagian besar saya serahkan kepada swasta untuk membangun,” kata Presiden.
Penanganan Cepat Bencana
Penanganan bencana alam yang terjadi di sejumlah daerah juga menjadi fokus pemerintah. Tim gabungan dari Badan Nasional Penanganan Bencana (BNPB), Kementerian Sosial, TNI, Polri, hingga pemerintah daerah bergerak cepat dalam menangani bencana alam di tanah air, di antaranya erupsi Gunung Lewotobi Laki Laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan tanah longsor di Pekalongan, Jawa Tengah. Di tengah kunjungannya ke Washington DC, Amerika Serikat, Presiden Prabowo pun tetap memantau kondisi di dalam negeri, terutama terkait penanganan bencana alam. Pada Selasa, 12 November 2024 pagi waktu Washington DC, Presiden Prabowo menggelar rapat terbatas (ratas) melalui video conference dengan beberapa jajaran Kabinet Merah Putih untuk membahas perkembangan penanganan bencana erupsi Gunung Lewotobi Laki Laki.
“Saya ingin diberi update bagaimana tentang keadaan bencana di Gunung Lewotobi Laki Laki di Flores Timur, NTT,” ujar Presiden saat membuka ratas.
Selain penanganan pascabencana, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya langkah mitigasi dan antisipasi terhadap bencana. Dalam ratas di Pangkalan TNI Halim Perdanakusuma, 23 Desember 2024, Presiden Prabowo menekankan pentingnya koordinasi antara berbagai pihak dan penyebaran informasi kepada masyarakat terkait perkembangan cuaca terkini.
Efisiensi Anggaran
Arahan Presiden Prabowo kepada jajaran Kabinet Merah Putih sangat jelas, bahwa pemerintah harus fokus pada pembangunan ekonomi kesejahteraan rakyat. Pemerintahan yang bersih dan efisien, yang terbebas dari penyelewengan, kebocoran, hingga kongkalikong, harus diwujudkan. Penggunaan anggaran harus berorientasi pada penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas, program swasembada pangan dan energi, serta mendorong terobosan teknologi.
Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang dikeluarkan Presiden Prabowo pada 22 Januari 2025 menjadi pedoman jajaran pemerintah, pusat dan daerah, untuk meningkatkan efisiensi di kementerian/lembaga dan daerah masing-masing, dengan memprioritaskan pada peningkatan kinerja dalam pelayanan publik. Presiden meminta kegiatan-kegiatan yang tidak esensial, seperti yang bersifat seremoni hingga perjalanan dinas, dipangkas secara signifikan.
“Saya terus menerus monitor, saya terus menerus menuntut penghematan, efisiensi, saya menuntut keberanian, memotong hal-hal yang tidak esensial,” kata Presiden.
Dorong Investasi dan Perkuat Kerja Sama Luar Negeri
Pada November 2024, Presiden Prabowo Subianto melakukan lawatan perdana ke luar negeri dengan mengunjungi enam negara sekaligus, yaitu Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Amerika Serikat, Peru, Brasil, Inggris, dan Persatuan Emirat Arab. Kunjungan ini dilakukan untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC di Lima, Peru dan KTT G20 di Rio de Janeiro, Brasil serta memenuhi undangan negara-negara sahabat. Lawatan perdana Presiden Prabowo ini memiliki arti penting dalam menunjukkan potensi sekaligus menjadi langkah signifikan dalam menjadikan Indonesia sebagai mitra strategis di kancah global. Upaya penguatan kemitraan menjadi bahasan utama Presiden Prabowo saat bertemu dengan sejumlah pemimpin negara sahabat, termasuk di sela-sela KTT APEC dan G20. Dari lawatan ini, Presiden kembali ke tanah air dengan membawa komitmen investasi senilai 18,5 miliar dolar AS.
Pada Desember 2024, Presiden Prabowo menghadiri KTT D8 di Kairo, Mesir. D8 merupakan sebuah organisasi kerja sama ekonomi dan pembangunan yang beranggotakan Bangladesh, Indonesia, Iran, Malaysia, Mesir, Nigeria, Pakistan, dan Turki. Indonesia akan memegang keketuaan organisasi ini untuk periode tahun 2026-2027.
Dalam kurun seratus pemerintahan, Presiden Prabowo juga memperoleh tanda kehormatan dari berbagai negara sahabat. Dalam upacara resmi di Lima, 14 November 2024, Presiden Peru Dina Boluarte menyerahkan tanda kehormatan tertinggi “Grand Cross of the Order of the Sun of Peru” kepada Presiden Prabowo. Penghargaan ini melambangkan persahabatan dan penghormatan yang mendalam antara Indonesia dan Peru. Saat kunjungan ke Negeri Jiran, Malaysia, Senin, 27 Januari 2025, Presiden Prabowo menerima penghargaan Darjah Kerabat Johor Yang Amat Dihormati Pangkat Pertama (D.K I Johor) yang diserahkan langsung oleh Yang di-Pertuan Agong XVII Sultan Ibrahim di Istana Negara Malaysia. Penghargaan ini merupakan salah satu tanda kehormatan tertinggi Kerajaan Johor yang diberikan kepada raja-raja Melayu, kerabat dekat kerajaan, serta pemimpin negara asing yang berjasa dalam memperkuat hubungan bilateral. Kehormatan juga diberikan oleh pemerintahan India, yang menjadikan Presiden Prabowo Subianto sebagai tamu utama atau chief guest dalam Perayaan Ke-76 Hari Republik India yang digelar 26 Januari di New Delhi.
Seratus hari telah dilalui oleh Kabinet Merah Putih, sebuah momentum yang menjadi langkah awal dari perubahan besar untuk mewujudkan cita-cita Indonesia Maju 2045. Berbagai pembenahan, inovasi, dan terobosan akan terus dilakukan demi menuntaskan misi Asta Cita, sekaligus mewujudkan Indonesia adil, makmur, dan sejahtera. Tetap optimistis melangkah ke depan untuk Indonesia yang lebih baik.
“Di sana-sini tentunya masih harus kita perbaiki, itu wajar. Tetapi yang saya rasakan adalah semua menteri, semua wakil menteri punya keinginan yang sangat keras untuk memberi hasil kepada rakyat. Itu yang saya rasakan. Dan, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Saudara-saudara sekalian.
Demikianlah yang diharapkan rakyat kita, kita berada di trajektori yang benar,”(ard)
Meski Presidential Threshold Dihapus MK, DPR Akan Tetap Batasi Pasangan Calon Presiden
Written by Redaksi
JAKARTA,KORANRAKYAT.COM,-Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menyatakan, berkomitmen menjalankan asas keterbukaan dan transparansi selama pembahasan revisi UU Pemilu sebagai bentuk konsekuensi dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 62/PUU-XXII/2024 yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold. Sebab, asas keterbukaan dan transparansi, merupakan salah satu unsur partisipasi dalam proses pembentukan undang-undang.
Pasalnya, MK dalam pertimbangan hukumnya meminta DPR dan pemerintah untuk menjalankan tugas konstitusional agar penghapusan ambang batas syarat pencalonan presiden dan wakil presiden tak kontraproduktif dengan cita-cita demokrasi.
"Kami ini lembaga yang diberikan tugas oleh konstitusi, DPR dan pemerintah. Percayakan kepada kami dulu, biarkan prosesnya kami bangun dengan baik transparan dan akuntabel," kata Rifqinizamy kepada wartawan, Senin (20/1).
Politikus Partai Nasdem itu mengungkapkan, masyarakat tak perlu khawatir dengan kinerja DPR dan pemerintah dalam melakukan rekayasa konstitusi. Ia berkomitmen untuk membuka ruang partisipasi bagi masyarakat agar terlibat dalam memantau pembentukan norma baru UU Pemilu. Rifqi juga memastikan, weluruh rangkaian tahapan tersebut akan mempertimbangkan asas transparansi dan akuntabilitas.
“Meaningful participation saya jamin. Sekarang seluruh rapat di Komisi II DPR itu live dan disiarkan langsung melalui media sosial dan direkam. Jadi, kami bisa pertanggungjawabkan akuntabilitas dan transparansi seluruh forum yang ada di Komisi II DPR RI,” tegas Rifqi.
Ia menilai, MK mampu memposisikan diri sebagai negative legislator dalam putusan penghapusan ambang batas pencalonan presiden, sehingga hanya membatalkan norma. Sedangkan, jika MK bertindak sebagai positive legislator, permintaan rekayasa konstitusi kepada DPR dan pemerintah tak diperlukan. Oleh karena itu, DPR dan pemerintah berkewajiban merespons putusan MK yang memerintahkan pembentuk undang-undang untuk melakukan rekayasa konstitusi.
"Sebetulnya kalau MK memposisikan diri tidak menjadi negative legislator, ya tidak hanya membatalkan norma Pasal 222, tapi menjadi positive legislature membentuk norma. Debat ini menjadi ada karena di pertimbangan hukumnya diminta kami melakukan constitutional engineering karena itu percayalah (Komisi II akan melakukan ," terang Rifqi.
Menurutnya, rekayasa konstitusi yang akan dilakukan DPR dan pemerintah ditujukan untuk mengantisipasi pasangan capres-cawapres yang terlalu banyak. Maka dalam pertimbangan hukumnya, MK meminta agar dilakukan formulasi agar hak konstitusional warga negara dapat terpenuhi.
“Yang minta jangan terlalu banyak tuh enggak ada pernyataan dari DPR. Pernyataan itu di pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62 Tahun 2024 yang kira-kira bunyinya, kalau partai politik peserta pemilu ada 30 maka amat memungkinkan jumlah pasangan capres-cawapres juga 30. Karena itu, pembentuk undang-undang dalam hal ini DPR dan pemerintah diberikan tugas oleh Mahkamah Konstitusi untuk melakukan apa yang mereka sebut sebagai constitusional engineering atau rekayasa konstitusional dengan lima order atau lima guidance,” jelas Rifqi.
Karena itu, Komisi II DPR telah menjadwalkan rapat bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan lembaga penyelenggara pemilu untuk merumuskan norma yang diminta dalam putusan MK. Termasuk melibatkan pegiat kepemiluan dan akademisi dalam memformulasikan norma baru dalam UU Pemilu.
“Nah posisi Komisi II dan DPR, saat ini masih masa reses. Nanti tanggal 21 (Januari) baru rapat paripurna pembukaan masa siding. Kendati demikian, komitmen Komisi II yang diamanahkan kepada saya untuk memimpin, kami akan sangat serius. Pertama, melakukan evaluasi pemilu baik pileg, pilpres, maupun pilkada, dan kami akan mengundang seluruh stakeholders kepemiluan, baik itu yang berasal dari society maupun akademisi,” pungkasnya. (eas)
Kemenag dan Komisi VIII Sepakati Biaya Haji 2025 Turun, Jemaah Bayar Rerata Rp55,43 Juta
Written by Redaksi
JAKARTA KORANRAKYAT.COM _Kementerian Agama dan Komisi VIII DPR hari ini menyepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1446 H/2025 M turun jika dibandingkan dengan biaya haji 2024. Kesepakatan ini dirumuskan dalam Rapat Kerja Kementerian Agama dengan Komisi VIII DPR RI di Senayan, Jakarta.
Rapat kerja dipimpin Ketua Komisi VIII DPR, Marwan Dasopang. Hadir, Menag Nasaruddin Umar, Wakil Menteri Agama Romo HR Muhammad Syafi’i, Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Muhammad Irfan, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah, Sekjen Kemenag M Ali Ramdhani, serta Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief dan jajarannya.
Raker menyepakati besaran BPIH untuk setiap jemaah haji reguler rata-rata sebesar Rp89.410.258,79 dengan asumsi kurs 1 USD sebesar Rp16.000 dan 1 SAR sebesar Rp4.266,67. "Rerata BPIH tahun 1446 H/2025 M sebesar Rp89.410.258,79. Biaya ini turun dibanding rerata BPIH 2024 yang mencapai Rp93.410.286,00,” terang Menag Nasaruddin Umar di Jakarta, Senin (6/1/2024).
BPIH terdiri atas dua komponen. Pertama, komponen yang dibayar langsung oleh jemaah haji atau disebut Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih). Kedua, komponen Nilai Manfaat yang bersumbar dari hasil optimalisasi dana setoran awal jemaah haji. Penurunan BPIH berdampak pada turunnya Bipih yang harus dibayar jemaah dan Nilai Manfaat yang dialokasikan dari hasil optimalisasi setoran awal jemaah.
“Bipih yang dibayar jemaah, rata-rata sebesar Rp55.431.750,78 atau 62% dari total BPIH 2025. Sisanya yang sebesar 38% atau rata-rata sebesar Rp33.978.508,01 dialokasikan dari nilai manfaat,” sebut Menag.
Menag Nasaruddin menyampaikan bahwa pengesahan hasil Raker dengan Komisi VIII DPR ini akan menjadi dasar bagi Presiden Prabowo Subiyanto untuk menetapkan BPIH. Hal ini sebagaimana termaktub dalam Pasal 48 UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, bahwa besaran BPIH ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri Agama setelah mendapat persetujuan DPR RI.
Indonesia pada 2025 mendapatkan 221.000 kuota. Jumlah ini terdiri atas 201.063 jemaah reguler murni, 1.572 petugas haji daerah, dan 685 adalah pembimbing KBIHU. 17.680 jemaah haji khusus
*Apresiasi DPR*
Mewakili Pemerintah, Menag Nasaruddin Umar menyampaikan apresiasi kepada Komisi VIII DPR. Meski dalam masa reses, para wakil rakyat terus bekerja untuk memberikan yang terbaik kepada jemaah.
“Kami dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama, memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Komisi VIII DPR,” terang Menag.
Menurutnya, Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang telah disepakati sesuai dengan harapan pemerintah sejak awal. BPIH ini juga merupakan harapan Presiden Prabowo Subiyanto yang mengobsesikan agar calon jemaah haji diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji dengan biaya lebih murah, ketika itu dimungkinakn.
“Alhamdulilah pada kesempatan kali ini terwujud,” sebut Menag.
“Pada kesempatan lain, BPKH juga mendapat kesempatan yang baik karena nilai manfaat yang bisa diberikan kepada calon jemaah haji kita tidak sebesar tahun lalu. Artinya ada penghematan,” sambungnya.
Total nilai manfaat yang disepakati untuk digunakan pada penyelenggaraan ibadah haji 1446 H/2025 M sebesar Rp6.831.820.756.658,34. Angka ini lebih kecil sebesar Rp1.368.219.881.908,86 jika dibandingkan dengan nilai manfaat yang digunakan pada operasional haji 2024, sebesar Rp8.200.040.638.567,20.
“Atas nama pemerintah, kami bersama Ketua BP HAJI menyampaikan terima kasih setinggi tingginya. Harapan kita menjadi harapan masyarakat juga. Kami memohon kepada Allah, perjuangan ini bisa diterima baik oleh semua pihak, termasuk masyarakat kita yang akan berhaji,” papar Menag.
Menag yakin penurunan biaya haji ini akan disambut baik oleh masyarakat. Namun, Menag juga berharap masyarakat tidak hanya tersenyum pada Januari 2024, saat mendengar biaya haji tahun ini turun. Lebih dari itu, kata Menag, pemerintah akan terus berupaya agar jemaah juga tersenyum pada saat penyelenggaraan haji di Juni mendatang.
“Kita ingin bukan hanya tersenyum di Januari tapi juga tersenyum di bulan Juni pada saat penyelenggaraan ibadah haji tidak ada kekurangan berarti yang dialami jemaah,” harap Menag.(eas)
Pemerintah-DPR Sepakat Bentuk Panja BPIH 1446 H/2025 M
Written by Redaksi
JAKARTA,KORANRAKYAT.COM,- Pemerintah dan DPR bersepakat untuk segera membentuk Panita Kerja (Panja) Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1446 H/2025 M. Kesepakatan ini dibahas bersama dalam Rapat Kerja (Raker) Menteri Agama Nasaruddin Umar dengan Komisi VIII DPR RI.
Rapat di Komplek Parlemen Senayan ini dipimpin oleh Ketua Komisi VIII, Marwan Dasopang. Hadir, Wamenag Romo HR Muhammad Syafii, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief, serta sejumlah pejabat eselon I dan II Kemenag.
"Komisi VIII DPR RI dan Menteri Agama RI bersepakat membentuk Panja tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 1446 H/2025 M dengan melibatkan Badan Penyelenggara Haji Rl, dan secepatnya akan memulai pembahasan asumsi dasar dan komponen BPIH secara intensif dan detail," kata Marwan Dasopang, Senin (30/12/2024).
Dalam rapat tersebut, Komisi VIII DPR RI juga menyetujui penggunaan uang muka yang bersumber dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk membayar pemesanan zona tenda di Arafah-Muzdalifah-Mina (Armina) sebesar Saudi Arabia Riyal (SAR) 159.250.390. Biaya ini dialokasikan untuk 203.320 jemaah dengan harga rata-rata tenda perjemaah sebesar SAR 783,25.
Menag Nasaruddin mengungkapkan bahwa dirinya dan jajaran akan bergerak cepat memrosesnya. "Hari ini kita bisa segera beroperasi untuk booking tempat di Armina. Maka kami lega. Tentu kami bisa mematok tempat itu untuk tidak lagi ditawar atau diambil oleh negara lain," kata Menag.
"Tugas-tugas berikutnya akan kita selesaikan pada rapat Panja yang akan datang," tambahnya.
Menag juga menyatakan komitmennya untuk memberantas penyimpangan yang dilakukan di tanah suci walaupun di tanah air dalam rangka penyelenggaraan haji.
"Pemerintah akan berusaha setegas-tegasnya untuk tidak menoleranai segala macam penyimpangan yang dilakukan siapapun di tanah suci maupun di Indonesia. Mari kita instropeksi. Jangan ada yang pernah membisniskan rukun Islam," tegas Menag(eas)
Presiden Prabowo Subianto Temui Grand Syekh Al-Azhar, Pererat Hubungan Keagamaan dan Pendidikan
Written by Redaksi
Tiba di Mashiaket Al-Azhar, Presiden Prabowo disambut dengan hangat oleh Grand Syekh Al-Tayeb, yang turut memperkenalkan sejumlah ulama terkemuka Mesir yang hadir untuk menyambutnya. Kehadiran Presiden Prabowo di institusi keagamaan tersebut menjadi simbol hubungan erat yang telah terjalin lama antara Indonesia dan Al-Azhar.Setelah sesi penyambutan, Presiden Prabowo dan Grand Syekh Al-Tayeb melanjutkan pertemuan dan diskusi di Ruang Kerja Grand Syekh. Pertemuan tersebut diyakini akan makin mempertegas hubungan historis antara Indonesia dan Al-Azhar, yang telah menjadi rumah pendidikan bagi ribuan mahasiswa Indonesia selama beberapa dekade.Pertemuan tersebut juga bukanlah yang pertama bagi kedua tokoh. Sebelumnya, Grand Syekh Al-Tayeb telah bertemu dengan Presiden Prabowo saat kunjungannya ke Indonesia pada Juli lalu.
Kunjungan ini tidak hanya memperkuat hubungan Indonesia dan Mesir, tetapi juga menggarisbawahi peran sentral kedua negara dalam mempromosikan perdamaian dan harmoni antarumat beragama di dunia.Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam pertemuan tersebut adalah Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dan Duta Besar Republik Indonesia di Kairo Lutfi Rauf.(eas)
Presiden-prabowo-makan-malam-bersama-presiden-ke-7-ri-jokowi-di-kertanegara
Written by Redaksi
JAKARTA,KORANRAKYAT.COM,- Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di kediamannya di Kertanegara, Jakarta, Jumat (06/12/2024). Pertemuan keduanya dengan agenda makan malam bersama digelar dalam suasana santai dan penuh keakraban.
Dalam keterangannya kepada awak media, Presiden Prabowo menjelaskan bahwa pertemuan tersebut merupakan bentuk undangan balasan kepada Presiden ke-7 RI Jokowi. Sebelumnya, Presiden Prabowo telah mengunjungi kediaman Presiden ke-7 RI di Solo, Jawa Tengah, pada bulan November lalu.
“Jadi saya dengar Pak Jokowi ada di Jakarta saya undang makan begitu. Jadi saya pernah ke rumah beliau di Solo, saya undang sekarang ke Kertanegara,” ujarnya.
Kepala Negara menegaskan bahwa tidak ada agenda khusus dalam pertemuan malam ini selain makan malam. Presiden Prabowo juga menambahkan bahwa agenda makan malam ini diisi dengan berbagai macam menu seperti ayam goreng.
“Tadi kita makan, makan malam. Ayam goreng dan macam-macam lah,” tambahnya.
Senada, Presiden ke-7 RI Jokowi juga menyampaikan bahwa pertemuan ini adalah bentuk silaturahmi dengan Presiden Prabowo. Dalam momen pertemuan ini hubungan baik antara kedua tokoh bangsa terjalin dengan kuat.
“Beliau Bapak Presiden waktu ke Merauke kemudian mampir ke Solo. Ini saya pas ke Jakarta kayak kunjungan balasan gitu lo karena kangen,” ungkapnya.
Suasana hangat yang tercipta dalam agenda makan malam bersama tersebut menunjukkan komitmen Presiden Prabowo dan Presiden ke-7 RI Jokowi untuk menjaga silaturahmi dan persatuan bangsa. (as)
Presiden Prabowo Pimpin Sidang Kabinet Paripurna, Apresiasi Soliditas Kabinet Merah Putih
Written by Redaksi
JAKARTA,KORANRAKYAT.COM,- Presiden Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (02/12/2024) sore. Dalam pengantarnya, Presiden menyampaikan apresiasi atas kinerja Kabinet Merah Putih yang solid dan mampu menangani berbagai persoalan dengan baik selama awal masa pemerintahan.
“Saya ingin ucapan terima kasih kepada Saudara-saudara bahwa selama saya berada di luar negeri, Saudara-saudara terus bekerja sebagai satu tim,” ucap Presiden. Meskipun sedang berada di luar negeri, Presiden Prabowo tetap memantau situasi yang terjadi di tanah air. Misalnya saat terjadi peristiwa erupsi Gunung Gunung Lewotobi Laki-Laki, ia tetap memastikan penanganan peristiwa tersebut berjalan dengan baik.
“Saya pantau dari luar melalui vicon, kelihatan terkendali dan kelihatan kita tanggap, TNI-Polri juga bertindak dengan sigap,” ujarnya. Pada awal pemerintahannya, Presiden menyoroti sejumlah capaian penting, seperti penghapusan utang UMKM, kenaikan upah minimum nasional, peningkatan kesejahteraan guru, serta penurunan harga tiket pesawat sebesar 10 persen menjelang akhir tahun.“Saya merasakan di mana-mana, rakyat merasa bahwa kita terus pada komitmen kita untuk selalu berpihak kepada rakyat, berpihak kepada kepentingan nasional,” ungkap Presiden.
Dalam bidang pangan, Presiden menyampaikan bahwa cadangan beras nasional mencapai hampir 2 juta ton. Presiden optimistis pada 2025 Indonesia tidak perlu mengimpor beras lagi.“Kita nanti tidak hanya bebas dari impor beras, tapi kita harus bebas dari impor semua komoditas pangan,” imbuhnya.Presiden juga mengapresiasi pengendalian inflasi yang dikawal oleh Menteri Dalam Negeri melalui pemantauan di daerah.“Saya kira yang dirintis di bawah pemerintah Pak Jokowi, jarang dilaksanakan di banyak negara lain,” tuturnya.
Terkait Pilkada Serentak 2024, Presiden menyampaikan penghargaan kepada KPU (Komisi Pemilihan Umum), Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum), KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah), TNI, Polri, dan BIN (Badan Intelijen Negara) atas pelaksanaan pemilihan yang aman dan lancar. Presiden menyebut keberhasilan ini sebagai bukti kematangan demokrasi Indonesia.
Presiden menutup pengantar dengan meminta jajarannya memastikan persiapan Natal dan Tahun Baru berjalan lancar.“Kita yakinkan bahwa masyarakat bisa menghadapi tahun baru dengan aman, dengan tertib, dan dengan lancar. Ini juga manfaat kita, momentum kita untuk meningkatkan perekonomian kita,” pungkasnya.(as)
Istri Alamarhum Beni Laos , yakni Sherly Tjoanda-Sarbin Sehe Unggul Di Pilkada Maluku Utara
Written by Redaksi
JAKARTA, KORANRAKYAT.COM- Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara nomor urut 4, Sherly Tjoanda-Sarbin Sehe, unggul sementara dalam Pilkada 2024, berdasarkan hitung cepat atau quick count sementara Indikator Politik Indonesia. Direktur Riset Indikator Moch. Adam Kamil mengatakan, menjelaskan, berdasarkan data yang masuk pada pukul 18.17 WIB, istri almarhum Benny Laos bersama pasangannya unggul dengan angka 49,50 persen.
"Pasangan Sherly Tjoanda dan Sarbin Sehe mendapat suara 49,50 persen, unggul signifikan dibanding pesaing terkuat, yaitu Husain Alting Sjah-Asrul Rasyid Ichsan yang mendapatkan 26,40 persen, dengan margin error sekitar 3 persen," kata Adam Kamil dalam keterangan pers Quick Count Indikator di Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (27/11/2024). Adam menambahkan, dari hasil hitung cepat tersebut terlihat jarak yang cukup jauh antara pasangan Sherly Tjoanda-Sarbin Sehe dan pasangan Husain Alting Sjah-Asrul Rasyid Ichsan.
Karenanya, ia yakin Pilkada Maluku Utara akan dimenangi oleh Sherly Tjoanda-Sarbin Sehe. Baca juga: Hasil Quick Count Pilkada Maluku Utara 2024 Indikator Data 50 Persen: Sherly-Sarbin Unggul 48,27 Persen Menjaga Moralitas Pemerintahan Presidensial Artikel Kompas.id Menjaga Moralitas Pemerintahan Presidensial "Oleh karena itu, jaraknya secara statistik signifikan sehingga 95 persen kita yakin bahwa Pilkada Maluku Utara akan dimenangkan oleh pasangan Sherly Tjoanda-Sarbin Sehe," ujarnya. Quick count Indikator dalam Pilkada Maluku Utara 2024 menggunakan metodologi Stratified-cluster Random Sampling dan memiliki margin of error sebesar 1-2 persen. (ar)
Pidato Usai Dilantik Prabowo Siap Jadi Presiden Rakyat
Written by Redaksi
JAKARTA,KORANRAKYAT.COM,- Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato pertamanya di hadapan Sidang Paripurna MPR RI usai dilantik menjadi Presiden periode 2024-2029, di Gedung Nusantara MPR-DPD-DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Minggu (20/10/2024) pagi. Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan komitmennya untuk memimpin Indonesia dengan penuh tanggung jawab, berbakti kepada negara dan bangsa, serta mengutamakan kepentingan seluruh rakyat Indonesia.
“Kami akan menjalankan kepemimpinan pemerintah Republik Indonesia, kepemimpinan negara dan bangsa Indonesia dengan tulus, dengan mengutamakan kepentingan seluruh rakyat Indonesia, termasuk mereka-mereka yang tidak memilih kami,” ujar Presiden.
Prabowo menyoroti tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia, baik dari luar maupun dari dalam negeri. Di tengah kekayaan alam yang melimpah, Indonesia masih dihadapkan pada berbagai hambatan dan ancaman. Namun, Presiden menekankan pentingnya keberanian dalam menghadapi tantangan tersebut.
“Saya mengajak Saudara-saudara terutama untuk unsur pimpinan dari kalangan, dari kalangan cendekiawan, dari kalangan ulama, dari kalangan pengusaha, dari kalangan pemimpin politik, dari kalangan pemuda dan mahasiswa, mari kita berani menghadapi tantangan-tantangan tersebut,” tegasnya.
Presiden juga menyinggung masalah internal yang masih membayangi Indonesia, termasuk korupsi, kebocoran anggaran, dan kolusi antara pejabat dan pengusaha yang tidak patriotik.
“Kita harus berani mengakui terlalu banyak kebocoran-kebocoran dari anggaran kita, penyimpangan-penyimpangan, kolusi di antara para pejabat politik, pejabat pemerintah di semua tingkatan, di semua tingkatan dengan pengusaha-pengusaha yang nakal, pengusaha-pengusaha yang tidak patriotik. Jangan lah kita takut untuk melihat realita ini,” ungkap Presiden.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden menyoroti fakta bahwa banyak rakyat Indonesia yang masih hidup di bawah garis kemiskinan, termasuk anak-anak yang berangkat sekolah tanpa sarapan dan sekolah-sekolah yang tidak terurus.
“Jangan kita terlalu senang melihat angka-angka statistik yang membuat kita terlalu cepat gembira, terlalu cepat puas, padahal kita belum melihat gambaran sepenuhnya,” kata Presiden.
Presiden pun mengajak semua pihak untuk bersatu dalam mencari solusi atas masalah-masalah tersebut.
“Mari kita menatap ancaman dan bahaya dengan gagah, marilah kita menghadapi kesulitan dengan berani. Marilah kita berhimpun, marilah kita bersatu untuk mencari solusi-solusi, mencari jalan keluar dari ancaman dan bahaya tersebut,” pungkasnya.(as)
Prabowo : TNI Tak Pernah Putus Untuk Menyatu Dengan Rakyat
Written by Redaksi
JAKARTA,KORANRAKYAT.COM, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto hadir secara langsung dalam acara puncak peringatan HUT ke-79 TNI di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat. Melalui akun media sosial resminya, Prabowo menyampaikan selamat kepada TNI yang hari ini, Sabtu (5/10) bertambah usia.
Dalam kesempatan tersebut Prabowo sempat berfoto bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi), Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, tiga kepala staf angkatan, dan para prajurit TNI yang hadir secara langsung di Monas.
”Dirgahayu Tentara Nasional Indonesia ke-79 tahun. Selalu membela rakyat dan mempertahankan Negara Republik Indonesia,” tulis Prabowo.
Oleh Presiden Jokowi, Prabowo sempat dipuji. Jokowi menyatakan bahwa selama Kementerian Pertahanan (Kemhan) dipimpin presiden terpilih itu, TNI semakin kuat. Jokowi menilai bahwa Menhan Prabowo berhasil menjalankan tugasnya dengan baik.
”Secara khusus terima kasih kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang telah meningkatkan kekuatan pertahanan Indonesia dalam menghadapi berbagai macam tantangan dengan memodernisasi alutsista,” kata Jokowi.
Tahun ini TNI menyelenggarakan HUT ke-79 secara besar-besaran. Mereka mengerahkan seratus ribu prajurit dan lebih dari seribu alutsista untuk tampil di Lapangan Silang Monas. Dengan mengangkat tema TNI Modern Bersama Rakyat Siap Mengawal Suksesi Kepemimpinan Nasional untuk Indonesia Maju. Itu sejalan dengan agenda transisi pemerintahan pada 20 Oktober mendatang. (as)